Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Rokan Hulu No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Untuk Mahasiswa Berprestasi Dan Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya beberapa penambahan syarat pada
penerima bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi
dan Kurang Mampu, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu
Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian bantuan
Pendidikan Untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa
Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu perlu dilakukan
penyesuaian dan diubah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2023;
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa
Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Rokan
Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 15) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan,
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Kehutanan Dana Reboisasi dan Hasil pembahasan
Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Sisa Dana
Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) Tahun Anggaran
2024 Kabupaten Rokan Hulu, sehingga perlu ditindak
lanjuti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2022; Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 7733/XII/2023; Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 26/I/2024; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9
Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2024;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 59)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu
Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2024 Nomor 20) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Pemberian Izin Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 134
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9
Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan
Pemberian Izin Persetujuan Bangunan Gedung.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 10 (sepuluh) Bab dan 16 (enam belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pendaftaran Dan Pendataan; Penetapan Besaran Retribusi; Pembayaran Dan Penyetoran; Keberatan, Pembetulan, Pengurangan Dan Pembatalan Ketetapan Retribusi; Pelaporan; Pemeriksaan Retribusi; Penagihan Retribusi; Kelebihan Dan Pengembalian Pembayaran Retribusi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2024.
Lamp I
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya penyesuaian beberapa
komponen nama barang, maka Peraturan Bupati Rokan
Hulu Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standarisasi
Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2024, perlu disesuaikan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 43 Tahun 2023;
Ketentuan dalam Lampiran sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standarisasi
Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 43) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 134
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9
Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 16 (enam belas) Bab dan 98 (sembilan puluh delapan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pengaturan Umum Pajak Air Tanah; Pendaftaran Dan Pendataan; Pembayaran Dan Penyetoran; Pembukuan; Pelaporan; Pemeriksaan Pajak; Ketetapan Pajak Dan Tagihan Pajak; Tata Cara Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif; Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Banding; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah Dan Penghapusan Npwpd; Opsen Mblb; Bentuk Formulir Perpajakan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2024.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 23 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Sarang Burung Walet.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 17 (tujuh belas) Bab dan 90 (sembilan puluh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pemungutan Pajak; Pendaftaran, Pendataan Wajib Pajak Dan Pendaftaran Secara Jabatan; Tata Cara Pembayaran; Pembukuan; Tata Cara Pelaporan; Ketetapan Dan Penagihan; Tata Cara Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif; Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Banding; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah Dan Penghapusan Npwpd; Bentuk Formulir Perpajakan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan
Hulu Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Rokan Hulu Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan kelengkapan dokumen
pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati
tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 80 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 40 Tahun 2023;;;;;;;;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 80 Tahun
2018 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 40 Tahun
2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 80
Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 40) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
Lamp III
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa stunting merupakan masalah kekurangan gizi
kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam
waktu cukup lama terutama pada masa Seribu Hari
Pertama Kehidupan (HPK), yang mengakibatkan gangguan
pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih
rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi
perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga
berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/SK/V/2007; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 70 tahun 2020; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 tahun 2021;
Dalam Peraturan Ini Berisi 8 (delapan) Bab dan 25 (dua puluh lima) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Strategi Percepatan Penurunan Stunting; Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2024
Perbup Kab. Rokan Hulu No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal
Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun
Sebelumnya, maka perlu dilakukan penyesuaian belanja
terhadap Dana Insentif Fiskal, penyesuaian Tagging Dana
Penanganan Stunting, dan Pergeseran Anggaran,
sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2023, perlu dilakukan
penyesuaian dan diubah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2022; Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 7733/XII/2023; Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 26/I/2024; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6
Tahun 2024;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 59)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024
Nomor 6) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 41
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017
tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat
Guna, Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten dapat menyusun
petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengembangan
dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan
sumberdaya alam Desa di wilayah masing-masing.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Ini Berisi 11 (sebelas) Bab dan 46 (empat puluh enam) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa; Pengembangan Dan Penerapan TTG Desa; Pemasyarakatan TTG; Lembaga Pelayanan TTG; Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Melalui TTG; Pembinaan Dan Pengendalian; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2024.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
