Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2025

Menemukan 3 peraturan dalam 0,001 detik

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2025

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2023 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Download file:

2025perwali3534007.pdf

tunjangan tambahan penghasilan

2025

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 7, BD Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 7; https://jdih.pasuruankota.go.id/

Peraturan Walikota (Perwali) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugastugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar tata kelola pemerintahan semakin baik, maka perlu memberikan tambahan penghasilan pegawai; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB II huruf D angka 2 huruf a angka 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
UUD 1945; UU 17/1950; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 23/2014; UU 7/2021; UU 4/2023; UU 6/2023; UU 20/2023; PP 46/1982; PP 11/2017; PP 49/2018; PP 12/2019; PP 94/2021; Permenpan RB 34/2011; Permenpan RB 63/2011; PermenpanRB 39/2013; Perka BKN 1/2013; Permenpan RB 1/2020; Permendagri 77/2020; Permendagri 25/2021; Permenpan RB 6/2022; Permenpan RB 45/2022; Permenpan RB 22/2024; Kep Mendagri 900-4700 tahun 2020; Perda Kota pasuruan 8/2022; Perwali Pasuruan 6/2025
peratuan ini mengatur mengenai Pemberian TPP kepada ASN. Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini meliputi: a. penetapan basic TPP; b. kriteria pemberian TPP; c. penilaian TPP; d. prosedur pemberian TPP; e. perhitungan TPP; f. pembiayaan TPP; dan g. pemantauan dan evaluasi TPP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2025.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka: a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 4); dan b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 29 halaman

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Download file:

2025perwali3534003.pdf

struktur organisasi

2025

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 3, BD Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3; https://jdih.pasuruankota.go.id/

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan; c. bahwa dalam rangka pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, perlu dilakukan penyesuaian;
UUD 1945; UU 17/1950; UU 23/2014; UU 12/2022; PP 46/1982; PP 18/2016; Permendagri 12/2017; Perda 7/2016; Perwali pasuruan 3/2022; Perwali 13/2022
peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. antara lain ketentuan umum; susunan organisasi; tupoksi Bidang Pemberdayaan Perempuan; UPT;

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2025.
mengubah Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022
Jumlah 7 halaman

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

2025perwali3534001.pdf

pajak dan retribusi daerah

2025

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 1, BD Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 1; https://jdih.pasuruankota.go.id/

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, perekonomian, dan fluktuasi harga, perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyesuaian tarif retribusi daerah setelah dilakukan peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota; d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah;
UUD 1945; UU 17/1950; UU 23/2014; UU 1/2022; PP 46/1982; PP 12/2019; PP335/2023; Permendagri 77/2020; Perda Kota pasuruan 4/2023; Perwali Pasuruan 7/2024
Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan penyesuaian tarif retribusi daerah terhadap: a. retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha; dan b. retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah berupa bangunan. sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2025.
jumlah 9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2025

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT