Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1430
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bangka Tengah
ABSTRAK:
bahwa kewenangan desa berdasarkan hak asal usul mencerminkan otoritas yang melekat pada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya
berdasarkan tradisi, ada istiadat, dan norma yang telah
diwariskan secara turun temurun. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan kewenangan Desa berdasarkan lokal berskala Desa lainnya berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi, maka Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 62
Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Tengah, perlu diubah. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Tengah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 62 Tahun 2017.
Perbup ini mengatur mengenai Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di kabupaten bangka tengah yakni meliputi Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah dan diantara Pasal 8 dan
Pasal 9 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 8A,
Pasal 8B, Pasal 8C, dan Pasal 8D.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2024.
Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 62 Tahun 2017
11
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 35 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1429
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Daearah
ABSTRAK:
bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah
satu ciri penting negara demokratis untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama dalam
penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi
hukum sebagai salah satu bentuk upaya pemenuhan
layanan kebutuhan masayarakat terhadap informasi
hukum; bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan
informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah,
diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi
hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik; bahwa pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi
hukum dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dan
informasi hukum, diperlukan pengaturan mengenai
pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sehingga perlu mentapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019.
Perbup ini mengatur mengenai Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Dan Informasi Hukum Daerah yakni meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Organisasi Pengelola JDIH, Pengelolaan, Pembiayaan, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2024.
8
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, JDIH Bangka Tengah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Klasifikasi Arsip
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemeritahan Daerah
dan menjamin ketersediaan Arsip yang autentik serta
mendinamiskan sistem Kearsipan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Tengah, perlu dilakukan penyelenggaraan
Kearsipan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Tengah sudah tidak sesuai dengan
perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan,
serta teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu
disesuaikan; bahwa pengaturan mengenai Klasifikasi Arsip di lingkungan
Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan mengenai Kearsipan yang
ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia selaku
pembina teknis dan berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi
Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah guna mendukung implementasi sistem
informasi Kearsipan dinamis terintegrasi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2012.
Perbup ini mengatur mengenai Kode Klasifikasi Arsip yakni meliputi ketentuan umum, klasifikasi arsip, pembinaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2024.
99
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1422
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga
ABSTRAK:
bahwa Arsip merupakan sumber informasi dan bahan
pertanggungjawaban pemerintahan daerah yang bersifat
strategis yang dapat menyajikan informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, perumusan kebijakan, dan
pengambilan keputusan untuk kesejahteraan masyarakat
yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945; . bahwa sehubungan dengan upaya mencegah terjadinya
potensi gangguan keamanan dari segala resiko kehilangan,
kerusakan, kemusnahan, pemalsuan dan gangguan lainnya
terhadap Arsip Terjaga di wilayah Kabupaten Bangka Tengah,
maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk
memelihara, melindungi, dan menyelamatkan Arsip Terjaga
sehingga Arsip dapat bertahan lama, terjaga keasliannya dan
dapat digunakan untuk generasi yang akan datang; bahwa untuk memberikan penguatan regulasi, arah dan
landasan dalam menjaga keutuhan, keamanan, keselamatan
dan pemberkasan serta pelaporan Arsip Terjaga di Kabupaten
Bangka Tengah, perlu mengatur mengenai Pengelolaan Arsip
Terjaga; sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2012.
Perbup ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga yakni meliputi ketentuan umum, tanggung jawab, jenis dan kategori, teknik pengelolaan arsip terjaga, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2024.
7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1421
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat. bahwa sehubungan dengan upaya membentuk sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan serta mempercepat pengembangan pendidikan lingkungan hidup pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah, perlu dilaksanakan program Sekolah Adiwiyata. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf n
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
bertugas dan berwenang memberikan pendidikan, pelatihan,
pembinaan dan pemberian penghargaan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019. . Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 18 Tahun 2024.
Perbup ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata yakni meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sasaran Dan Target Program Adiwiyata, Peran Sekolah, Mekanisme Penilaian Dan Penghargaan, Pelaksanaan Program Adiwiyata, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2024.
8
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1419
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
guna peningkatan ketahanan pangan dan sektor
pertanian, Pemerintah Daerah dapat memberikan
bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. bahwa pengelolaan pemberian Bantuan Sektor Pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabel, transparan, efektif dan efesien, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini mengenai Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 2024 yakni meliputi Ketentuan Umum, Bantuan Sektor Pertanian, Program Dan Kegiatan Bantuan Sektor Pertanian, Penerima Bantuan Sektor Pertanian, Persyaratan Penerima Bantuan Sektor Pertanian, Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Sektor Pertanian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2024.
13
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 23 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1416
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Persandian, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2015. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8
Tahun 2020. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022.
Perbup ini mengatur mengenai Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yakni meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, arsitektur SPBE, Penerapan arsitektur SPBE dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2024.
8
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1415
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencabutan 47 (Empat Puluh Tujuh)
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi hukum pencabutan
peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan
dengan tegas sehingga tercipta peraturan perundangundangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih. bahwa 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Bupati
Bangka Tengah yang mengatur tentang batas desa dan
kelurahan telah diganti dengan Peraturan Bupati yang
baru. bahwa untuk kepastian hukum Peraturan Bupati Bangka
Tengah tentang batas desa dan kelurahan yang lama
tidak diperlukan lagi sehingga perlu dicabut, sehingga perlu menetapkan peraturan bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016. . Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 22 Tahun 2006. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2006. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32
Tahun 2006. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 41 Tahun 2011.
Perup ini mengatur mengenai Pencabutan 47 (Empat Puluh Tujuh) Peraturan Bupati Bangka Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2024.
9
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1414
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, profesionalisme dan tanggung jawab
diperlukan pola tata kelola sehingga pelayanan yang
diberikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat dapat dipertanggungjawabkan kepada semua
pihak serta dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah
Daerah dan masyarakat. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah harus memenuhi persyaratan administratif dengan membuat dan menyampaikan dokumen tentang pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, pola tata kelola Badan Layanan
Umum Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan
Bupati, sehingga perlu menetapkan peraturan bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 73 Tahun 2021.
Perbup ini mengatur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yakni meliputi Ketentuan umum, Prinsip dan ruang lingkup, Kelembagaan, Prosedur Kerja, Pengelompokan fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
30
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1412
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Tera Dan Tera Ulang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, khusus berkaitan dengan pembagian
urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Sub Urusan
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, maka
pelaksanaan metrologi legal berupa tera, Tera Ulang dan
pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah
kabupaten/kota. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum dalam
hal kebenaran hasil pengukuran dan meningkatkan
pelayanan dan menjamin kepastian hukum dalam kegiatan
niaga dan jasa, kegiatan metrologi mempunyai peranan
penting dalam mewujudkan tertib alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya serta memberikan
perlindungan kepada konsumen serta terwujudnya pelaku
usaha yang profesional dan terpercaya. bahwa pelayanan Tera dan Tera Ulang perlu dilaksanakan
secara tertib sesuai dengan standar operasional prosedur,
akuntabel, transparan, efektif dan efesien dalam hal
menjamin kebenaran hasil pengukuran dari alat-alat ukur,
takar, timbang dan perlengkapannya agar tidak merugikan
pelaku usaha, konsumen dan masyarakat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/MDAG/PER/10/2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/MDAG/PER/5/2017, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018.
Perbup ini mengatur mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Tera Dan Tera Ulang yakni meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Tera Dan Tera Ulang, Pelayanan Tera Dan Tera Ulang, Tata Cara Pengrusakan Alat UTTP, Kerja Sama, Pembiayaan, Pengawasan Dan Pengendalian, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
