Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun
2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Reklame.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 16 (enam belas) Bab dan 55 (lima puluh lima) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pengaturan Umum Pajak Reklame; Pendaftaran dan Pendataan; Penetapan Besaran Pajak Terutang; Pembayaran dan Penyetoran; Pelaporan; Pemeriksaan Pajak; Ketetapan dan Penagihan; Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak; Keberatan dan Banding; Gugatan Pajak; Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan; Pembetuan dan Pembatalan Ketetapan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengawasan, Pengembalianm, dan Penertiban; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan
Hulu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Reklame (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 44)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2020 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 40 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406; Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2022; Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.3445/IX/2024; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2
Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 55 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Ini Berisi 3 (tiga) Bab dan 54 (lima puluh empat) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 38 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Kebijakan Merdeka Belajar
ABSTRAK:
Bahwa hakikat peningkatan mutu pendidikan untuk
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis,
merdeka dalam belajar serta bertanggungjawab.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Ini Berisi 10 (sepuluh) Bab dan 35 (tiga puluh lima) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Lingkup Peningkatan Mutu; Strategi Dan Program; Pemantauan Dan Penilaian Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pemenuhan Spmp; Evaluasi; Hasil Evaluasi ; Pengembangan Dan Tindak Lanjut; Peran Dan Tanggungjawab; Alokasi Anggaran; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong pertumbuhan kawasan pariwisata
dan pengembangan daerah melalui upaya revitalisasi
struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak
kegiatan kepariwisataan berbasis masyarakat,
pelestarian budaya dan pelestarian lingkungan serta
peningkatan pendapatan daerah perlu pengembangan
pengelolaan Daya Tarik Wisata.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) Bab dan 18 (delapan belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Usaha Daya Tarik Wisata; Pengelolaan Daya Tarik Wisata; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana
kerja pemerintah tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesesuaian dengan perkembangan keadaan maka
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 343 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2023 perlu diubah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 28)
diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 34 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik maka perlu didukung oleh
pengendalian keamanan informasi yang terpadu sehingga
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2022
Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, perlu
diubah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun
2009; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2022;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 Tahun
2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ( Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2022 Nomor 17 ) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung
jawab menyelenggarakan urusan kependudukan dalam
pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status
hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting yang dialami oleh penduduk yang bertempat
tinggal diwilayahnya mewujudkan tertib administrasi
kependudukan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun
2013; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) Bab dan 103 (seratus tiga) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Persyaratan Dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; Persyaratan Dan Tata Cara Penyelenggaraan Pencatatan Sipil; Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaporan Administrasi Kependudukan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 264 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) Bab dan 7 (tujuh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Kedudukan; Sistematika; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan
penyederhanaan birokrasi.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) Bab dan 17 (tujuh belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Penyederhanaan Birokrasi; Mekanisme Kerja; Proses Bisnis; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan
Hulu Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023,
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) Bab dan 6 (enam) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; LRA; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
