Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak pada Pemerintah
Daerah
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Nomor 70 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Tenaga Kontrak pada Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian
Tenaga Ahli Bupati
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian
Tenaga Ahli Fraksi dan Staf Fraksi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penataan
Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah
Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Daerah
merupakan sumber daya manusia yang membantu
tugas Aparatur Sipil Negara dalam upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pemberian pelayanan sehingga keberadaannya perlu
dilakukan penataan; bahwa penataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
dilakukan dalam rangka untuk menciptakan sistem
manajemen sumber daya manusia yang lebih efektif,
efisien, dan berkeadilan; bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak pada
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga
Kontrak pada Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan pengaturan dalam rangka
penataan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara; Penataan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2025.
Mencabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak pada Pemerintah
Daerah; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018
tentang Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak Kategori A
pada Pemerintah Daerah; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Nomor 70 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Tenaga Kontrak pada Pemerintah Daerah; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian
Tenaga Ahli Bupati; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2010
tentang Penyediaan Tenaga Ahli pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian
Tenaga Ahli Fraksi dan Staf Fraksi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
Jumlah Halaman: 16 hlm. Lampiran: 6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPengelolaan Keuangan Negara / Daerah
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo No.55 Tahun 2017 ttg Peraturan Pelaksana Perda Kab. Kulon Progo No.8 Tahun 2017 ttg Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo
Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah merupakan salah satu bentuk
penyelenggaraan pemerintahan daerah
dilaksanakan secara
efektif,
efisien,
transparan dan akuntabel; bahwa untuk meningkatkan kualitas,
produktifitas, dan kinerja Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam melakukan kegiatan
representasi dan pelayanan kepada
masyarakat diberikan hak keuangan pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, maka beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Hak keuangan dan Administratif Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu
disesuaikan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang mengatur tentang besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan
Anggota DPRD;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2025.
Mengubah: Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
Jumlah Halaman: 4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2025
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 95 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Peninjauan Tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2018 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Pperaturan Bupati Kulon Progo Nomor 27
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2018 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2018 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2018 tentang
Penijauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83
ayat (3), Pasal 85 ayat (6), Pasal 86 ayat (6), Pasal 90
ayat (3), Pasal 93 ayat (5), Pasal 95 ayat (3), dan Pasal 96
ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Retribusi; Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; Retribusi Perizinan Tertentu; Pemanfaatan Penerimaan Retribusi; Pemungutan Retribusi; Pembayaran Retribusi; Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Pemungutan Retribusi; Penagihan Retribusi; Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran; Insentif Pemungutan Retribusi; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Mencabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2013 tentang
Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Peninjauan Tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2018 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Pperaturan Bupati Kulon Progo Nomor 27
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2018 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2018 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2018 tentang
Penijauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85
Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 95 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27
Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Retribusi
Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
Jumlah Halaman: 38 hlm. Lampiran: 11 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat