Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 3
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah maka Bupati wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2024 yang diajukan merupakan perwujudan dari
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 yang dijabarkan
Pemerintah Daerah ke dalam Perubahan
Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara yang Pemerintah Daerah bersama
telah disepakati DPRD pada Tanggal 1 Agustus 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
15 halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ende Tahun Anggaran 2023.
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah; Bab 3. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
9 halaman; 2 halaman penjelasan
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024
PERDA Kab. Ende No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
PERDA Kab. Ende No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
PERDA Kab. Ende No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemerikasaan Mutu Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura, Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutan Ternak
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengawasan Retribusi Pengujian Kualitas Air
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Retribusi Pengujian Mutu Makanan dan/atau Minuman
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang
undang yang peiaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu)
Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan
Retribusi di Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Jenis Pajak; Bab 3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak; Bab 4. Objek Pajak; Bab 5. Dasar Pengenaan Pajak; Bab 6. Saat Terutang Pajak; Bab 7. Wilayah Pemungutan Pajak; Bab 8. Tarif Pajak; Bab 9. Jenis Retribusi; Bab 10. Subjek Retribusi dan Wajib Pajak; Bab 11. Objek Retribusi; Bab 12. Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi; Bab 13. Tarif Retribusi; Bab 14. Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi; Bab 15. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Atas Pokok Pajak/Retribusi; Bab 16. Insentif Pemungutan; Bab 17. Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Bab 18. Ketentuan Penyidikan; Bab 19. Ketentuan Pidana; Bab 20. Ketentuan Peralihan; Bab 17. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2024.
a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemerikasaan Mutu Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura, Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutan Ternak;
b. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
c. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C;
d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengawasan Retribusi Pengujian Kualitas Air;
e. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Retribusi Pengujian Mutu Makanan dan/atau Minuman;
f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
h. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
j. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
k. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
I. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
m. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 72, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 72
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, dan
menikdaklanjuti lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah
berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah; Bab 3. Maksud dan Tujuan; Bab 4. Rencana Strategis Dinas; Bab 5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis; Bab 6. Pengendalian dan Evaluasi Renstra; Bab 7. Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Ende Tahun 2019 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 halaman; 51 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 71 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 71
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja
perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati
b. bahwa untuk mewujudkan Konsistensi dan Sinergitas
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang
perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Kabupaten Ende tahun 2024.
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan
Daerah daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende 2019-2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2024.
3 halaman; 49 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 70 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 70
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 201 7 Ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2024;
b. perubahan rencana kerja Dinas PUPR antara lain; sebagai wujud penjabaran Perubahan RKPD Kabupaten EndeTahun 2024, sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Ende, Sebagai tolak ukur dan penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai tupoksi selama tahun 2024 dan Meningkatkan kualitas perencanaan dan Pengendalian demi perwujudan pembangunan yang efisien, efektif, berkelanjutan dan berkeadilan.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende; Bab 3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2024.
6 halaman; 50 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 66 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 66
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, dan menikdaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende Tahun 2025¬2026.
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah; Bab 3. Maksud dan Tujuan; Bab 4. Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende; Bab 5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis; Bab 6. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis; Bab 7 Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2024.
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 halaman; 44 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 65 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 65
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Kecamatan Lio Timur Tahun 2025
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Pj. Bupati melalui Pj. Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa untuk mewujudkan Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Kecamatan Lio Timur Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026;
5. Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Rencana Kerja Kecamatan Lio Timur Tahun 2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2024.
3 halaman; 95 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 64 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 64
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Tahun 2025-2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, dan menikdaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah; Bab 3. Maksud dan Tujuan
Bab 4. Renstra Kecamatan Detusoko; Bab 5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis; Bab 6. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis; Bab 7 Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2024.
Peraturan Bupati Ende Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 halaman; 49 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 63 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 63
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende Tahun 2025-2026
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan rnenindaklanjuti Instruksi Menteri Dalarn Negeri Nornor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokurnen Perencanaan Pernbangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2023, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecarnatan Wewaria Tahun 2025-2026.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalarn Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tengara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah; Bab 3. Maksud dan Tujuan; Bab 4. Renstra Kecamatan Weweria; Bab 5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis; Bab 6. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis; Bab 7 Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2024.
Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 halaman; 56 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
