Peraturan Bupati (Perbup) tentang Layanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya pengoptimalan layanan informasi dan dokumentasi publik di Kab SUbang; bahwa Perbup SUbang No 16 tahun 2014 tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemkab Subang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Subang tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemda Kab Subang;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 14 tahun 2008; UU No 25 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 96 Tahun 2012; Permendagri No 3 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, hak dan kewajiban badan publik, hak dan kewajiban pemohon informasi publik, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, standar layanan informasi publik, tata cara pengelolaan keberatan, laporan dan evaluasi, tim penanganan sengketa informasi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024.
Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2018 tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang
49 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu dan sistematik dalam mewujudkan tatanan hukum daerah yang berkepastian hukum dan berkeadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa untuk memudahkan perangkat daerah pemrakarsa dalam membentuk produk hukum daerah yang berkualitas, diperlukan pedoman pembentukan produk hukum daerah;
bahwa untuk menyesuaikan perkembangan hukum mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan memberikan kepastian hukum sehingga Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
yang meliputi
Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Pengaturan, Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Penetapan, Sosialisasi Produk Hukum Daerah, Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah, Aplikasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah, Partisipasi Masyarakat, Peningkatan Kualitas Kebijakan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2024.
Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2020 dicabut.
30 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.21 Tahun 2023; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perpres No.87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.76 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Perencanaan; Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan; Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan; Pembahasan Produk Hukum Daerah; Pengharmonisasian Rancangan Perda dan Peraturan Bupati; Fasilitasi dan Evaluasi; Nomor Register; Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi; Penyebarluasan; Partisipasi Masyarakat; Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah; Pembentukan Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia; Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
44 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, diperlukan pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2010; PP No.96 Tahun 2012; PP No.45 Tahun 2017; Permendagri No.3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010;
PerBup Tana Tidung No. 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah mengatur tentang: Ketentuan Umum; Akses Informasi dan Dokumentasi Publik; Hak dan Kewajiban; Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; Kelengkapan PLID; Klasifikasi Informasi Publik; Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi; Keberatan dan Fasilitasi Sengketa Informasi; FKPPID PEMDA; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
45 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2024 No. 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banggai Laut Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum pada masyarakat melalui dokumentasi hukum dan informasi hukum maka diperlukan saran dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di Lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 5 tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tujuan, Pembentukan, tugas, dan fungsi, Pengelolaan, Pelaporan, Pembinaan dan pengawasan, serta Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
9 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD.2024/NO.13 Pemerintah Daerah Kab. Empat Lawang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Empat Lawang serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017 ten tang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 1 Tahun 2007; Undang-Undai:lg No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021; Peraturan Bupati No 52 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Akses Informasi dan Dokumentasi Publik; Hak dan Kewajiban; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi; Klasifikasi Informasi Publik; Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi; Pembinaan dan Pengendalian Penataan Layanan Informasi dan Dokumentasi; Keberatan dan Fasilitasi Sengketa Informasi; Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
37 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan
terselenggara dengan baik merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang
baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi
tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum
yang dibutuhkan,
b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat terhadap kebutuhan dokumentasi dan informasi
hukum secara lengkap, akurat, mudah diakses, tepat, dan
cepat, perlu dilaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi
dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan
baik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Pembentukan dan pengelolaan JDIH; Bab 4. Pembinaan dan pengawasan; Bab 5. Pendanaan; Bab 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2024.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
bahwa salah satu usaha pembangunan dan pembinaan hukum
adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan
yang diselenggarakan melalui proses secara terpadu dan
demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum secara lengkap,
akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan peraturan
perundang-undangan melalui jaringan dokumentasi dan informasi
hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan
Dokumen dan Informasi Hukum, perlu mengamanatkan
penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
pemerintah daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jaringan Ookumentasi dan fnformasi Hukum;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum yang meliputi Pembentukan Dan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, Pembinaan, Dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 6/A-03/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6/A-03/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 6/A-03 /HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENUNJUKAN ADVOKAT (PENGACARA/PENASEHAT HUKUM) UNTUK PENANGANAN KASUS-KASUS HUKUM DALAM PERADILAN MAUPUN DILUAR PERADILAN PADA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat dan semakin meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat serta kesadaran akan hak, maka terjadi pula jumlah
kasus dan gugatan hukum baik Perdata maupun Tata Usaha Negara terhadap Pemerintah Kabupaten Gianyar;
b. bahwa untuk penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud pada huruf a baik didalam maupun diluar Pengadilan dalam rangka mewakili kepentingan Pemerintah
Kabupaten Gianyar dalam mengatasi permasalahan permasalahan hukum yang terjadi maka perlu adanya Advokat (Pengacara/Penasehat Hukum) untuk membantu
Tim Kuasa Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Gianyar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Advokat
(Pengacara/Penasehat Hukum) Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2023;
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986
Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022
Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
