Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 72, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 72
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan Kegiatan Utama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan pelaporan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sinergis dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan jadwal kerja perencanaan,
penganggaran dan pelaporan kegiatan utama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan Utama
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024;
Dasar Hukum:
UU Nomor 69 Tahun 1958;
UU Nomor 25 Tahun 2004;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 UU Tahun 2023;
UU Nomor 1 Tahun 2022;
PP Nomor 12 Tahun 2018;
PP Nomor 12 Tahun 2019;
PP Nomor 13 Tahun 2019;
Perpres Nomor 29 Tahun 2014;
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
Permendagri Nomor 18 Tahun 2020;
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2023.
Jadwal Kerja dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Pengesahan DPA PD Tahun Anggaran 2024;
b. Penyampaian LKPJ, LPPD, LRPPD dan SPM Tahun Anggaran 2023;
c. Penyampaian LKPD APBD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024;
d. Penyampaian LKjIP PD Tahun Anggaran 2023;
e. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
f. Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 dan Renja Perubahan PD Tahun Anggaran 2024;
g. Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
h. Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2025 dan Renja PD Tahun Anggaran 2025; dan
i. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 71 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 71, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 71
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan Pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan, sehingga perlu dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sumbawa;
Dasar Hukum:
UU Nomor 69 Tahun 1958;
UU Nomor 5 Tahun 2014;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 UU Tahun 2023;
UU Nomor 30 Tahun 2014;
PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019;
Permendagri Nomor 12 Tahun 2017;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 54 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2022.
1. Mengatur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, beserta tugas dan kewenangannya;
2. Mengatur tentang kedudukan kelompok jabatan fungsional ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 86 Tahun 2020
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 70 Tahun 2023
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Perizinan, Pelayanan Publik
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 harus disesuaikan dengan perubahan kebijakan
terhadap indikator layanan dan mutu dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 115 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 115 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
Dasar HukumUndang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 114 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 121 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 26 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteti Dalam Negeti Nomor 59 Tahun 2021;
Peraturan Menteti Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Tekhnologi Nomor 32 Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023.
Ketentuan tentang Kondisi Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar; Program Prioritas Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar; Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM; Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM Pelayanan Dasar; Target dan Kebutuhan Pembiayaan Pelayanan dan Pemenuhan Mutu SPM Pelayanan Dasar; dan Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar, Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Lampiran dalam Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 115 Tahun 2022 diubah sebagian
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan :
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 68, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 68
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 123 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga
perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa;
Dasar Hukum:
UU Nomor 69 Tahun 1958;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 UU Tahun 2023;
UU Nomor 30 Tahun 2014;
PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019;
PP Nomor 5 Tahun 2021;
PP Nomor 6 Tahun 2021;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini melimpahkan kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas, meliputi jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 123 Tahun 2021
36 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 67 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 67, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 67
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2018 Tentang E-Pengadaan Langsung
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2018 tentang E-Pengadaan Langsung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2018 tentang E-Pengadaan Langsung.
Dasar Hukum:
UU Nomor 69 Tahun 1958;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 UU Tahun 2023;
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 tahun 2019;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021.
1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, dan angka 5, angka 10, angka 13 dan angka 14 dihapus, diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12a;
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A;
3. Ketentuan Pasal 6 diubah;
4. Ketentuan Pasal 9 diubah;
5. Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 dihapus.
sehingga seluruhnya sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
Mengubah Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2018
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 66 Tahun 2023
Jabatan / Profesi / Keahlian / Sertifikasi - Standar / Pedoman
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 66, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 66
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Menimbang:
bahwa dalam rangka terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan manajemen Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berbasis pada kualiflkasi, kompetensi
dan kinerja, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Dasar Hukum:
UU Nomor 69 Tahun 1958;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
UU Nomor 30 Tahun 2014;
UU Nomor 20 Tahun 2023;
PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019;
PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020;
Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Pengawas untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 64
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan Dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib
membayar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam melakukan pemungutan pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan dalam penyelenggaraannya;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
Dasar Hukum:
UU Nomor 69 Tahun 1958;
UU Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020;
UU Nomor 5 Tahun 2011;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
PP Nomor 12 Tahun 2019;
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
Pergub NTB Nomor 92 Tahun 2023;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022.
1. Pemegang IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi dikenakan kewajiban membayar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
2. Nilai porsi keuntungan bersih sebagaimana dimaksud, diperoleh dari laporan keuangan Pemegang IUPK yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar;
3. Pembagian keuntungan bersih kepada Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penghasil sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi sebesar 2% (dua persen).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 63 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 63, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 63
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan sebagai upaya tercapainya peningkatan penyempurnaan tertib administrasi pemerintahan khususnya dalam hal penyelamatan dan penyusutan arsip sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu adanya pedoman Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
b. bahwa dengan diterbitkannya surat dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor BBA.
02.07/111/2023 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, maka Jadwal Retensi Arsip yang telah ditetapkan sebelumnya perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.
Dasar Hukum:
UU Nomor 69 Tahun 1958;
UU Nomor 43 Tahun 2009;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
PP Nomor 28 Tahun 2012;
Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017;
Permendagri Nomor 83 Tahun 2022;
Perka ANRI Nomor 22 Tahun 2015;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2018;
Perbup Sumbawa Nomor 111 Tahun 2022.
1. JRA Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
2. JRA Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
80 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa untuk meningkatkan keandalan dan relevansi laporan keuangan serta dapat dibandingkan antar periode dan antar entitas, diperlukan pedoman berupa kebijakan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan entitas akuntasi dan entitas pelaporan guna menerapkan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 103 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sudah tidak sesuai perkembangan pengaturan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi
Bab III : Kebijakan Akuntansi Pelaporan
Bab IV : Kebijakan Akuntansi Akun
Bab V : Bagan Akun Standar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
102 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 61 Tahun 2023
Kependudukan dan Perkawinan - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 61, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 61
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Mengingat:
a. bahwa perubahan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023;
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 21 Tahun 2022.
Dalam Perbup ini diatur tentang Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023.
52 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
