Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 14
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pedagang Kaki Lima dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kompleksitas permasalahan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang sehingga perlu diganti
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014, UU No 26 Tahun 2007, UU No 20 Tahun 2008, PP No 7 Tahun 2021, Perpres No 125 Tahun 2012, Permendagri No 41 Tahun 2012, Perda Kab. Jombang No 9 Tahun 2010
penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang memuat hak, kewajiban dan larangan, tim penataan dan pemberdayaan pkl, partisipasi masyarakat, dan pendanaan
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.
mencabut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pedagang Kaki Lima
17
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 12
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:
bahwa perlu dilakukan pengaturan dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Jombang sebagai landasan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam peraturan daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014, UU No 24 Tahun 2019, PP No 38 Tahun 2017, PP No 45 Tahun 2017, PP No 28 Tahun 2018, PP No 24 Tahun 2022, Perpres No 142 Tahun 2018, PerGub Jatim No 10 Tahun 2023, Perda Kab. Jombang No 8 Tahun 2016
pengembangan ekonomi kreatif yang memuat kewenangan Pemda, komite, pelaku, subsektor, pengembangan ekosistem, rencana induk pengembangan, kelembagaan, dan kerja sama serta peran serta masyarakat
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2024.
24
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 11
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 5 Tahun 1960, UU No 41 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 1 Tahun 2011, PP No 12 Tahun 2012, PP No 25 Tahun 2012, PP No 30 Tahun 2012, PP No 65 Tahun 2019, PP No 12 Tahun 2021, Perda Kab. Jombang No 10 Tahun 2021
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, penelitian, pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan petani, pengendalian, kewajiban penerima, sistem informasi, pengawasan, pembiayaan, peran serta masyarakat dan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2024.
32
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 8
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 18 Tahun 2012, UU No 23 Tahun 2014, PP No 17 Tahun 2015, Perpres No 125 Tahun 2022, PerGub Jatim No 27 Tahun 2019
serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan cadangan pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2024.
22
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 7
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 4 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019, PP No 24 Tahun 2019, PP No 7 Tahun 2021, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 77 Tahun 2020
Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk merangsang investasi di Daerah yang memuat kewenangan, hak kewajiban dan tanggung jawab investor, bentuk dan tata cara pemberian insentif, jangka waktu dan frekuensi pemberian, evaluasi dan pembinaan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2024.
22
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 6
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi mengalami perubahan yang signifikan, sehingga perlu untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 36 Tahun 1999, UU No 28 Tahunu 2002, UU No 26 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 52 Tahun 2000, PP No 26 Tahun 2008, PP No 46 Tahun 2021, Permenkominfo No 5 Tahun 2021
penyelenggaraan telekomunikasi, fasilitasi infrastruktur telekomunikasi, kerja sama dan fasilitasi, perizinan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur pasif pada BMD, tarif pemanfaatan infrastruktur pasif
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2024.
mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama
16
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 4/E
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang
ABSTRAK:
dalam rangka sinkronisasi ketentuan terkait hak keuangan dan administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014, UU No 6 Tahun 2023, PP No 18 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 19 Tahun 2016, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kab. Jombang No 6 Tahun 2017
Pasal 9 (2), Pasal 13 ayat (1), (3) sampai dengan (7), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) dan (2) diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang
10
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 3/E
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014, PP No 54 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 52 Tahun 2012, Permendagri No 19 Tahun 2016, Perda Kab. Jombang No 10 Tahun 2019
Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah
Aneka Usaha Seger
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.
4
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 2/E
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 7 Tahun 1992, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 71 tahun 1992, PP No 1 Tahun 2008, PP No 54 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 19 Tahun 2016, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kab. Jombang No 14 Tahun 2018.
penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang berupa tanah dan bangunan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.
5
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 1/E
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pembangunan dalam lingkup nasional dan daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilakukan secara tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna atau masyarakat, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
mengatur tentang penyelenggaraan bangunan gedung yang memuat fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, standar teknis bangunan gedung, proses penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat, pembinaan dan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2024.
mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
64
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
