Pencarian Peraturan

PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2014/No.05, TLD No.05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia sejak dini; b. bahwa Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik dan sempurna bagi Bayi sebab mengandung zat gizi yang paling sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Bayi; c. bahwa ........ -2- c. bahwa pemberian air susu ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi Ibu, dan merupakan hak asasi bagi Bayi; d. bahwa pencapaian derajat kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita dilakukan dengan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang pencapaiannya dapat diukur dari angka kesakitan dan kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Undang-Undang ..... -3- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 8. Undang-Undang ...... -4- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 13. Peraturan Pemerintah ...... -5- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031); 18. Peraturan ....... -6- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 5. Kesehatan ibu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap ibu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 6. Kesehatan .......... -7- 6. Kesehatan bayi adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap bayi untuk hidup aktif dan normal. 7. Kesehatan Anak Balita adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap anak balita untuk hidup aktif dan normal. 8. Pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita. 9. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan, memelihara, mencegah, mengobati dan memulihkan kesehatan perorangan dan masyarakat. 10. Perlindungan Kesehatan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak kesehatan ibu, bayi dan anak balita dalam pelayanan kesehatan dasar. 11. Peningkatan kesehatan adalah perubahan keadaan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. 12. Pendanaan kesehatan ibu, bayi dan anak balita adalah tatanan yang menghimpun berbagai sumber pembiayaan dari upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 13. Tenaga kesehatan yang melayani kesehatan ibu, bayi dan anak balita, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan ibu, bayi dan anak balita; serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 14. Kesehatan ......... -8- 14. Pemberi pelayanan kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan. 15. Sarana pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 16. Sarana pelayanan kesehatan pemerintah adalah sarana pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah. 17. Fasilitas pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak balita adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Balita baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/ atau masyarakat. 18. Masyarakat adalah perseorangan, suami, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 19. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui. 20. Ibu Nifas adalah ibu yang berada pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan. 21. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 (nol) sampai 28 (dua puluh delapan) hari. 22. Bayi adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 11 (sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari atau sebelum ulang tahun pertama. 23. Anak Balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan. 24. Sektor ....... -9- 24. Sektor Swasta adalah kantor dan/atau perusahaan yang berbadan hukum yang mempekerjakan kaum perempuan. 25. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. 26. ASI Ekslusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. 27. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses bayi menyusu sendiri segera setelah lahir melalui kontak kulit Ibu dan Bayi. 28. Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKDA adalah merupakan sistem pendataan kesehatan yang berpusat pada sebuah bank data (SIKDA Satu Pintu), dimana berisi data agregat yang berasal dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan. 29. Stimulasi Deteksi intervensi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas yang diselenggarakan melalui kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita. BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, non diskriminatif, dan norma-norma agama. Pasal 3 ...... -10- Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita adalah: a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita di seluruh wilayah Kabupaten Luwu; b. tersedianya seluruh sumber daya yang dibutuhkan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan Kabupaten untuk pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; c. terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui peningkatan penyelenggaraan upaya kesehatan bagi Ibu, Bayi dan Anak Balita; dan d. tercapainya penurunan angka kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. hak dan kewajiban; b. perlindungan dan peningkatan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; d. sumberdaya dan fasilitas kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; e. pembiayaan; f. peran serta Masyarakat dan Swasta; g. koordinasi .......... -11- g. koordinasi; h. pembinaan pengawasan dan pelaporan; dan i. sanksi. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 5 Setiap Ibu berhak: a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang standar selama kehamilan secara cuma-cuma di sarana pelayanan kesehatan pemerintah bagi Masyarakat; b. mendapat pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan; c. mendapatkan penanganan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas serta rujukan yang adekuat; d. mendapatkan informasi dan pelayanan tentang perawatan kehamilan, persalinan, nifas, IMD, ASI Eksklusif dan KB yang sesuai dengan kondisi Ibu dan berdasarkan pilihan Ibu, serta pendidikan kesehatan reproduksi lainnya termasuk skrining HIV/AIDS; e. mendapatkan pelayanan pencegahan Anemia dengan menyediakan zat besi saat hamil dan masa nifas; f. mendapatkan pelayanan pencegahan kekurangan vitamin A dengan menyediakan kapsul vitamin A bagi Ibu nifas; dan g. mendapatkan pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta saat hamil. Pasal 6 ....... -12- Pasal 6 Setiap Bayi baru lahir berhak mendapatkan: a. pelayanan kesehatan yang adekuat untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya; dan b. IMD, rawat gabung dengan Ibunya, ASI eksklusif, injeksi Vitamin K, Kapsul vitamin A dan imunisasi dasar. Pasal 7 Setiap Bayi dan Anak Balita berhak mendapatkan: a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; b. pelayanan kesehatan yang berkualitas di sarana pelayanan kesehatan untuk memulihkan gangguan kesehatannya, imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas, ASI eksklusif, MP-ASI dan mendapatkan ASI sampai usia 2 (Dua) Tahun atau lebih, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan; dan c. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan Bayi dan Balita. Pasal 8 Setiap Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan berhak mendapatkan insentif dan pemenuhan sarana dan prasarana yang layak/memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Bagian Kedua ........ -13- Bagian Kedua Kewajiban Pasal 9 Pemerintah Daerah wajib: a. memfasilitasi ketersediaan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi Ibu, Bayi dan Anak Balita secara berjenjang dan berkesinambungan; b. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan standar sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah; c. memfasilitasi ketersediaan dan distribusi Tenaga Kesehatan yang kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita di sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan diseluruh wilayah Kabupaten terutama di Daerah Terpencil; d. memfasilitasi dan mengkoordinir ketersediaan data kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; e. melakukan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; f. memfasilitasi dan mengkoordinir perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita secara akuntabel, efektif, dan efisien; g. melakukan koordinasi penyeleggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita antar sektor dalam lingkup Kabupaten Luwu; dan h. mendukung pembiayaan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 ........ -14- Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan Tenaga Kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita. (2) Pemerintah Daerah dapat mendidik dan melatih Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita bagi Tenaga yang bertugas di Desa Terpencil dengan perlakuan khusus. Pasal 11 Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan Dokter Ahli dalam penanganan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita di fasilitas kesehatan rujukan Pemerintah. BAB V PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA Bagian Kesatu Perlindungan Paragraf 1 Pelayanan Kesehatan Pasal 12 (1) Setiap persalinan ditolong oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Setiap komplikasi kebidanan dan Bayi baru lahir mendapat pelayanan yang adekuat. (3) Setiap ...... -15- (3) Setiap Wanita usia subur harus memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran. Paragraf 2 Kesehatan Ibu Pasal 13 (1) Setiap Ibu difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar. (2) Setiap Ibu difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan setara oleh Tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. (3) Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Kesehatan Bayi Pasal 14 (1) Setiap Bayi difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembang. (2) Perlindungan kesehatan Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perawatan bayi baru lahir sesuai standar; b. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas sesuai dengan standar; c. IMD dan rawat gabung; d. ASI eksklusif; dan e. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. (3) Ketentuan ....... -16- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan Bayi dalam mendapatkan ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 4 Anak Balita Pasal 15 (1) Setiap Anak Balita difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembang. (2) Perlindungan kesehatan Anak Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perawatan Anak Balita sesuai standar; b. imunisasi dasar; dan c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dengan pendekatan SDIDTK. Bagian Kedua Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasal 16 Setiap Ibu, Bayi dan Anak Balita difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan yang cukup terhadap: a. pelayanan kesehatan yang sesuai standar termasuk obat-obatan; dan b. tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. BAB VI ...... -17- BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pasal 17 (1) Pemerintah Daerah bertugas memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memfasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita termasuk alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana; b. perencanaan dan penganggaran pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita; c. mengatur, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita dengan mengikutsertakan organisasi profesi; dan d. memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang standar, merata dan terjangkau dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Bagian Kedua Wewenang Pasal 18 Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi: a. melakukan ....... -18- a. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para Tenaga Kesehatan baik secara perorangan maupun yang berada pada Institusi Pemerintah dan Swasta; dan b. menerbitkan dan mencabut Surat Izin Tenaga Kesehatan yang melayani kesehatan Ibu, Bayi dan anak Balita. BAB VII SUMBER DAYA DAN FASILITAS KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia Kesehatan Pasal 19 (1) Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk memenuhi kualifikasi bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada Ibu, Bayi dan Anak Balita harus mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua ......... -19- Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 20 (1) Pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta. (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di: a. Rumah Sakit Umum Kabupaten Luwu; b. Puskesmas; dan c. Pelayanan kesehatan swasta. Pasal 21 (1) Petugas kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita. (2) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menelantarkan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang membutuhkan pelayanan kesehatan. (3) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempromosikan Susu Formula. (4) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah dilarang digunakan sebagai Tempat/Media promosi Susu Formula. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 22 (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah. (2) Anggaran ...... -20- (2) Anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat Pasal 23 (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam hal: a. kegawatdaruratan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita melalui penyediaan donor darah dan transportasi; b. pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan, persalinan, kelahiran, keluarga berencana, kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita; dan c. sebagai motivator Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita serta Keluarga Berencana. (2) Peran serta masyarakat secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita melalui pengaduan secara perorangan dan/atau kelompok. Bagian Kedua Peran Serta Swasta Pasal 24 Peran Swasta Non Pelayanan kesehatan dalam mendukung perlindungan dan peningkatan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita meliputi: a. memberikan ....... -21- a. memberikan perlindungan terhadap Karyawan dan/atau Buruh Perempuan dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memudahkan dan membantu Ibu, Bayi dan Anak Balita dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan c. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. BAB IX KOORDINASI Pasal 25 (1) Dalam melaksanakan usaha perlindungan dan peningkatan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita, Pemerintah Kabupaten Luwu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk MoU antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Pemerintah Provinsi. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Institusi terkait termasuk sektor swasta secara berjenjang. BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 26 ......... -22- Pasal 26 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi: a. pendidikan dan pelatihan Tenaga Pelayanan Kesehatan; b. fasilitasi teknis pelayanan; c. konsultasi teknis pelayanan; dan d. koordinasi pelayanan. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 27 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi: a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan; b. standar kinerja dan perilaku Tenaga Pelayanan Kesehatan; c. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan d. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 28 (1) Setiap Tenaga Kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan secara berjenjang yang terintegrasi dalam SIKDA. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu. (3) Sistem ...... -23- (3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BAB XI SANKSI Pasal 29 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1), sampai dengan ayat (4), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) ditetapkan paling lama 6 (Enam) Bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. Pasal 31 ....... -24- Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2014.
38

