Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 667 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Standar / Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Gubemur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002

Download file:

PERGUB NO 70 TAHUN 2010.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Standar / Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 70, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 76

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar Hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 4 Th. 1997; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 11 Th. 2009; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 45 Th. 2008; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 104 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan. tugas, dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; pelaporan dan akuntabilitas; dan pengawasan Panti

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Panti
12 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan tata Kerja Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Standar / Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pemoentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002

Download file:

PERGUB NO 69 TAHUN 2010.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Standar / Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 69, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 75

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan tata Kerja Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Passi 42 Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 49 Th. 1999; UU No. 4 Th. 1997; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 11 Th. 2009; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 TH. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 45 Th. 2008; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 104 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas, dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan Panti

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2010.
Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Panti
13 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Standar / Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002

Download file:

PERGUB NO 67 TAHUN 2010.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Standar / Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 67, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 73

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 4 Th. 1997; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th/ 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 11 Th. 2009; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 45 Th. 2008; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 104 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan Panti

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Panti
12 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Abstrak

Asuransi Ketenagakerjaan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor 64 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga kerja pada Sektor Jasa Konstruksi

Download file:

PERGUB NO 66 TAHUN 2010.pdf

Asuransi - Ketenagakerjaan - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 66, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 72

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

ABSTRAK:

bahwa jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya terhadap risiko sosial ekonomi yang dialaminya merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan ketenangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, sehingga perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 3 Th. 1992; UU No. 13 Th. 2003; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 40 Th. 2004; UU No. 29 Th, 2007; PP No. 14 Th. 1993 std terakhir dengan PP No. 76 Th. 2007; PP No. 36 Th. 1995; PP No. 32 Th. 2004; PP No. 38 Th. 2007; Keppres No. 22 Th. 1993; Permenakertrans No. PER-24/MEN/VI/2006; Permenakertrans No. PER/12/MEN/VI/2007; Kepmenaker No. KEP-150/MEN/1999; Kepmenaker No. KEP-196/MEN/1999; Kepmenakertrans No. KEP-222/MEN/2002; Perda No. 6 Th. 2004; Perda No. 5 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 2008
PERGUB ini mengatur mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian; Jaminan Hari Tua; dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tenaga kerja

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 64 Tahun 2003, Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2005; dan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2008
27 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 59 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Netra Cahaya Bathin

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Standar / Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Soslal
Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002

Download file:

PERGUB NO 59 TAHUN 2010.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Standar / Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 59, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 65

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Netra Cahaya Bathin

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 4 Th. 1997; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 11 Th. 2009; PP No. 58 Th. 2005; ; PP No. 6 Th. 2006; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 45 Th. 2008; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 104 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; aset; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan Panti

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Panti
12 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Standar / Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002

Download file:

PERGUB NO 58 TAHUN 2010.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Standar / Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 58, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 64

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 4 Th. 1997; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 stdd terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 11 Th. 2009; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 45 Th. 2008; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 104 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; loka bina karya; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan Panti

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007, maka perlu menetapkan PERGUB
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Panti
12 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Standar / Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasl dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002

Download file:

PERGUB NO 57 TAHUN 2010.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Standar / Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 57, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 63

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 4 Th. 1997; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 1004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 stdd UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 11 Th. 2009; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 45 Th. 2008; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 104 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; rumah perlindungan lanjut usia; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan Panti

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Panti
13 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Standar / Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002

Download file:

PERGUB NO 56 TAHUN 2010.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Standar / Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 56, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 62

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 4 Th. 1997; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 TH. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 11 Th. 2009; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 TH. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 45 TH. 2008; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 104 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; rumah perlindungan korban tindak kekerasan; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan Panti

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Panti
12 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2010

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERGUB NO 27 TAHUN 2010.pdf

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 27, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 31

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2010

ABSTRAK:

bahwa sesual surat Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Koordinasi Raskin Pusat, tanggal 9 Desember 2009 Tim Nomor 8.2422/KMK/DEP.ll/Xll/2009 hal Pagu Raskin Provinsi 2010, pada angka 4 (empat) menyebutkan Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2010 agar mengacu pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2010, sehinga perlu menetapkan Pedoman Umum Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2010 dengan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 7 Th. 1996; UU No. 19 Th. 2003; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2006; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 47 Th. 2009; PP No. 68 Th. 2002; PP No. 7 Th. 2003; PP No. 58 Th. 2005; Perpres No. 13 Th. 2009; Perpres No. 21 Th. 2009; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Perdagri No. 59 Th. 2007; Perda No. 5 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 2008; Perda No. 1 Th. 2010; Pergub No. 53 Th. 2007; Pergub No. 54 Th. 2007; Pergub No. 76 Th. 2007; Pergub No. 130 Th. 2008 stdd Pergub No. 174 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai pengelolaan Raskin; Pengorganisasian; Mekanisme Pendistribusian Raskin; Penanggung Jawab Pendistribusian Raskin; Penerimaan Dan Pembayaran; serta Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2010.
16 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 221 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor 1196 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketertiban Umum

Download file:

2009PERGUB0031221.pdf

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

2009

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 221, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 214

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

ABSTRAK:

bahwa dalam ranka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, teratur, tenteram, aman, nyaman dan bersih, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007, namun belum mengatur secara teknis Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; sehingga perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1981; UU No. 23 Th. 1992; UU No. 23 Th. 1997; UU No. 39 Th. 1999; UU No. 28 Th. 2002; UU No. 7 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 38 Th. 2004; UU No. 13 Th. 2006; UU No. 23 Th. 2006; UU No. 26 Th. 2007; UU No. 27 Th. 2007; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 14 Th. 2008; UU No. 11 Th. 2009; UU No. 22 Th. 2009; PP No. 32 Th. 2004; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 26 Th. 2008; Perpres No. 26 Th. 2008; Perpres No. 54 Th. 2008; Perda No. 5 Th. 1978; Perda No. 5 Th. 1988; Perda No. 8 Th. 1989; Perda No. 7 Th. 1991; Perda No. 6 Th. 1999; Perda No. 12 Th. 2003; Perda No. 4 Th. 2004; Perda No. 10 Th. 2004; Perda No. 2 Th. 2005; Perda No. 4 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 2008
PERGUB ini mengatur mengenai pembinaan, pengendalian, dan pengawasan ketertiban umum; subjek. objek dan sasaran pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum; sumber informasi/data dalam pelaksanaan tindakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum; dan pelaksanaan tindakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 1196 Tahun 1991
46 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT