Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 257
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Lingga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Lingga,
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.16 Tahun 1997; UU No.31 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.4 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.51 Tahun 1999; PP No.45 Tahun 2021; Perpres No.27 Tahun 2014; Perpres No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.23 Tahun 2021; Perpres No.95 Tahun 2018; Perpres No.39 Tahun 2019; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permen PPN/Bappenas No.16 Tahun 2020; Permen PPN/Bappenas No.17 Tahun 2020; Peraturan BPS No.4 Tahun 2019; Peraturan BPS No.4 Tahun 2020; Peraturan BPS No.5 Tahun 2020; Perka BIG No.30 Tahun 2013; Perda No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.2 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Satu Data Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Prinsip Satu Data, Standar Data dan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus
ABSTRAK:
Dalam rangka guna mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tanggamus tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 16 Tahun 1997; UU No. 25 4 T 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 39 Tahun 2019; PermwnPPN No. 17 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
17 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 29/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan,
pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pembangunan,
perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses,
dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama,
terintegrasi, dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses,
dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data
yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan
Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang;
c. bahwa dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, simpul
jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan,
sehingga dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat
Kabupaten Jombang diperlukan tata kelola kelembagaan
dan ketentuan penyelenggaraan Jaringan Informasi
Geospasial;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu
menetapkan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten
Jombang dalam Peraturan Bupati;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor
6 Tahun 2018; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor
2 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8
Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun
2019
Peraturan ini mengatur mengenai Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten
Jombang untuk mengatur penyelenggaraan
tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah,
Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal untuk
mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian pembangunan. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; prinsip satu data indonesia; pola komunikasi satu data indonesia; pendanaan; pertisipasi pihak lain; ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
jumlah 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDAFTARAN PENDUDUK NONPERMANEN MELALUI GERAKAN BERSAMA PENERTIBAN BERBASIS INOVASI DAN DATA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan,mengetahui jumlah penduduk nonpermanen, pelaksanaan pendaftaran penduduk nonpermanen dan mendukung
tercapainya manfaat data penduduk nonpermanen, melalui pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis inovasi dan data;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini,
sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen Melalui
Gerakan Bersama Berbasis Inovasi dan Data;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,Pendaftaran,Koordinasi,Kerja Sama dan Sosialisasi,Pemanfaatan Data Penduduk Nonpermanen,Pelaporan,Pembinaan dan Pengawasan,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
-
-
13 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD Tahun 2023 No 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal2 1 ayat
(5), Pasal 22 ayat (2} dan Paeal 24 ayat (5) Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 4 T‘ahun 2006 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
Undang-Undang Nomor4 Tahun 2011 tentarig Informasi
Geospasial;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah;
Undang Undang Nomor 30 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik;
1Peraturan Pemerintah Nomor 6 1 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
1.Ketentuan Umum;
2.Jenis dan Sumber Data;
3.Prinsip Satu Data;
4.Portal Satu Data;
5.Penyelenggara Satu Data;
6.Forum Satu Data;
7.Kemitraan;
8.Pemanfaatan Data;
9.Pengendalian;
10.Tahapan Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
11.Pendanaan;
12.Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2023.
19 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2023
Satu - Data - Indonesia - Tingkat - Kabupaten - Padang - Lawas
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2023 NOMOR 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Padang Lawas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pernbangunan di daerah, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagi pakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;, b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Dasar Hukum Perarturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 , Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/KepaIa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020,Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP (Maksud,Tujuan,Ruang Lingkup),PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS (Umum, Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung, Produsen Data, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Padang Lawas), PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS (Umum,Perencanaan Data,Pengumpulan Data,Pemeriksaan Data,penyebarluasan Data), PORTAL SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS, HAK AKSES (Pemberian Hak Akses,Pembatasan Hak Akses),PARTISIPASI DAN KERJA SAMA,KETENTUAN PENDANAAN,KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2023.
12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Pelalawan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduaan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah yang efektif dan efisien, perlu di dukung dengan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Satu data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023;
Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) bab dan 46 (empat puluh enam) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Jenis Dan Sumber Data; Prinsip Satu Data; Penyelenggara Satu Data Daerah; Penyelenggaraan Satu Data Daerah; Penguatan Infrastruktur Dan Teknologi; Peningkatan Sumber Daya Manusia; Insentif; Pembinaan Dan Pengawasan; Psrtisipasi Dan Kerja Sama; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Lampung Selatan
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31
Tahun 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten
Lampung Selatan dipandang sudah tidak sesuai lagi
dengan keadaan saat ini, perlu melakukan peninjauan
kembali dan melakukan perubahan terhadap Peraturan
Bupati dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 31 tahun 2022 tentang Satu
Data Kabupaten Lampung Selatan
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasukKota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I SumatraSelatan sebagai Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran RepublikIndonesia Nomor 4421);4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentdngKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4846);5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimanabeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang InformasiGeospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5214);8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentangJaringan Informasi Geospasial Nasional Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78;9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SistemPemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran NegaraIndonesia Tahun 2018 Nomor 182);10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang SatuData Indonesia (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 112);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi danDokumentasi Kementerian Dalam Negeri danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 157;12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1114);13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatansebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata KerjaUnit Pelaksana Teknis Daerah pada PemerintahKabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati LampungSelatan Nomor 45 Tahun 2020 (Berita Daerah KabupatenLampung Selatan Nomor 61)
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2023.
Halaman : 11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung ketersediaan data dan informasi Pembangunan daerah yang terpadu, cepat, tepat, akurat, dinamis, mudah diakses dan dapat
dipertanggungjawabkan serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara
seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
yang mengamanatkan walidata tingkat daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah dan sekretariat satu data Indonesia tingkat daerah diatur
dalam Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data
Indonesia Tingkat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
KETENTUAN UMUM, PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH,PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2023.
-
-
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terukur
dalam bentuk satu data merupakan bentuk pelayanan
pemerintah kepada masyarakat dan kewajiban bagi
Pemerintah; bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian
pembangunan yang efektif, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi
pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan
berkelanjutan; bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 ten tang Satu Data Indonesia,
maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 99 Tahun 2021
tentang Sistem Pengelolaan Satu Data di Lingkungan
Kabupaten Cilacap perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu, menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Satu Data
Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Kewenangan, Prinsip Satu data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap, Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap, Operator Satu Data, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap, Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap, Manajemen Portal Satu Data Indonesia, Pembatasan Akses, Partisipasi dan Kerjasama, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2023.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 99 Tahun 2021 dicabut.
17 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
