Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelas Dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 25, BD Tahun 2024 No. 25
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor B/22/M.SM.02.00/2024 tanggaI 8
Januari 2024 perihaI Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah dan Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/355/M.SM.02.00/2024 tanggaI 15 Mei 2024 perihaI Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959,
Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ten tang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Pedoman
Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya.
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024.
Mencabut Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelas Dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
25 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 24 Tahun 2024
PERWALI Kota Palangkaraya No. 53 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya Pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 24, BD tahun 2024 No. 24
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya Pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959,
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman,
Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun
2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
1.Ketentuan Umum;
2.Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi;
3.Uraian Tugas dan Fungsi;
4.Komite Medik, Satuan Pengawas Internal dan Instalasi;
5.Kelompk Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
6.Hubungan Kerja dan Tata Kerja;
7.Keuangan;
8.Kepegawaian;
9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024.
Mencabut Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya Pada Dinas Kesehatan
32 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 23 Tahun 2024
PERWALI Kota Palangkaraya No. 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 23, BD Tahun 2024 No. 23
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kata Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kata Palangka Raya, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kata Palangka Raya Nomor 2 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kata
Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata
Palangka Raya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959,
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman,
Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun
2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
1.Ketentuan Umum;
2.Kedudukan dan Susunan Organisasi;
3.Uraian, Tugas dan Fungsi;
4.Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
5.Tata Kerja;
6.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024.
Mencabut Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya
25 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 22 Tahun 2024
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 22, BD Tahun 2024 No. 22
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palangka Raya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959,
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman,
Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun
2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
1.Ketentuan Umum;
2.Kedudukan dan Susunan Organisasi;
3.Uraian, Tugas dan Fungsi;
4.Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
5.Tata Kerja;
6.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024.
Mencabut Peraturan Wali Kata Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya
26 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 21, BD Tahun 2024 No. 21
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukan kesetiaan, integritas, profesional pengabdian, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dalam melaksanakan tugas bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menjalankan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa dapat diberikan penghargaan secara adil, layak dan kompetitif.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959,
Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.
1.Ketentuan Umum;
2.Bentuk dan Kategori Penghargaan;
3.Kriteria dan Bobot Nilai;
4.Tata Cara Pengajuan dan Tim Penilai;
5.Tata Cara Penilaian;
6.Pembiayaan;
7.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024.
22 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, BD Tahun 2024 No. 20
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk mengakselerasi penerapan sistem merit
dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya perlu dilaksanakan
manajemen talenta Pegawai Negeri Sipil yang objektif,
terencana, terbuka, tepat waktu, akuntabel, bebas dari
intervensi politik dan bersih dari praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959,
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun
2019 Ten tang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit
Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya.
Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Palangka Raya
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 19, BD Tahun 2024 No. 19
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan
kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus
agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya dengan
mengubah Undang-undang 27 Tahun 1959, tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang
Manajemen Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan.
1.Ketentuan Umum;
2.Pengembangan Kompetensi;
3.Perencanaan Pengembangan Kompetensi;
4.Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
5.Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi;
6.Ketentuan Lan-Lain;
7.Ketentuan Peralihan;
8.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024.
Mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya
93 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 18, BD Tahun 2024 No. 18
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dengan terjadinya Perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah, rencana program dan kegiatan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/ atau
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
tahun berjalan, maka dipandang perlu merubah
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun
2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kata
Palangka Raya Tahun 2024.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959,
Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 23), diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024.
Mengubah Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024
7 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 17, BD Tahun 2024 No. 17
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dengan terjadinya Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harusdigunakan untuk tahun berjalan, maka dipandang perlumerubah Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah DaerahKota Palangka Raya Tahun 2024.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959,
Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah.
Beberapa ketentuan dalam La.mpiran Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 22), diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2024.
Mengubah Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024
6 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 16, BD Tahun 2024 No. 16
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 Ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaiuasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaiuasi Rancangan
Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa
Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepaia Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959,
Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah.
1.Ketentuan Umum;
2.Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3.Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2024.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
