Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 29 Tahun 2024

Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan PBG bagi Masyarakat Berpengahasilan Rendah, Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pohuwato

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Marisa

Tanggal Penetapan

23 Desember 2024

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2024

Tanggal Berlaku

27 Desember 2024

Sumber

BD 2024 (30)

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pohuwato

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 25 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2024_0001.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD 2024 (30)
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:	Peraturan ini dibentuk dalam rangka : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ; 2. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600. 10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan retribusi PBG dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah, Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 12. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPFS/Mn/2024, Nomor 3015/KPFS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 14 Tahun 2023 Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan PBG bagi Masyarakat Berpengahasilan Rendah, Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024. Terdiri Atas 9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521