Peraturan Daerah (PERDA) tentang Subsidi Biaya Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri / Swasta Sederajat Dalam Rangka Wajib Belajar 12 Tahun Yang Bermutu Di Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan minimal yang bermutu bagi setiap
warga masyarakat guna hidup mandiri atau melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pemerintah daerah perlu
merealisasikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah
yang mampu menunjang kapasitas masyarakat dalam mencapai
pemenuhan kebutuhan pendidikannya melalui pemberian Subsidi
Biaya Pendidikan. Bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang
bermutu sebagai wujud penyelenggaraan program wajib belajar
12 tahun dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu
memperoleh dukungan Subsidi Biaya Pendidikan yang berasal dari
APBD Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN; BAB III
TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN; BAB IV
PENJAMINAN PELAKSANAAN SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN; BAB V
SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN; BAB VI
PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; BAB VII
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA; BAB VIII
PENGAWASAN; BAB IX
SANKSI; BAB X
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2010.
Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2008 tentang Subsidi Biaya Pendidikan Pada
SD/MI,SMP/MTs Negeri?swasta,Sederajat di Kabupaten Barito
Timur di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
10 HALAMAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 34 Tahun 2024
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Timur
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD Tahun 2024 No. 214
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesian Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional di cabut, serta
surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur
Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam
Negeri Nomor SE-1PK/2024 dan Nomor
900.1.15.1/16208/Keuda, sehingga, maka Peraturan
Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Perlu
diubah dan disesuaikan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Ka bu paten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Ketentuan Pasal 1 diubah;
Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah dan ditambah tiga ayat;
Ketentuan ayat (15) Pasal 7 diubah;
Ketentuan ayat (4) Pasal 9 dihapus;
Ketentuan ayat (4) Pasal 26 dihapus;
Ketentuan dalam Lampiran XI huruf C, huruf E, dan
huruf H Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2024 Nomor 186) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur
35 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD Tahun 2024 No. 213
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Dearah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang
harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan
bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016
tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun
2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun
2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan;
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 34 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Timur.
1.Ketentuan Umum;
2.Susunan dan Sistematika;
3.Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2024.
8 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 32 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD Tahun 2024 No. 212
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang
harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan
bertanggung jawab sepenuhnya dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan
Umum Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016
tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun
2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan;
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 34 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Timur.
1.Ketentuan Umum;
2.Susunan dan Sistematika;
3.Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2024.
7 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD Tahun 2024 No. 211
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Pada Fasilitas Layanan Kesehatan di Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung Transformasi Pelayanan
Kesehatan maka dilakukan upaya Penguatan Sistem
Kesehatan melalui transformasi layanan primer dan
transformasi teknologi kesehatan dimana transformasi
dan digitalisasi dari sistem pelayanan Rekam Medis
konvensional menjadi sistem pelayanan Rekam Medis
Elektronik yang diimplementasikan pada pelayanan
kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan
Tempat Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi yang
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
menuju cakupan kesehatan semesta, didukung inovasi
dan pemanfaatan teknologi.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Sistem Informasi Kesehatan;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Kementerian Kesehatan;
Peraturan Menteri 290/MENKES/PER/111/2008 Tindakan Kedokteran;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1171/MENKES/PER/IV /2011 tentang Sistem Informasi
Rumah Sakit;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012
tentang Rahasia Kedokteran;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Satu Data Sidang Kesehatan
melalui Sistem Infomasi Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022
tentang Rekam Medis.
1.Ketentuan Umum;
2.Persiapan dan Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik;
3.Pembinaan dan Pengawasan Rekam Medis Elektronik;
4.Sanksi Adminsitratif;
5.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2024.
10 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 30 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BD Tahun 2024 No. 210
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan;
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 34 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Barito Timur.
1.Ketentuan Umum;
2.Kedudukan Renstra BLUD;
3.Susunan dan Sistematika;
4.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2024.
7 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD Tahun 2024 No. 209
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dan melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara maksimal guna membangun kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menciptakan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Barito Timur.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang tata cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakars;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja;
Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat.
1.Ketentuan Umum;
2.Pembentukan Sekretariat PPNS;
3.Mekanisme dan Pertanggungjawaban;
4.Hak dan Kewajiban PPNS;
5.Pelaksanaan Operasional PPNS;
6.Pembinaan;
7.Pendanaan;
8.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
9 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD Tahun 2024 No. 208
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp1.216.039.616.217,00 bertambah sebesar Rp126.374.154.177,00 sehingga menjadi Rp1.342.413.770.394,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
7 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 27 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD Tahun 2024 No. 207
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 1 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Perbendaharaan Nomor Negara 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolalan dan TanggungJawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Badan Republik Indonesia Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a. PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah Rp 60.175. 907.942,03
2. Pendapatan Transfer Rp 923.288.081.673,00
3. Lain-Lain Pendapatan Rp 25.000.000,00
Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan Rp 983.488.989.615,03
b. BELANJA DAN TRANSFER DAERAH
1. Belanja Operasi Rp 695.482.303.674,04
a) Belanja Pegawai Rp 351.104.087.669,76
b) Belanja Barang dan Rp 290.601.816.469,18
Jasa
c) Belanja Subsidi Rp 600.000.000,00
d) Belanja Hibah Rp 50.754.619.535,10
e) Belanja Bantuan Rp 2.421.780.000,00
Sosial
2. Belanja Modal Rp 201.360.547.759,37
a) Belanja Modal Rp 0,00
Tanah
b) Belanja Modal Rp 21.045.840.294,00
Peralatan dan Mesin
c) Belanja Modal Rp 41.140.779.038,98
Gedung dan
Bangunan
d) Belanja Modal Rp 138.082.480.220,39
Jalan, Jaringan dan
Irigasi
e) Belanja Modal Aset Rp 1.091.448.206,00
Tetap Lainnya
f) Belanja Modal Aset Rp 0,00
Lainnya
3. Belanja Tidak Terduga Rp 2.533.187.200,00
a) Belanja Tidak Rp 2.533.187.200,00
4. Belanja Transfer Rp 160.345.590.527,00
a) Belanja Bagi Hasil Rp 4.104.711.131,00
b) Belanja Bantuan Rp 156.240.879.396,00
Keuangan
5. Surplus/ (Defisit) Rp (76.232.639.545,38)
c. PEMBIAYAAN DAERAH
1. Penerimaan Pembiayaan Rp 241.287.047.039,17
Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp 10.775.000.000,00
Daerah
3. Pembiayaan Netto Rp 230.512.047.039,17
4. Sisa Lebih Pembiayaan Rp 154.279.407.493,79
Anggaran Tahun Berkenaan (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , disusun dalam Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
(3) Ringkasan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2024.
9 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD Tahun 2024 No. 206
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa daerah berwenang melakukan pungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Oaerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