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2014/No.03

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a,huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf 1, huruf m dan huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tenteuig Retribusi Jasa Umum; b. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskemas dan jaringannya khususnya di Rumah Sakit Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang tidak sesuai sehubungan dengan adanya penambahan pelayanan kesehatsin dsui dokter ahli sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
1. Pasal 18 ayat 6 Undsmg-Undang Dasar Negara Republik Mengingat: 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 3. -Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Nomor 76, Tambahan Lembarsm Negara Republik Indonesia Nomor 3209); I 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); Republik Indonesia Nomor 3214); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 1993 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) Indonesia Nomor 3821) 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); Republik Indonesia Nomor 3881); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun ^2004 Nomor 125, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun, 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemermtah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); ' 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewargenagaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Umbaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4674); 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 17. Undang-Undang Nomor 28 Tcihun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Umbaran! Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060); 20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Neg^a Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambah^ Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pel^sanaan Undang-Undang Nomor 8 T^un 1981 tentang Hu^m Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik Inddnesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4585); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 80, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 25. Peraturn Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antera Pemerintah,Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Umbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 28. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 29. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pen3rusunan Produk Hulmm; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang mekjadi Kewenangan Kabupaten Luwu; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 Kabupaten Luwu;31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSIJASA UMUM pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran paerah Kabupaten Luwu Tahun 20011 Nomor 14), diubah sehingga berbunja sebagai berikut; 1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi: pasal 22 1. Struktur dan besamya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas dan janngannya ditetapkan untuk pelayanan kesehatan dasar 2. Struktur dan besamya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan janngannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut: pasal 56 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, jsemua peraturanpelaksanaan yang mengenai Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (2) Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tqhunterhitung sejak tanggal terutang. (3) Ketika Rumah Sakit menjadi BLUD maka tarif retribusi tetap mengacu pada Peraturan Daerah ini, sepanjang jasa pelayanan belum ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. (4) Penambahan alat pelayanan kesehatan yang fungsinya sama atau dapat dipersamakan dengan alat yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, maka tarif retribusinya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. pasal ll Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memermtahkan penguridangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2014.
42

