Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan ditetapkannya Pergub ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 19 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Pergub ini mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan pada unit pelaksana teknis bersifat khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan, yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Prinsip Penetapan Tarif; Bab III. Pelayanan yang Dikenakan Tarif; Bab IV. Komponen dan Perhitungan Tarif; Bab V. Penetapan Tarif; Bab VI. Pelayanan Kesehatan Pihak Ketiga; Bab VII. Pemanfaatan Tarif; Bab VIII. Penetapan Tarif Terhadap Layanan Baru; Bab IX. Penerimaan Tarif Layanan; Bab X. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
Pada saat Pergub ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Tarif Pelayanan Kesehatan RSJ Tampan pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 38 Tahun 2023
PERGUB Prov. Riau No. 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampiran I dan Lampiran Il
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa dalam hal pemenuhan persvaratan dan/atau penvelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan diluar Sistem Online Single Submission (OSS) sesuai kewenangan Gubernur, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penvelenggaraan Pelayanan Tcrpadu- Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Pergub ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Dacrah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dacrah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020;
Ketentuan dalam Lampiran | dan Lampiran II] Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021] Nomor 53) diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2023.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 27) dan Lampiran I dan Lampiran Il
Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Dacrah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 53), dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan ditetapkannya Pergub ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 dan sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 19 Tahun 2022; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 4 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2016; Perda Provinsi Riau No. 8 Tahun 2022.
Pergub ini mengatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022, yang memuat tentang Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 yang terdiri atas: a. Pendapatan; b. Belanja; dan c. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 200 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2023;
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023 merupakan penjabaran
dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Riau Tahun 2023 dan dokumen lainnya yang mempunyai
kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara
perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan
dan penganggaran tahunan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan untuk tertib administrasi serta akuntabel penggunaan anggaran belanja daerah untuk perjalanan dinas, maka Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Pergub ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 66) telah diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Kedua atas PeraturanGubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan ditetapkannya Pergub ini adalah karena tingkat inflasi dan kenaikan harga barang dan adanya tambahan hasil survei dan penelitian oleh PT Nusa Karya Dupama.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 19 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Provinsi Riau No. 25 Tahun 2018.
Pergub ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah;
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 6A;
3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pergub ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Tahun 2023-2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
Dasar Hukum Pergub ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022;
Dalam peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 6 (enam) pasal di antaranya Ketentuan Umum; Sistematika; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Riau Tahun 2017-2019 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 96), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Fvaluasi Rancangan Peraturan Daereh Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum Pergub ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2O16 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023;
Dalam peraturan ini berisi 4 (empat) pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Ternak Sapi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan potensi perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan ternak sapi, maka perlu didorong perluasan implementasi sistem integrasi perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi di Provinsi Riau.
Dasar Hukum Pergub ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/ PIJ.300/8/2014; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2022;
Dalam peraturan ini berisi 6 (enam) bsb dsn 13 (tiga belas) pasal di antaranya Ketentuan Umum; Sistem Integrasi Usaha Sawit Sapi; Kemitraan Pada Integrasi Usaha Sawit Sapi; Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
Lamp I
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 serta kondisi keuangan daerah yang tidak sesuai dengan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Pergub ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturaan Daerah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023;
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2023, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau Tahun 2023 serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
