Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 25, BD 2024 (26)
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk Dalam Rangka:
1. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2I Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023;
Dalam Peraturan ini diatur Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2024.
Terdiri Atas 18 Halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Peraturan ini Dibentuk Dalam Rangka:
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Pohuwato tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
10. Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
20. Peraturan Merntri Dalam Negeri Nomor 77;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Terdiri Atas 12 Halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) tentang PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH
ABSTRAK:
Peraturan Ini Dibentuk Dalam Rangka:
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi segenap warga masyarakat terhadap bencana;
2. Bahwa bencana merupakan kondisi yang sewaktuwaktu dapat terjadi sesuai kondisi kerentanan alam dan sosial sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi resiko bencana yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bahkan korban jiwa dan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan Wewenang dalam penanggulangan bencana di daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020;
Dalam Materi Ini Diatur Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah Termasuk Didalamnya Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tanggung Jawab Dan Wewenang, Hak Dan Kewajiban, Kewajiban Masyrakat, Kewajiban Lembaga Usaha, Peran Serta Masyarakat, Lembaga Usaha, Lembaga Internasional Dan Lembaga Kemasyarakatan, Kelembagaan, Penyelengaraan Penanggulangan Bencana, Pendanaan Dan Pegelolaan Bantuan, Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2024.
Terdiri Atas 42 Halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2024
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD 2024 (2)
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU NO 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa klai terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 109 Tahun 2000, PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012, PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 1 Tahun 2018, PP No 71 Tahun 2010, PP No 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendagri No 62 Tahun 2017, Permendagri No 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 78 Tahun 2020, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 15 Tahun 2023, PERDA Kab Pohuwato No 1 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2024.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 29 Tahun 2024
Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD 2024 (30)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ;
2. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600. 10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan retribusi PBG dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah,
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah :
1. Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023
12. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPFS/Mn/2024, Nomor 3015/KPFS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 14 Tahun 2023
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan PBG bagi Masyarakat Berpengahasilan Rendah, Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.
Terdiri Atas 9 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 28 Tahun 2024
Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD 2024 (29)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk Dalam Rangka:
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas al 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
2. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS / Mn/2024, Nomor 3015/KPTS /M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan
peraturan kepala daerah mengenai pembebasan BPHTB dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah,
Dasar Hukum Peraturan Bupati Adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor I Tahun 2021;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 /KPTS / M/ 2023;
11. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 14 Tahun 2023;
Dalam Peraturan ini diatur Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Termasuk didalamnya Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan BPHTB Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.
Terdiri Atas 9 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 26 Tahun 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD 2024 (27)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato
Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk Dalam Rangka:
1. Bahwa berdasarkan surat Kementerian Keuangan Nomor S-35/MK. 7 tentang Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi
Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah, pergeseran belanja pegawai dibeberapa perangkat daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 20
Tahun 2024;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 38 Tatlun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
7. Undang-Undng Nomor 25 Tahun 2004;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tatrun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor I Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2024;
Dalam Peraturan ini diatur Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2024.
Terdiri Atas 23 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 23 Tahun 2024
Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemunguta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD 2024 (24)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemunguta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk Dalam Rangka:
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2),
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor I Tatlun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 14 Tahun 2023;
Dalam Peraturan ini diatur Tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Termasuk Didalamnya Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Dasar Pengenaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Sinergi Pemungutan, Rekonsiliasi Pajak dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.
Terdiri Atas 6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 22 Tahun 2024
Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD 2024 (23)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk Dalam Rangka:
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (5), Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pajak Dan Retribusi Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 14 Tahun 2023;
Dalam Peraturan ini Diatur Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah Termasuk Didalamnya Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Insentif Fiskal Pajak Dan Retirbusi Bagi Pelaku Usaha, Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembahasan Dan Penundaan Pajak Dan Retribusi Daerah, Kemudahan Perpajakan Daerah Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.
Terdiri Atas 16 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 21 Tahun 2024
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD 2024 (22)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
Peraturan ini Dibentuk Dalam Rangka:
1. bahwa dengan berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 400.5.7/4295/SJ tentang Perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta pergeseran belanja pegawai dibeberapa perangkat daerah dan pergeseran dana Bos, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 20 Tahun 2024;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tab tIn 2003;
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
7. Undang-Undng Nomor 25 Tahun 2004;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
10. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Ini Diatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2024.
Terdiri Atas 22 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
