Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 57D, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 110 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 110 Tahun 2022 telah ditetapkan Analisis Standar Belanja;
b. bahwa terdapat penyesuaian pada Format Lampiran sehingga Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Biaya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 110 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 110 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 110 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja diubah
3 halaman; 33 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 112 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 112, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 112
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kewajiban dan Larangan; Bab 3. Disiplin Jam Kerja; Bab 4. Hukuman Disiplin; Bab 5. Izin Perkawinan dan Perceraian; Bab 6. Pemberhentian Sementara; Bab 7. Ketentuan Lain-Lain; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
25 halaman; 14 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28A Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 111, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 111
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 dan Perubahannya, telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. bahwa substansi dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 dan Perubahannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan dengan perubahan regulasi terkait aparatur sipil negara, regulasi capaian kinerja perangkat d aerah serta regulasi terkait pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kriteria Pemberian TPP; Bab 3. Penetapan Besaran Dasar TPP; Bab 4. Tim Pelaksanaan TPP; Bab 5. Penilaian Predikat Kinerja Pegawai ASN; Bab 6. Tata Cara Pembayaran; Bab 7. TPP Tambahan; Bab 8. Ketentuan Lain-Lain; Bab 9.Pendanaan ; Bab 10. Pengawasan dan Pembinaan; Bab 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28A Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
29 halaman; 37 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 110 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 110, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 110
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ada gerakan satu instansi satu inovasi (One Agency One Innovation) dan inovasi yang dihasilkan perlu diikutsertakan dalam Kompetisi lnovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 118 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 halaman; 19 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 109 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 109, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 109
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah, perlu adanya kebijakan inovasi daerah;
b. bahwa sesuai Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Daerah dapat melakukan inovasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah; Bab 3. Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; Bab 4. Uji Coba Inovasi Daerah; Bab 5. Penilaian dan Penghargaan; Bab 6. Perlindungan Inovasi Daerah; Bab 7. Informasi Inovasi Daerah; Bab 8. Penyebaran Inovasi Daerah; Bab 9. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 10. Pembiayaan; Bab 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
15 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 108 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 108, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 108
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b. bahwa dalam rangka tertib dalam penyediaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan tersebut mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
7 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 107 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara / DaerahStandar / Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 107, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perubahannya, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga;
b. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2023 telah ditetapkan standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur;
c. bahwa terhadap besaran Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2023 dimaksud, perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD; Bab 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 106, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 106
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2023 telah ditetapkan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah saat ini, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi; Bab 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 105 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur OrganisasiAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 105, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 105
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2020 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. bahwa bentuk kelembagaan dari Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tentang Badan Layanan Umum Daerah sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dtinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembentukan; Bab 3. Kedudukan; Bab 4. Susunan Organisasi; Bab 5. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas; Bab 6. Jabatan Fungsional; Bab 7. Tata Kerja; Bab 8. Jabatan dan Kepegawaian; Bab 9. Ketentuan Peralihan; Bab 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 104 Tahun 2023
KesehatanOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 104, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Perubahannya, ditegaskan bahwa selain pembentukan unit pelaksana teknis daerah provinsi, untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, terdapat unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional;
b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang menjadi unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang Pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembentukan; Bab 3. Kedudukan; Bab 4. Susunan Organisasi; Bab 5. Tugas dan Fungsi; Bab 6. Uraian Tugas; Bab 7. Tata Kelola; Bab 8. Komite, SPI dan Instalasi; Bab 9. Jabatan Fungsional; Bab 10. Tata Kerja; Bab 11. Jabatan dan Kepegawaian; Bab 12. Pengangkatan dan Pemberhentian; Bab 13; Ketentuan Peralihan; Bab 14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 halaman; 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