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2013/NO.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf I, huruf m dan huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; b. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskemas dan jaringannya khususnya di Rumah Sakit Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang tidak sesuai sehubungan dengan adanya penambahan pelayanan kesehatan dan dokter ahli sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peru bahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewargenagaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060); 19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 28. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
Pasal I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Pasal II : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2014.
43

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2014/No.02, TLD No. 02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat kelalaian atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, Pejabat lainnya dan pihak manapun wajib menyelesaikan kerugian daerah yang ditimbulkan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur tentang tata cara tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Bendahara; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Bupati adalah Bupati Luwu. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 6. Inspektorat Kabupaten Luwu selanjutnya disebut Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengawasan Fungsional. 7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Luwu. 8. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan yang merugikan daerah, yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. 9. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adlah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung, daerah menderita kerugian. 10. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan Keuangan dan Barang Daerah. 11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. 12. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang khartal dan uang giral. 13. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. 14. Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis. 15. Barang Daerah adalah bagian kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. 16. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk. 17. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 18. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah. 19. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi : a. Pegawai Negeri; b. Tenaga Kontrak dan atau PTT; c. Pegawai pada BUMD (Pegawai Perusahaan Daerah). 20. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syaratyang ditentukan dalam peraturan perundnag-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan yang berlaku. 21. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian. 22. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyataka sesuatu hal atau peristiwa yang sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. 23. Pejabat lainnya meliputi pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara, pegawai negeri bukan bendahara; 24. Pihak manapun adalah pihak yang merugikan keuangan daerah termasuk pihak ketiga, selain bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya; 25. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus dibawah pengampuan dan atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsunganya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya; 26. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 27. Penghentian adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti Kerugian Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain : meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh Pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarka peraturan perundang-undangan yang berlaku. 28. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses Penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya. 29. Banding adalah upaya Bendahara dan/atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya dan atau pihak manapun yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan. 30. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat lainnya dan atau pihak manapun dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah. 31. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat lainnya/pihak manapun yang terbukti menimbulkan kerugian daerah. 32. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak ditandatangani. 33. Surat Keterangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pemberian Kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah. 34. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK-RI adalah Badan Pemreiksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 35. Asuransi Barang Daerah adalah Barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang dipertanggungjawabkan pada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 36. Majelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah meliputi : a. Subjek dan Objek; b. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan; c. Penyelesaian Kerugian Daerah; d. Kadaluarsa; e. Penghapusan dan Penghentian; f. Penyetoran; g. Pelaporan; h. Majelis Pertimbangan; dan i. Sanksi. BAB III SUBJEK DAN OBJEK Bagian Pertama Subjek Pasal 3 Subjek kerugian daerah dibedakan berdasarkan : A. Pelaku : 1. Bendahara yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya : a) Tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang atau barang; b) Membayar atau mengeluarkan uang dan atau barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak sah; c) Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang; d) Menerima dan menyimpan uang palsu; e) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; f) Penyelewengan dan penggelapan; g) Pertangungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan; h) Penyelahgunaan wewenang atau jabatan; i) Tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya; j) Perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan keuangan Negara/Daerah. 2. Pegawai bukan Bendahara dan Pejabat lainnya yang melakukan perbuatan : a) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; b) Penyelewengan dan penggelapan; c) Penyalahgunaan ......... -14- c) Penyalahgunaan wewenang dan jabatan; d) Pencurian dan penipuan; e) Merusak dan menghilangkan barang daerah; f) Meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; g) Meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang telah ditentukan; h) Perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah. 3. pihak manapun, melakukan perbuatan : a) tidak menepati janji terhadap kontrak (wanprestasi); b) penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; c) penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah. B. Ditinjau dari sebab berupa : 1. Perbuatan manusia karena : a) Kesengajaan; b) Kelalaian; c) Diluar kemanpuan si pelaku. 2. Kejadian alam, berupa : a) Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; b) Proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut dan dimakan rayap. C. Ditinjau dari waktu, yaitu mengetahui apakah Kerugian Daerah itu masih bisa dituntut atau tidak; D. Ditinjau dari tempat kejadian, yaitu Kerugian Daerah yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, BUMD dan tempat lainnya. Bagian Kedua Subjek Pasal 4 Objek Kerugian Daerah meliputi : a. Uang; b. Surat Berharga; c. Barang (termasuk yang diasuransikan). BAB IV INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN Bagian Pertama Informasi Pasal 5 Informasi Kerugian Daerah, dapat diketahui dari : a. