Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 36 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 2002, UU No 26 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 52 Tahun 2000, PP No 16 Tahun 2021, PP No 46 Tahun 2021, Peraturan Bersama Mendagri, MenPU, Menkominfo, dan Kepala BKPM No 18 Tahun 2009, No 07 Tahun 2009, No 19 Tahun 2009, No 3 Tahun 2009, Permenkominfo No 5 Tahun 2021, Perda Kab. Jombang No 1 Tahun 2024, Perda Kab. Jombang No 6 Tahun 2024
pedoman penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2025.
18
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sasaran Penerima Manfaat Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja dengan Pendanaan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Jombang
ABSTRAK:
sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah Daerah dalam menetapkan sasaran penerima manfaat, dengan mempertimbangkan kriteria peserta pelatihan dan jenis pelatihan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 11 Tahun 1995, UU No 13 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014, PP No 37 Tahun 2023, Permenkeu No 72 Tahun 2024
pedoman penetapan sasaran penerima manfaat kegiatan peningkatan keterampilan kerja dengan pendanaan yang bersumber dari dana DBHCHT yang memuat kriteria peserta dan jenis pelatihan kerja, kewenangan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2025.
5
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang
ABSTRAK:
sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
UU No 12 Tahun 1950, UU No 20 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014, Permendikbud No 18 Tahun 2018, Perda Kab. Jombang No 9 Tahun 2016
pedoman penyelenggaraan pusat kegiatan gugus pendidikan anak usia dini di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang yang memuat kelembagaan, kedudukan dan program kerja, monitoring evaluasi dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2025.
11
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
UU No 12 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018, Perpres No 33 Tahun 2020, Permenkeu No 125 Tahun 2009, Permenkeu No 113 Tahun 2012, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 15 Tahun 2024, Perda Kab. Jombang No 6 Tahun 2022, Perda Kab. Jombang No 13 Tahun 2024, PerBup Jombang No 67 Tahun 2024
pedoman pelaksanaan APBD TA 2025 yang memuat ruang lingkup penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2025.
139
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, PP No 23 Tahun 2005, Permendagri No 79 Tahun 2018
kebijakan akuntansi BLUD dan laporan keuangan BLUD
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2025.
132
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018, laporan keuangan disusun oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintah daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, PP No 23 Tahun 2005, PP No 71 Tahun 2010, Permendagri No 64 Tahun 2013, Permenkeu No 217 Tahun 2015, Permendagri No 79 Tahun 2018
sistem akuntansi BLUD merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan transaksi, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai dengan penyusunan laporan keuangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2025.
53
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ploso Tahun 2025-2045
ABSTRAK:
sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan Rencana Detail Tata Ruang dengan peraturan kepala daerah kabupaten/kota sesuai wilayah administrasinya
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 26 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, UU No 6 Tahun 2023, PP No 21 Tahun 2021, Permendagri No 80 Tahun 2015, PermenATR No 11 Tahun 2021, PermenATR No 5 Tahun 2022, Perda Prov. Jatim No 10 Tahun 2023, Perda Kab. Jombang No 10 Tahun 2021
rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Ploso tahun 2025-2045 yang memuat delineasi, tujuan penataan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, dan kelembagaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2025.
241
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jombang
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014, PP No 54 Tahun 2017, PermenPU No 18 Tahun 2007, Permendagri No 118 Tahun 2018, Peraturan OJK No 3 Tahun 2022
pedoman evaluasi kinerja BUMD Kabupaten Jombang yang memuat penilaian kinerja BUMD, penilaian tingkat kesehatan BUMD, penilaian pelayanan BUMD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2025.
33
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
