Peraturan Bupati (Perbup) NO. 116, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 116/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan sistem akuntansi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati
Jombang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Jombang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai perubahan Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jombang
Nomor 86 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Jombang
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
mengubah Peraturan Bupati Jombang
Nomor 86 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Jombang
jumlah 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 115 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 115, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 115/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSIFAT KHUSUS
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan
yang Bersifat Khusus, masih belum memenuhi
perkembangan yang ada di lingkup Pemerintahan
Kabupaten Jombang, sehingga perlu disesuaikan;
b. untuk bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur Perubahan
Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan
yang Bersifat Khusus dalam Peraturan Bupati;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun
2006 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2016;
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan
Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan
yang Bersifat Khusus. perubahan pada Ketentuan dalam Pasal 10 ditambah 2 ayat yaitu ayat (4) dan
ayat (5), yaitu (4) Apabila penerima bantuan yang bersifat khusus sudah
menyelesaikan pekerjaannya dan terdapat SiLPA yang
berasal dari sisa lebih anggaran kegiatan, wajib
dianggarkan kembali dalam APBDes tahun berikutnya.
(5) Penggunaan SiLPA sebagaimana pada ayat (4) dibahas
dan disepakati melalui musyawarah desa sesuai
kewenangan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2023.
mengubah Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2021
Jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 113 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 113, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 113/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR
BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2023
tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis
Standar Belanja Tahun Anggaran 2024 dalam
perkembangannya tidak sesuai dengan kebutuhan
hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Jombang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Harga Satuan
Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun
Anggaran 2024;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati
Jombang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Harga Satuan
Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun
Anggaran 2024; Beberapa ketentuan dalam Huruf C Lampiran Peraturan Bupati
Jombang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok
Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 30/E)
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2023.
mengubah Peraturan Bupati
Jombang Nomor 30 Tahun 2023
Jumlah 33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 109 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 109, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 109/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Inovasi Daerah merupakan
komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan
tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik serta
daya saing daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
b. bahwa agar penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat berjalan
sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, diperlukan pedoman penyelenggaraan inovasi
daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman
penyelenggaraan inovasi daerah dalam Peraturan Bupati;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012/ Nomor 36
Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun
2023
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman
penyelenggaraan inovasi daerah sebagai pedoman bagi
Perangkat Daerah yang membidangi urusan inovasi dalam
melaksanakan pemberian penilaian terhadap pelaksanaan
Inovasi Daerah, pemberian penghargaan, serta pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan inovasi Daerah. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara teknis
tentang:
a. pengusul inisiatif inovasi daerah;
b. penetapan inisiatif inovasi daerah;
c. uji coba inovasi daerah;
d. penilaian keberhasilan uji coba inovasi daerah;
e. pemberian penghargaan;
f. diseminasi dan pemanfaatan inovasi daerah;
g. fasilitasi sarana dan prasarana;
h. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
jumlah 23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 108 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 108, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 108/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI
REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan
reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap
pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan
kualitas pelayanan publik, perlu dibangun reformasi
birokrasi perangkat daerah yang bersinergi dengan reformasi
birokrasi pemerintah daerah;
b. bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat
daerah, perlu dilakukan evaluasi untuk memenuhi
pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan
kualitas pelayanan publik oleh perangkat daerah;
c. bahwa dalam pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan
reformasi birokrasi perangkat daerah, perlu disusun
pedoman pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi
perangkat daerah sebagai landasan hukum bagi evaluator;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; meliputi: ketentuan umum; pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi; latar belakang; tujuan; isu strategis; kegiatan utama, indikator
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2023.
jumlah 21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 107 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 107, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 107/A; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2023,
masih belum memenuhi perkembangan yang ada di
lingkup Pemerintahan Kabupaten Jombang sehingga perlu
dilakukan beberapa perubahan;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan
Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2023 dalam
Peraturan Bupati;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun
2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2023; Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Bupati Jombang Nomor 98 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan
Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2023; perubahan meliputi:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2023.
jumlah 16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 106 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 106, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 104/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 49
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022
tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 79
Tahun 2023 masih belum memenuhi perkembangan yang
ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jombang sehingga
perlu dilakukan beberapa perubahan;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 tentang
Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 dalam
Peraturan Bupati;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2023; Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022; Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2023;
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 tentang
Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023. perubahan meliputi perubahan penggolongan perjalanan dinas; uang harian; taksi; tiket pesawat; penginapan dll
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2023.
mengubah Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022
jumlah 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 104 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 104, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 104/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Aset Desa;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan
Aset Desa. meliputi: ketentuan umum; asas, jenis aset; pejabat pengelola aset desa; perencanaan; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; sewa; pinjam pakai; KSP; BGS dan BSG; jangka waktu BGS/BSG; berakhirnya BGS/BSG; pemeliharaan ; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pelaporan; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
jumlah 26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 103 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 103, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 103/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KESEHATAN REPRODUKSI
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan
kesehatan reproduksi masyarakat diperlukan pelayanan
kesehatan yang bermutu, aman dan bermartabat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Reproduksi, pelaksanaan kesehatan reproduksi menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kesehatan
Reproduksi;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 ; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 144/HK-010/B5/2009.
Peraturan ini mengatur mengenai Kesehatan
Reproduksi;Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
a. menjamin pemenuhan hak Kesehatan Reproduksi setiap
orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang
bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
b. memberikan acuan kebijakan dan strategi dalam pelayanan
Kesehatan Reproduksi secara terintegrasi yang dilakukan
melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
pembinaan serta evaluasi. Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:
a. Tujuan;
b. Pelayanan Kesehatan Reproduksi;
c. Forum Penyelenggaraan Program Kesehatan Reproduksi; d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
e. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
jumlah 27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 102 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 102, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 102/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pangan adalah kebutuhan dasar manusia dan
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang
pemenuhannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar
1945 dalam mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran,
dan keberlangsungan hidup Masyarakat;
b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan penanggulangan
krisis pangan di daerah, perlu dilakukan upaya
ketersediaan pangan pokok berupa beras yang cukup dari
jumlah maupun mutunya;
c. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan pangan
sebagaimana dmaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan
pengaturan mengenai penyelenggaraan cadangan beras
Pemerintah Daerah sebagai pedoman hukum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Cadangan Beras
Pemerintah Daerah;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/
KN.130/8/2018
Peraturan ini mengatur mengenai Cadangan Beras
Pemerintah Daerah. meliputi: ketentuan umum; pengadaan cadangan beras pemerintah daerah dan pemerintahdaerah; pengelolaan cadangan beras; penyaluran cadangan cadangan beras; monitoring, evaluasi dan pelaporan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023.
Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan dari Peraturan
Bupati ini diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan
yang ditetapkan oleh kepala Dinas.
jumlah 9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
