Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2023

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Padang Lawas

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP (Maksud,Tujuan,Ruang Lingkup),PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS (Umum, Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung, Produsen Data, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Padang Lawas), PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS (Umum,Perencanaan Data,Pengumpulan Data,Pemeriksaan Data,penyebarluasan Data), PORTAL SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS, HAK AKSES (Pemberian Hak Akses,Pembatasan Hak Akses),PARTISIPASI DAN KERJA SAMA,KETENTUAN PENDANAAN,KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Padang Lawas
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Padang Lawas
Nomor
21
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Sibuhuan
Tanggal Penetapan
06 Oktober 2023
Tanggal Pengundangan
06 Oktober 2023
Tanggal Berlaku
06 Oktober 2023
Sumber
BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2023 NOMOR 21
Subjek
SATU DATA INDONESIA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 71 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan