Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (PERSERODA)
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan
Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi
Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja
(Perseroda);
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk Badan Hukum, Nama, dan Tempat Kedudukan; Jangka Waktu Berdiri; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Modal dan Saham; Anggaran Dasar; Pegawai; Rencana Bisnis; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2024.
Mencabut: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja pada saat telah disahkannya status badan hukum PT BPR Bank Jogja.
Jumlah Halaman: 9 hlm. Penjelasan: 3 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2024
Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penilaian Nilai Objek
Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7)
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Nilai Jual Objek Pajak; Penilai; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penilaian Nilai Objek
Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Yogyakarta;
Jumlah Halaman: 9 hlm. Lampiran: 39 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2024
PERWALI Kota Yogyakarta No. 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.4 Tahun 2021 ttg Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Bagi Guru dan Pengawas Sekolah
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Guru dan Pengawas
Sekolah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik,
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Yogyakarta harus memiliki integritas dan profesionalitas tinggi; bahwa untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Yogyakarta yang profesional dan berintegritas, perlu meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan pegawai; bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru dan Pengawas Sekolah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru dan Pengawas
Sekolah dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37
Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi
Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sudah
tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
hukum, sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Parameter Tambahan Penghasilan Pegawai; Penghitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai; Indikator; Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai; Penghentian Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru dan Pengawas Sekolah, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru dan Pengawas
Sekolah, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
Jumlah Halaman: 11 hlm. Lampiran: 4 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024
BUMD / Badan Usaha Milik DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah sebagian
PERWALI Kota Yogyakarta No. 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta;
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun
2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum
Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta perlu diubah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019;
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran IV Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Mengubah: Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta;
Jumlah Halaman: 3 hlm. Lampiran: 5 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik,
Aparatur Sipil Negara harus memiliki integritas dan
profesionalitas tinggi; bahwa untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan
Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas,
perlu meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara
dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan
pegawai; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan, sehingga Peraturan Wali Kota
dimaksud perlu diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Parameter Tambahan Penghasilan Pegawai; Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai; Penghitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai; Indikator; Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai; Tambahan dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Penghentian Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Pengelolaan Administrasi Tambahan Penghasilan Pegawai; Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
Jumlah Halaman: 19 hlm. Lampiran: 9 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembebasan Retribusi
Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan
Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa masyarakat berhak memiliki rumah tinggal yang
layak sebagai perwujudan hak untuk hidup sejahtera,
lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat;
bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk memiliki
rumah pertama, perlu memberikan insentif berupa
pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan
Persetujuan Bangunan Gedung;
bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan
program tiga juta rumah berdasarkan Keputusan
Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor
3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024
diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam
pemberian insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi
Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan
Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024;
Materi Pokok: Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 6 HLM.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2024
Perwali Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024.
Materi Pokok: Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.101.702.615.240,00 yang bersumber dari: pendapatan asli Daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 20 hlm. Lampiran: 1354 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020;
Materi Pokok: Sistem dan Prosedur; Perencanaan dan Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
Mencabiut Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Jumlah Halaman: 9 HLM, Lampiran: 153 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2024
PERWALI Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Permohonan Dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3),
Pasal 23 ayat (7), Pasal 24 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal
30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (5), Pasal 33
ayat (3), dan Pasal 46 ayat (5) Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023;
Materi Pokok: Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan
Dan Perubahan Persetujuan Lingkungan; Tata Cara Pengajuan Persetujuan Teknis Air Limbah, Emisi, Pengelolaan Limbah B3, Rincian Teknis Limbah B3 Dan Slo; Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; Pendanaan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
Mencabut Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin
Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 57);
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin
Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair (Berita
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 9);
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman
Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Berita Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 6); dan
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pedoman Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Berita
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 6);
Jumlah Halaman: 68 HLM, Lampiran: 31 halaman.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Induk
Pembangunan Kompleks Balaikota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mewujudkan kompleks Balaikota
Yogyakarta yang tertata dan berkelanjutan, maka
diperlukan pedoman perencanaan pembangunan
kompleks Balaikota Yogyakarta;
bahwa untuk mengoptimalkan pembangunan Kompleks
Balaikota Yogyakarta, perlu menetapkan Rencana Induk
Pembangunan Kompleks Balaikota Yogyakarta;
bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun
2010 tentang Perencanaan dan Pengembangan
Bangunan (Over All Planning) Komplek Balaikota sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu
dicabut dan diganti;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Tujuan Dan Ruang Lingkup; Rencana Bangunan Gedung; Rencana Prasarana Dan Sarana Bangunan Gedung; Rencana Jaringan Infrastruktur; Rencana Ruang Terbuka Hijau; Rencana Jalur Evakuasi; Pentahapan Pembangunan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
Mencabut Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Pengembangan
Bangunan (Over All Planning) Komplek Balaikota (Berita Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 27);
Jumlah Halaman: 11 HLM; Lampiran: 13 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
