Peraturan Walikota (Perwali) NO. 18, Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor 18
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau Di Pekanbaru
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, Pemerintah perlu menetapkan muatan lokal pada mata pelajaran satuan pendidikan sesuai kebutuhan di daerah. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau, menyatakan Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau dilaksanakan oleh Kota sebagai sarana untuk menanamkan karakter dan kearifan budaya melayu.
UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 57 Tahun 2021, Permendagri No. 40 Tahun 2007, Permendikbud No. 61 Tahun 2014, Permendikbud No. 79 Tahun 2014, Permendikbud No. 8 Tahun 2016, Permendikbud No. 21 Tahun 2016, Perda Prov. Riau No. 9 Tahun 2015, Perda Prov. No. 5 Tahun 2018, Pergub Riau No. 45 Tahun 2018, Kepgub Riau No. Kpts.7429/X/2023, Ingub Riau No. 423/Disdik/2019
Pembelajaran Mulok BMR di Sekolah/Madrasah bertujuan agar peserta didik dapat memahami dan menerapkan 5 elemen Budaya Melayu Riau:
a. nilai-nilai asas jati diri melayu Riau;
b. bentangan sejarah melayu Riau;
c. kebiasaan hidup berpola melayu Riau;
d. karya dan ekspresi budaya melayu Riau; dan
e. keekonomian melayu Riau.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
47 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 ‘Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Ini berisi 8 (delapan) Bab dan 70 (tujuh puluh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Jenis, Susunan, Dan Bentuk Naskah Dinas; Pembuatan Naskah Dinas; Pengamanan Naskah Dinas; Pejabat Penandatangan Naskah Dinas; Pengendalian Naskah Dinas; Pembinaan Dan Pengawasan; dan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2021
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota
Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021
Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
30 Halaman; 58 Halaman Lampiran
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 13, Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor 13
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani (Perseroda) Untuk Pelaku Usaha Mikro
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan usaha mikro perlu dilakukan optimalisasi pemberian subsidi bunga oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha mikro. bahwa tata cara pemberian subsidi bunga telah diatur dalarn Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani (Perseroda) untuk Pelaku Usaha Mikro, perlu dilakukan perubahan.
UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, PMK No. 150/PMK.05/2020, Perwako No. 104 Tahun 2022
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani (Perseroda) untuk Pelaku Usaha Mikro (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 Nomor 104)
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2024.
4 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 17 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 57 Tahun 2017, Permendagri No. 36 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kota Pekanbaru No. 1 Tahun 2023
Sistematika Perwali ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Belanja Hibah
3. Belanja Bantuan Sosial
4. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan
5. Ketentuan Sanksi
6. Ketentuan Peralihan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2024.
119 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 11, Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor 11
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon
ABSTRAK:
bahwa keberadaan Pohon mempunyai peranan dan manfaat sangat penting bagi lingkungan hidup, masyarakat dan pembangunan berkelanjutan serta untuk mewujudkan kota yang layak huni sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik secara optimal. bahwa dalam rangka optimalisasi keberadaan dan manfaat Pohon bagi kehidupan kota dan sekitarnya serta menjaga kelestariannya, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan perlindungan Pohon
UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 22 Tahun 2021, Permendagri No. 19 Tahun 2016, PermenPU No. 05/PRT/M/2008, Permen PU No. 05/PRT/M/2012, PermenaATR/Kepala Bapenas No. 14 Tahun 2022, Perda Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2020, Perda Kota Pekanbaru No. 13 Tahun 2021
Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini:
a. Perencanaan Pengelolaan Pohon;
b. Penanaman dan pemeliharaan Pohon;
c. Perlindungan Pohon;
d. Pemanfaatan Pohon;
e. Penelitian dan pengembangan Pohon;
f. Peran serta masyarakat;
g. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
h. Sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2024.
34 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 9, Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor 9
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Ketentuan Teknis Kawasan Perumahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembangunan perumahan secara tertib, terarah dan terpadu, perlu mengatur ketentuan teknis kawasan perumahan
UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 88 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2016, PP No. 16 Tahun 2021, PP No. 21 Tahun 2021, PermenPR No. 32/PERMEN/M/2006, PermenPR No. 34/PERMEN/M/2006, PermenPU No. 06/PRT/M/2007, PermenPR No. 11/PERMEN/M/2008, PermenPR No. 07 Tahun 2013, PermenPUPR No. 04/PRT/M/2017, Permen PUPR No. 24 Tahun 2018, PermenATR/Kepala BPN No. 13 Tahun 2021, Perda Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2006, Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2014, Perda Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014, Perwali Pekanbaru No. 27 Tahun 2012, Perwali Pekanbaru No. 188 Tahun 2019
Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini
meliputi:
a. Ketenfuan Lokasi Kawasan Perumahan;
b. Ketentuan Teknis Rencana Tapak (Site Plan) Kawasan Perumahan;
c. Ketentuan Teknis Perencanaan Bangunan Perumahan;
d. Ketentuan Teknis Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan;
e. Persyaratan Perencana dan Pengembang Kawasan Perumahan;
f. Tata. Cara Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) Kawasal Perumahan; dan
g. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
67 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Kebijakan Merdeka Belajar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan yang unggul, berkarakter, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selaras dengan Misi Pembangunan Kota Pekanbaru 2005-2025, perlu peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar, perlu disusun Peraturan Wali Kota
UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 48 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 57 Tahun 2021, Permendikbud No. 23 Tahun 2015, Permendikbud No. 64 Tahun 2015, Permendikbud No. 18 Tahun 2016, Permendikbud No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 59 Tahun 2001, Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022, Permendikbudristek No. 9 Tahun 2022, Permendikbudristek No. 18 Tahun 2022, Permendikbudristek No. 22 Tahun 2022, Permendikbudristek No. 26 Tahun 2022, Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023
Sistematika Perwali ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Strategi dan Program
3. Pemantauan Dan Penilaian Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
4. Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
5. Hasil Evaluasi
6. Pengembangan dan Tindak Lanjut
7. Peran dan Tanggung Jawab
8. Alokasi Anggaran
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
38 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum,
keadilan, dan kesetaraan serta mewujudkan administrasi
perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak, maka perlu mengatur Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan
dan/atau Nomor Induk Berusaha sebagai Nomor Pokok
Wajib Pajak
UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 1983,UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 35 Tahun 2023, Permendagri No. 70 tahun 2019, Perda Kota Pekanbaru No. 1 Tahun 2024
Sistematika Perwali ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Nomor Identitas Pajak Daerah
3. Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak
4. Tata Cara Penerbitan NPWPD
5. Tata Cara Perubahan Data Pada NPWPD
6. Tata Cara Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
17 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penggunaan dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah] untuk
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 79 Tahun 2022, PerBI No. 23/6/PBI/2021, Perda Kota Pekanbaru No. 1 Tahun 2023, Perwako Pekanbaru No. 7 Tahun 2022
Sistematika Perwali ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
3. Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah
4. Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
5. Pengajuan, Penerbitan, dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
6. Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
7. Biaya Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
8. Monitoring dan Evaluasi
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
54 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 653 Tahun 2023 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Standar Pelayanan Minimal, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah
UU No. 8 Tahun 1956, Uu No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Perda Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2023, Perwako No. 289 Tahun 2017, Perwali Pekanbaru No. 31 Tahun 2022
Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini:
a. sebagai panduan/acuan bagi pimpinan UPT PAL
dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian
dan pengawasan- serta pertanggungjawaban
penyelenggaraan pelayanan;
b. sebagai acuan bagi UPT PAL dalam melakukan
aduan terhadap pelayanan yang diberikan;
c. sebagai acuan dalam meningkatkan profesionalisme
dalam penyelenggaraan kesehatan secara efektif dan
efisien; dan
d.memberikan kepastian hukum bagi semua pihak
yang berkaitan dengan pelayanan UPT PAL.
Jenis pelayanan pada UPT PAL yaitu pengelolaan Air
Limbah Domestik perpipaan dan non perpipaan, yang
terdiri dari:
a. pelayanan pelanggan; dan
b.pelayanan pembuangan, pengolahan limbah
domestik dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2024.
30 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
