Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 28, BD 2024 (28)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka:
1. Bahwa telah terbit Keputusaan Menteri Keuangan RI Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka
Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah;
2. bahwa terdapat beberapa SKPD yang memerlukan penyesuaian Belanja Pegawai, Objek Belanja Gaji dan Tunjangan ASN perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2024 Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Adalah:
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2024;
16. Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2024;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2024.
Terdiri Atas 748 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 27 Tahun 2024
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Digital
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 27, BD 2024 (27)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Digital
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk Dalam Rangka:
1. Bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya sains, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi nyata dalam
pembangunan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan
ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah serta meningkatkan daya saing daerah guna tercapainya tujuan pembangunan di
daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (21) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata
Daerah Tahun 2019-2025 perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Digital;
Dasar Hukum Peraturan Bupati Adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-indang Nomor 28 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
9. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018;
10. Peraturan Daecrah Provinsi Gorontato Nomor 3 Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Digital termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Ekonomi Kreatif Berbasis Digital, Kabupaten/Kota Kreatif, Kelembagaan Ekonomi Kreatif, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.
Terdiri Atas 17 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk Dalam Rangka:
1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan perlu sarana perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berperan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan literasi sebagai bagian dari upaya membangun daerah dan masyarakat yang berdaya saing;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah provinsi mempunyai kewajiban untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing maka perlu menetapkan PeraturanGubernur tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018;
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014;
12. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Transpormasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pengembangan Transpormasi Perputakaan Berbasis Inklusis Sosial, Pendanaan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2024.
Terdiri Atas 22 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 25 Tahun 2024
Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dilingkungan Pemerintah Daerah
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 25, BD 2024 (25)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dilingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, serta untuk mencegah terjadinya potensi kerugian negara, memitigasi risiko dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah terhadap kewajaran harga penawaran penyedia serta kelalaian PPK dalam melakukan pengendalian kontrak, dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pada pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, perlu adanya pengaturan terhadap pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa dan pengelolaan kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021, Permendagri No 77 Tahun 2020, Peraturan LKPP No 11 Tahun 2021, Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dilingkungan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pengendalian kontrak, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2024.
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 24 Tahun 2024
Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2026
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 24, BD 2024 (24)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan serta mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, perlu Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perencanaan perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan melibatkan pelaku usaha perkebunan dan peran serta masyarakat untuk memberi arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan perkebunan, maka pemerintah daerah perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 39 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU NO 23 Tahun 2023, UU No 2 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, UU No 6 Tahun 2023, PP No 26 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No 52 Tahun 2023, Inpres No 6 Tahun 2019, Permentan No 07/PERMENTAN/OT.1.40/2/2009, Permentan No 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017, Permenkeu No 91 Tahun 2023, PERDA Prov Gorontalo No 2 Tahun 2024, Pergub No 15 Tahun 2022, Pergub No 29 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2026 termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, sistematika RAD-KSB, pelaksanaan RAD-KSB, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2024.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 23 Tahun 2024
Pergub Prov. Gorontalo No. 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 Perubahan Kedua
Pergub Prov. Gorontalo No. 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 23, BD 2024 (23)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 109 Tahun 2000, PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012, PP No 55 Tahun 2005, PP No 3 Tahun 2007, PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 1 Tahun 2018, PP No 19 Tahun 2010, PP No 71 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2017, PP No 18 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, PP No 35 Tahun 2023, PP No 1 Tahun 2024, Permendagri No 16 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 36 Tahun 2011, Permendagri No 52 Tahun 2012, Permendagri No 62 Tahun 2017, Permendagri No 36 Tahun 2018, Permendagri No 70 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 15 Tahun 2023, PERDA Prov Gorontalo No 1 Tahun 2023, PERDA Prov Gorontalo No 1 Tahun 2024.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 22 Tahun 2024
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Gorontalo
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 22, BD 2024 (22)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum terpadu dan terintegrasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adlaah UU No 38 Tahun 2000, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa klai diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, Perpres No 33 Tahun 2012, Permendagri No 2 Tahun 2014, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permenkumham No 8 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Gorontalo termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum kedudukan dan organisasi JDIH provinsi, tugas dan fungsi, pengelolaan sistem informasi JDIH, monitoring, evaluasi dan penghargaan, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.
Terdiri dari 8 halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 21 Tahun 2024
Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pemotongan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 21, BD 2024 (21)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pemotongan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memeriahkan hari Kemerdekaan Rebublik Indonesia tahun 1945 yang ke-79, maka pemerintah provinsi Gorontalo memberikan insentif kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo. Tujuan dari pemberiaan insentif ini adalah untuk meringankan beban yang dialami oleh masyarakat/wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor serta untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan bermotor, sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 12 Tahun 2019, PP No 35 Tahun 2023, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, PERDA Prov Gorontalo No 1 Tahun 2024.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pemotongan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, dan pemotongan pokok pajak kendaraan bermotor, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.
Terdiri dari 6 halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 20, BD 2024 (20)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih ianjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, PERDA Prov Gorontalo No 6 tahun 2022, PERDA Prov Gorontalo No 3 Tahun 2023, PERDA Prov Gorontalo No 3 Tahun 2024, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
Terdiri dari 4 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 19 Tahun 2024
PERGUB Prov. Gorontalo No. 45 Tahun 2019 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo
PERGUB Prov. Gorontalo No. 40 Tahun 2019 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo
PERGUB Prov. Gorontalo No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
PERGUB Prov. Gorontalo No. 17 Tahun 2019 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
PERGUB Prov. Gorontalo No. 47 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo
PERGUB Prov. Gorontalo No. 46 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Penanaman Modal, Energi, Sumber Daya Manusia dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
PERGUB Prov. Gorontalo No. 43 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
PERGUB Prov. Gorontalo No. 38 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo
Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 84 Tahun 2018 tentang
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan
Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018
Nomor 27),
Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 19, BD 2024 (19)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengambilan keputusan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian pada perangkat daerah Provinsi Gorontalo dibutuhkan data dari hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja unit/satuan kerja perangkat daerah. Untuk memperoleh hasil analisis jabatan berupa informasi jabatan, peta jabatan, dan nomenklatur jabatan perlu dilakukan penyusunan analisis jabatan untuk penyusunan kebutuhan pegawai ASN, perlu dilakukan penyusunan analisis beban kerja, dan sesuai ketentuan pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah dengan Peraturan Gubernur.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 20 Tahun 2023, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019, PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020, PP No 49 Tahun 2018, Permendagri No 12 Tahun 2008, Permendagri No 35 Tahun 2012, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permen PAN-RB No 1 Tahun 2020, Permen PAN-RB No 45 Tahun 2022, Pergub Gorontalo No 38 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, analisis jabatan dan analisis beban kerja, kegunaan, kewenangan, monitoring, evaluasi dan pengendalian, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2024.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
