Peraturan Walikota (Perwali) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat Ngoresan Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Ngoresan Kota
Surakarta;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang
Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat Ngoresan Kota Surakarta
yang meliputi
Penerima Remunerasi, Bentuk Dan Peruntukan Remunerasi, Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, Pesangon, Bonus, Honorarium.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.
Peraturan
Wali Kota Nomor 3.1 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dicabut.
13 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERWALI Kota Yogyakarta No. 76 Tahun 2023 tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi
Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; bahwa untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan kegiatan
representasi dan pelayanan serta kebutuhan lain
guna melancarkan pelaksanaan tugas, diberikan
tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses
bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dana
operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
bahwa penetapan kemampuan keuangan daerah dan
pemberian besaran tunjangan komunikasi intensif
dan tunjangan reses bagi pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, serta dana operasional pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kemampuan Keuangan Daerah; Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Dan Dana Operasional; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2023 tentang Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Penghitungan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 79 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat Gambirsari Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Gambirsari Kota
Surakarta;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang
Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat Gambirsari Kota Surakarta
yang meliputi
Penerima Remunerasi, Bentuk Dan Peruntukan Remunerasi, Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, Pesangon, Bonus, Honorarium.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.
Peraturan
Wali Kota Nomor 3.1 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dicabut.
13 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia, Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah
memerlukan pedoman tata naskah dinas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
profesional; bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan penggunaan tata naskah dinas bagi Pegawai di
lingkungan Pemerintah Daerah, perlu pedoman tata
naskah dinas; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan
Wali Kota Yogyakarta Nomor 144 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan tata
naskah dinas, sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Mencabut: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 144 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata
Naskah Piagam Penghargaan, Sertifikat, dan Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan;
Jumlah Halaman: 20 hlm. Lampiran: 74 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 78 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pengembangan Keolahragaan
ABSTRAK:
bahwa pengembangan keolahragaan merupakan
upaya untuk meningkatkan kualitas hidup
manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial
dalam mewujudkan masyarakat yang sehat,
sejahtera memiliki kompetensi, pendidikan,
sportivitas, daya saing, dan daya juang tinggi yang
diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan
berkelanjutan;
bahwa sebagai upaya untuk pengembangan
prestasi keolahragaan harus dimulai dari
pembinaan usia dini untuk tercapainya prestasi
Olahraga yang maksimal serta mengembangkan
minat dan bakat Olahraga di Daerah;
bahwa untuk melaksanakan Pengembangan
Keolahragaan di Daerah perlu diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan
Keolahragaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Pengembangan Keolahragaan;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang
Pengembangan Keolahragaan
yang meliputi
Jenis Olahraga, Pembibitan, Pembinaan Dan Pengembangan, Pemberdayaan Perkumpulan Dan Klub Olahraga, Organisasi Olahraga, Penyelenggaraaan Kompetisi Dan Kejuaraan, Olahraga Unggulan Daerah, Prasarana Dan Sarana Olahraga, Industri Olahraga, Kerja Sama, Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
21 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, Dan Jalan Laksda Adisucipto
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa penataan bangunan dan lingkungan yang terencana merupakan kebijakan yang sangat penting
dalam pembangunan di daerah yang sesuai dengan
rencana tata ruang sehingga mampu mewujudkan
kesejahteraan bagi masyarakat; bahwa dalam rangka mewujudkan Koridor Jalan Jenderal
Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Laksda
Adisucipto sebagai salah satu koridor pertumbuhan
ekonomi Kota Yogyakarta diperlukan penataan bangunan
dan lingkungan; bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemanfaatan
ruang dan penyelenggaraan penataan bangunan dan
lingkungan serta lahan yang bermanfaat untuk
kepentingan masyarakat, maka perlu mengatur Rencana
Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Jenderal
Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Laksda
Adisucipto;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Program Bangunan Dan Lingkungan; Rencana Umum Dan Panduan Rancangan; Rencana Investasi; Ketentuan Pengendalian Rencana; Pedoman Pengendalian Pelaksanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 27 hlm. Lampiran: 23 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 77 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Surakarta Tahun 2024-2025
ABSTRAK:
bahwa tuberkulosis merupakan salah satu masalah
kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka
kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga
penanggulangan tuberkulosis menjadi target program
nasional; bahwa dalam mewujudkan target program nasional
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah
Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan
Penanggulangan Tuberkulosis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan
Tuberkulosis Daerah Kota Surakarta Tahun 2024-2025;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Program Aksi Daerah, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
131 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Pakualaman
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa penataan bangunan dan lingkungan kawasan Pakualaman sebagai kawasan cagar budaya perlu
diselaraskan dengan rencana tata ruang di daerah secara
komprehensif meliputi unsur budaya, sosial, ekonomi,
dan religiusitas; bahwa dalam rangka mewujudkan kawasan Pakualaman sebagai pusat kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan arah pengembangan pada karakter kawasan
sebagai pusat budaya, penguatan fungsi dan nilai
budaya, layak huni yang mendukung representasi nilai
filosofi dan sejarah; bahwa dalam rangka mengendalikan pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan penataan bangunan dan
lingkungan di kawasan Pakualaman, diperlukan payung
hukum untuk memberikan arah landasan dan pedoman
penataan kawasan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Program Bangunan Dan Lingkungan; Rencana Umum Dan Panduan Rancangan; Rencana Investasi; Ketentuan Pengendalian Rencana; Pedoman Pengendalian Pelaksanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 29 hlm. Lampiran: 82 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 76 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha pada Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Retribusi Jasa Usaha, Pendataan Wajib Retribusi, Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Pembayaran dan Penyetoran, Pelaporan, Penagihan Retribusi, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan, Keberatan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
20 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Jayapura Nomor 76 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 76, Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 597
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peratura Walikota Jayapura Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang- undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Jayapura tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Kota Jayapura.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017.
Pada Peraturan Walikota ini diatur tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2024.
27 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
