Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018
dasar hukum peraturan adalah UU Nomor 3 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan ini berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ketentuan Penutup dan lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
3 halaman; lampiran: 36 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar Daerah Kabupaten Malaka Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pejabat Lain Yang Disetarakan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung segala kegiatan yang dilakukan di tingkat kecamatan, Provinsi dan luar Provinsi maka kepada Pejabat Negara, Pegawai Negari Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pejabat lain yang disertakan diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas; bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi,efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas satuan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, perlu dilakukan enyesuaian terhadap Peraturan Bupati Malaka Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Keluar Daerah bagiPejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar Daerah Kabupaten Malaka bagi Pejabat Negera, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pejabat Lain Yang Disertakan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 3 Tahun 2013; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005;Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 54 Tahun 2009; PMK Nomor 113/PMK.05/2012
Peraturan ini berisi tentang : I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup Perjalanan Dinas; III. Prinsip Perjalanan Dinas; IV. Perjalan Dinas Jabatan; V. Biaya Perjalan Dinas; VI. Lamanya Perjalanan Dinas; VII. Pelaksanaan Dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalan Dinas; VIII. Pertanggung Jawaban Biaya Perjalan Dinas; IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
12 halaman; lampiran: 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 59 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (2), Pasal 60, Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 3 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor Nomor 17 Tahun 2016; Perda Kabupaten malaka Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2016
Peraturan ini berisi tentang Pedoman, raung lingkup dan Uraian Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2016.
4 halaman; lampiran: 17 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malaka Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelayanan Kesehatan Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kabupaten Malaka yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat,maka perlu dilakukan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bagi masyarakat ekonomi lemah yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah kabupaten Malaka baik pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelayanan Keshatan Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarkat kabupaten Malaka Yang Tidak memiliki jaminan Kesehatan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 3 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 36 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2013; PMK Nomor 75 Tahun 2014
Peraturan ini berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Tujuan Dan Sasaran; III. Jenis Pelayanan Kesehatan; V. Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan; VI. Tata Laksana Perdanaan; VII. Pengawasan; VIII. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 42 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 3 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 46 Tahun 1971; PP Nomor 40 Tahun 1994; PP Nomor 40 Tahun 1996; PP Nomor 2 Tahun 2001; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 2014; PPRI Nomor 54 Tahun 2010; PMDN Nomor 5 Tahun 1997; PMDN Nomor 17 Tahun 2007
peraturan ini berisi tentang I. ketentuan Umum; II. Penjabatan Barang Milik Daerah; III. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran; IV. Pengadaan; V. Penerimaan Dan Penyaluran; VI. Pengguna. VII. Penatausahaan; VIII. Pemanfaatan; IX. Pengamanan dan Pemeliharaan.; X Penilaian; XI. Penghapusan; XII. Pemindah tanganan; XIII. Pembinaan, Pengendalian< Dan Pengawasan; XIV. Pembiayan; XV. Tuntutan Ganti Rugi; XVI. Sengketa Barang Daerah; XVII. Ketentuan Peralihan; XVIII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2015.
38 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 21 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Malaka
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20056 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daearah perlu menetapkan Peraturan Bupati Malaka tentang Mekanisme Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintahan Kabupaten Malaka
dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Malaka Nomor 1 Tahun 2015; Perbup Malaka Nomor 03 Tahun 2013; Perbup Malaka Nomor 7 Tahun 2015
peraturan ini berisi tentang I. ketentuan Umum; II. Maksud Dan Tujuan; III. Tata Cara; IV. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2015.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Pemerintah Dalam Bentuk Deposito Berjangka
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, uang milik Pemerintah Daerah yang untuk sementara belum digunakan dapat didepositokan dan atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah,tugas daerah dan kwalitas pelayanan publik; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan UangNegara/Daerah bahwa dalam hal terjadi kelebihan kas,bendahara umum daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening pada bank sentral/bank umum yang menghasilkan bunga.jasa giro dengan timngkat bunga yang berlaku, yang penempatannya diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang daerah pada Bank Umum pemerintah dalam bentuk deposito berjangka
Dasar Hukum Peraturan tersebut adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 3 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Petauran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; Perbup Malaka Nomor 03 Tahun 2013; Perda Kabupaten Malaka Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Bupati Malaka Nomor 7 Tahun 2015
Peraturan Bupati Tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito; III. Mekanisme penempatan uang daerah dalam bentuk deposito; IV. Pelaporan; V. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2015.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 18 Tahun 2015
Peraturan Bupati Malaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana tidak terduga yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Malaka, perlu melakukan perubahan dan/atau penyesuaian terhadap ketentuan perturan perundangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malaka tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaa Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Malaka
UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 3 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perbup Malaka Nomor 03 Tahun 2013; Perda Kabupaten Malaka Nomor 1 Tahun 2015; Perbup Malaka Nomor 7 Tahun 2015
Peraturan ini berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Kriteria Belanja Tidak Terduga; III. Mekanisme Pengajuan Dana tidak Terduga; IV. Prosedur Pencairan Dan Penatausahaan Dana Tidak Terduga; V. Pertanggungjawaban Dana tidak Terduga; VI. Ketentuan Lain-Lain; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2015.
Merubah Peraturan Bupati Malak Nomor 16 Tahun 2014
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malaka Nomor 34 Tahun 2014
PERBUP Kab. Malaka No. 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Yang Bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daereah, perlu diatur tata cara penganggaran, pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengenggaran, Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial
Dasar hukum peraturan adalah UU Nomor 7 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 3 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013; Peraturan Bupati Malaka Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014
peraturan ini mengatur tentang I. Ketentuan Umum; II. Hibah; III. Bantuan Sosial; IV. Monitoring Dan Evaluasi; V. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2014.
Dirubah dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 49 Tahun 2017
17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
