Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2010

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan. tugas, dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; pelaporan dan akuntabilitas; dan pengawasan Panti

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

19 Maret 2010

Tanggal Pengundangan

31 Maret 2010

Tanggal Berlaku

31 Maret 2010

Sumber

Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 76

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STANDAR / PEDOMAN - KESEJAHTERAAN RAKYAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 66 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO 70 TAHUN 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Gubemur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Standar / Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2010
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 70, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 76
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009, maka perlu menetapkan PERGUB Dasar Hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 4 Th. 1997; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 11 Th. 2009; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 45 Th. 2008; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 104 Th. 2009 PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan. tugas, dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; pelaporan dan akuntabilitas; dan pengawasan Panti
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2010. PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Panti 12 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521