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; b. Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional; c. Laporan Kepala SKPD; dan d. Perhitungan Ex Officio. Bagian Kedua Pelaporan Pasal 6 (1) Pejabat yang karena jabatannya mengetahui adanya kerugian daerah atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan ....... -16- melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian daerah wajib melaporkan kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK-RI paling lambat 7 (Tujuh) Hari kerja setelah diketahui. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melaporkan dalam jangka waktu 7 (Tujuh) Hari kerja sejak diketahui, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban dan dapat dikenakan tindakan hukum disiplin. Bagian Ketiga Pemeriksaan Pasal 7 (1) Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti. (2) Setelah diketahui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka Aparat Pengawas Fungsional dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi kerugian daerah. BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Paragraf 1 Upaya Damai Pasal 8 (1) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendahara/AhliWaris/Pengampu baik sekaligus (tunai) atau angsuran. (2) Dalam keadaan terpaksa bendahara yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran, selambat-lambatnya 2 (Dua) Tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup. (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kepemilikan yang sah harus dilengkapi surat kuasa menjual yang ditandatangani di atas materai 6.000. (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan. (5) Apabila Bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud ayat (2), maka jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban Bendaharawan yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendaharawan yang bersangkutan; (7) Keputusan TP (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan. Paragraf 2 ......... -18- Paragraf 2 Tuntutan Perbendaharaan Biasa Pasal 9 (1) Dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendaharawan yang bersangkutan kepada Bupati. (2) Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila Ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut. (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan terhadap Bendaharawan terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa Pegawai atau Atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urusan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya. Pasal 10 (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan : a. Identitas pelaku; b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh Daerah yang harus diganti; c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; d. Tenggang waktu 14 (Empat Belas) Hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri. (2) Apabila Bendaharawan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) huruf d Pasal ini atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa Ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan. (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Bupati pada ayat (2) Pasal ini, bagi Bendaharawan yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, Ia dapat mengajukan permohonan banding kepada Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari setelah diterima Surat Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan. Pasal 11 (1) Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan Perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (Dua) Tahun. (2) Keputusan pembebanan tersebut pada ayat (1) tetap dilaksanakan meskipun yang bersangkutan naik banding. (3) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Bendaharawan. Paragraf 3 ....... -20- Paragraf 3 Tuntutan Perbendaharaan Khusus Pasal 12 Apabila seorang Bendaharawan meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama atasan langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah : a. Buku Kas dan semua buku Bendaharawan diberi garis penutup; b. Semua Uang, Surat dan Barang Berharga, Surat-surat Bukti maupun Buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari Besi dan disegel. Khusus untuk Bendaharawan Barang; c. Tindakan-tindakan tersebut di atas harus dituangkan dalam Berita Acara penyegelan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri atau pengampu dalam hal Bendaharawan berada dibawah pengampunan serta Pejabat Pemerintah Daerah. Pasal 13 (1) Atas dasar laporan Atasan Langsung, Bupati menunjuk Pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio. (2) Hasil perhitungan ex officio satu eksamplar diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan dan dalam waktu 14 (Empat Belas) Hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan. (3) Biaya pembuatan perhitungan ex officio dibebankan kepada yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu. (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officio ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Pasal 14 Tata cara Tuntutan Perbendaharaan Khusus yang dipertanggungjawabkan terhadap Ahli Waris bagi Bendaharawan yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi Bendaharawan yang melarikan diri, atau pengampu bagi yang dibawah perwalian, atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa. Paragraf 4 Pencatatan Pasal 15 (1) Apabila proses TP belum dapat dilaksanakan karena Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, Bupati meminta kepada BPK-RI untuk meneribtkan Surat Keputusan Pencatatan. (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan. (3) Terhadap .......... -22- (3) Terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Bagian Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Bukan Bendahara, Pejabat Lainnya atau Pihak Manapun Paragraf 1 Upaya Damai Pasal 16 (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai atau Ahli Waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran. (2) Dalam keadaan terpaksa, yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lama 2 (Dua) Tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilanya cukup. (3) Penyelesaian dengan cara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan : a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan atau penghasilan; dan b. Jaminan barang dilengkapi Surat Pemilikian yang sah serta Surat Kuasa Menjual. (4) Apabila pegawai yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (4) tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan; (6) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TGR dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan. Paragraf 2 Tuntutan Ganti Rugi Biasa Pasal 17 (1) TGR Biasa dilakukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Aparat Pengawasan terhadap Pegawai yang bersangkutan. (2) TGR Biasa dapat dikenakan kepada ahli waris, terhadap harta pewaris yang sudah atau akan diterimanya. (3) TGR terhadap ahli waris ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan. Pasal 18 Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya secara langsung atau tidak langsung diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan. Pasal 19 (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dalam upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan: a. Identitas pelaku; b. Jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti; c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri selama 14 (Empat Belas) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai yang bersangkutan. (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu 14 (Empat Belas) Hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri namun tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi. (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada Pegawai yang bersangkutan. (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut dapat dilakukan dengan cara : a. Memotong gaji dan atau penghasilan lainnya kepada yang bersangkutan; b. Memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lama 2 (Dua) Tahun, apabila disertai dengan barang jaminan yang nilainya cukup; dan c. Apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa. (5) Permohonan banding kepada Pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh pegawai yang bersangkutan. (6) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali. (7) Keputusan Tingkat Banding dari Pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/mengurangi besaran jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan. Paragraf 3 Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah Pasal 20 (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) wajib melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (Empat) dan roda 2 (Dua), berdasarkan nilai taksiran (taksasi) harga benda dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (Dua) Tahun apabila disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup. (3) Penggantian ......... -26- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang yang tidak bergerak atau yang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (Dua) Tahun apabila disertai dengan barang jaminan yang nilanya cukup. (4) Nilai taksiran (taksasi) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima oleh daerah, maka Bupati dapat meniadakan tuntutan ganti rugi barang daerah dan selanjutnya memberitahukan secara tertulis ke DPRD. (6) Penyelesaian kerugian daerah untuk barang daerah yang diasuransikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Paragraf 4 Pencatatan Pasal 21 (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ada Ahli Waris, atau ada Ahli Waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, Bupati menetapkan Keputusan Pencatatan setelah mendapat pertimbangan Majelis. (2) Bagi Pegawai yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh Pegawai yang bersangkutan. (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan. (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya. BAB VI KADALUWARSA Pasal 22 (1) Kewajiban Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lain atau pihak manapun untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (Lima) Tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (Delapan) Tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. (2) Dalam hal Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lain atau pihak manapun yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada Pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pejabat lain atau pihak manapun yang bersangkutan. (3) Tanggungjawab Pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kadaluwarsa, apabila dalam waktu 3 (Tiga) Tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan ...... -28- menetapkan pengampuan kepada Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lain atau pihak manapun, yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah. BAB VII PENGHAPUSAN DAN PENGHENTIAN Pasal 23 (1) Dalam hal Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lainnya, pihak manapun, ataupun pengampu/yang memperoleh hak /ahli waris yang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi, apabila tidak mampu membayar ganti rugi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atau penghentian atas kewajiban membayar ganti rugi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Bupati menghapuskan atau menghentikan kewajiban mengganti kerugian kemudian memberitahukan kepada DPRD tentang penghapusan TP/TGR baik sebagian ataupun seluruhnya; (3) Dalam hal bendahara, Pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya atau pihak manapun, yang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau dinyatakan tidak cukup atau tidak mempunyai harta warisan, maka Majelis Pertimbangan menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati. (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan, yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ternyata tidak mampu, maka Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan atau penghentian ganti rugi baik sebagian atau seluruhnya dan memberitahukan kepada DPRD. BAB VIII PENYETORAN Pasal 24 (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran, baik Kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kas Umum Daerah. (2) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. (3) Penyetoran Kerugian Daerah yang bersal dari Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, setelah diterima Kas Umum Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD/BLUD yang bersangkutan. BAB IX PELAPORAN Pasal 25 Majelis Pertimbangan TP-TGR menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah setiap triwulan dan tahunan kepada Bupati dan DPRD. BAB X ......... -30- BAB X MAJELIS PERTIMBANGAN Pasal 26 (1) Bupati membentuk Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan TP-TGR. (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya terdiri dari : a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua; b. Inspektur Kabupaten, selaku Wakil Ketua; c. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Sekretaris; d. Asisten Administrasi Umum dan Bina Aparatur, selaku Anggota; e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, selaku Anggota; f. Kabag Hukum Setda, selaku Anggota; g. Sekretaris DPKD, selaku Anggota. h. Pejabat lainnya yang terkait sesuai dengan kebutuhan. (3) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati. (4) Tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud apada ayat (2) sebagai berikut: a. Mengumpulkan, manatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus TP-TGR yang diterima; b. Memproses dan melaksanakan penyelesaian TP-TGR; c. Memberikan saran/pertimbangan TP-TGR kepada Bupati atas setiap kasus yang menyangkut TP-TGR; dan d. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Administrasi Keuangan Daerah. (5) Majelis dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (6) Dalam pelaksanaan tugas-tugas Majelis, biaya dibebankan pada APBD. BAB XI SANKSI Pasal 27 (1) Setiap Pejabat Negara/Daerah dan Pegawai Negeri bukan Bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara atau daerah dikenai sanksi pidana, sanksi administrasi dan ganti kerugian. (2) setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelaliaan seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. (3) pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap Bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (4) pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap PNS biukan bendahara ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (5) Setelah Bupati menerima laporan tentang kekurangan kerugian daerah dari Pejabat Pengawas Fungsional dan oleh Majelis Pertimbangan dilakukan penelitian tentang kebenaran adanya kerugian daerah, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB XII ......... -32- BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 (1) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata. (2) Apabila kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan dan ada indikasi tindak pidana, Bupati dapat menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap Pelaku atau Penanggung Jawab Kerugian Daerah. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang mengatur tentang TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Luwu dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2014.
47

PERTAMBANGAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK:

Segala sumber daya mineral dan batubara yang terdapat di alam merupakan karunia Tuhan yang memiliki fungsi sangat penting untuk kebutuhan hidup manusia, oleh karena itu Pemerintah Daerah mengemban misi untuk melakukan pengelolaan pertambangan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat; b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pertambangan serta terjaganya kelestarian alam dan lingkungan di daerah, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara baik dan benar serta berkelanjutan; kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu diadakan pengaturan lebih lanjut untuk memberikan dasar hukum yang jelas.
1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ( 20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang 21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang; 22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara; 23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tatacara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah; 25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral; 26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum; 27. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2009; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2013.
28 halaman

Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Perkotaan

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2013/NO.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. b . bahwa Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat sehingga perla dilakukan perubahan; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara iAi, Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 3209 ); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomro 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
pasal i : ketentuan pasal 6 pasal 6 : tarif pajak bumi dan bangunan pasal II : peraturan daerah ini mulai berlaku

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
4

Retribusi Perizinan Tertentu

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD.2011/NO.16

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 hufuf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perl membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
1. Undang-Undang, Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah. Tingkat Il- di Sulawesi (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 28- Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahuh: 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara, Pemerintah Pusat dan -Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444):, 10. Undang-Undang Nomor 25: Tahun 2007, tentang Penanam Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 11. Undang-Undang Nomor, 26 Tahun 2007 tentang. Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik. Indonesia. Tahun 2009. Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 13. Undang-Undang Nomor, 28 - Tahun 2009 tentang Pajak, Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun.2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan. Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2009. Nomor 139, Tambahan.Lembaran Negara., Republik Indonesia Nomor 5058); 16. Peraturan Pererintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksariaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor' 59, Tambahan Lembaran Negara Republik-Indonesia Nomor 3838); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repüblik Indonesia Nomor 4578); 21. Peratúran Pemerintal Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraän Pemérintähan Daerah (Lembaran Négara Repüblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): 22. eraturan Pemerintah Nomor 34 -Fahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 23. Peraturan Pemerintal Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 051 retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161): 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : JENIS, NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV : TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI BAB V : PRINSIP DAN SARANA PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF BAB VI : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VII : WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB VIII : MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB IX : PENINJAUAN TARUF RETRIBUSI BAB X : PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB XI : PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XII : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIII : KADALUWARSA PENAGIHAN BAB XIV : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI BAB XV : PEMERIKSAAN BAB XVI : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVII : PENYIDIKAN BAB XVIII : SANKSI ADMINISTRASI BAB XIX : KETENTUAN PIDANA BAB XX : KETENTUAN PERALIHAN BAB XXI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
47

Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2011/NO.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

ABSTRAK:

a. bahwa tanah dan bangunan membel keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekai yang lebih baik kepada orang pribadi maupun bi yang memperoleh suatu hak atasnya, oleh ka itu wajar bila setiap wajib pajak yang memper hak atas tanah dan atau bangunan diwajil membayar pajak kepada daerah U kesejahteraan rakyat; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat huruf k. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perolehan Hak atas Tanah dan Bangt merupakan salah satu jenis pajak pusat yar daerahkan kepada kabupaten untuk menjadi sun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial g mendanai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) ; 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686Sebagalmana telah, diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomör 129, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia No 3987); 6. Undang-Undang, Nomor 10 Tahun, 2004 tentang Pembentu Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repu Indonesia Tahur 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nec Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noi 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 21 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor 4437): 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah c Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tat 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 5049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksan: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata C Pemeriksaan Di. Bidang. Perpajakan (Lembaran Negara Repul Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran neg; Republik Indonesia Nomor 3339); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 13. Peraturan Pémerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja De Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010.
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BAB III : DASAR, PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK BAB IV : SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG BAB V : PENETAPAN PAJAK BAB VI : TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN BAB VII : KEBERATAN,SANDING DAN GUGATAN BAB VIII : PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGAHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI BAB IX : PENGAMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN BAB X : KADALUWARSA PENANGIHAN BAB XI : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XII : KETENTUAN KHUSUS BAB XIII : KETENTUAN SANKSI BAB XIV : SANKSI PIDANA BAB XV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2011.
30

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Batuan , Pajak Parkir, Pajak Air Tanah Dan Pajak Saran Burung Walet

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2011/NO.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Batuan , Pajak Parkir, Pajak Air Tanah Dan Pajak Saran Burung Walet

ABSTRAK:

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dan potensial untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu periu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten secara atribusi berwenang untuk memungut pajak atas jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran-Aegara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 sebagaimana telah dilubah dengan Undang-Undang Nomor' 19 Tahun: 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 2000 Nomor: 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. Undang-Undang Nomor 328 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraah Negara jang bersli dan. Bebas darl Kolusi, Korupsi dan Nepotismé *(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 7. Undang-Undang Nomor" 17 Tahun 2003 tentanç Pengelolan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200-Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentany Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 = sebagaimana: telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomon 12 Tahun 2008 (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun: 2008 Nomor. 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4437); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang. Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan • yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 17. Peraturan Daerah-Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penetapan,» Anggaran • Pendapatan dan . Belanja Daerah Kabupaten Luwu - Tahun Anggaran 2010.
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : JENIS PAJAK KABUPATEN BAB III : WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG BAB IV : PEMUNGUTAN PAJAK BAB V : KEBERATAN DAN BANDING BAB VI : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAAN BAB VII : KADALUWARSA PAJAK BAB VIII : PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK BAB IX : PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB X : PENYIDIKAN BAB XI : KETENTUAN PIDANA BAB XII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2011.
a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel; b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran; c. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan; d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 1998, tentang Pajak Reklame; e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 1998 tenta Pajak Penerangan Jalan; f. Peraturan Baerah Kabupaten Luwu Nomor 6. Tahun 1998 tenta Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan c; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
34

pajak bumi dan bangunan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2011/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak dan oleh karena itu wajar apabila setiap wajib pajak diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat yang diperolehnya kepada daerah untuk kesejahteraan rakyat melalui pajak; berdasarkan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenispajak pusat yang diserahkan kepada kabupaten guna menjadi sumber PAD yang potensial untuk membiayai dan menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No 29 Tahun 1995 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi; 2. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 3. Undang-Undang No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; 4. Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 6. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Urusan Kabupaten Luwu; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No 12 Tahun 2009 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu TahunAnggaran 2010.
MENGATUR TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2011.
40 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT