Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka
Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023, sehingga perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 32 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 13 tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 tahun 2017; Permendagri No. 36 tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permen PANRB No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 15 Tahun 2023; dan Perda Kab. Bangka No. 8 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang perubahan rincian APBD tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2024.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak
Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; dan Perda Kab. Bangka No. 7 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang: Mekanisme pendaftaran dan pendataan; penetapan besaran pajak; pembayaran dan penyetoran; pelaporan; pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; pemeriksaan pajak; penagihan pajak; keberatan; gugatan; dan penghapusan piutang pajak oleh Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2024.
57 hlm (Lampiran: 23 Hlm)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangka
Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perindustrian
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 tahun 2017; PP No. 32 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 33 tahun 2020; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permen PANRB No. 29 Tahun 2021; Permendagri No. 15 Tahun 2023; dan Perda Kab. Bangka No. 8 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang perubahan rincian APBD tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2024.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggarana Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Profesional
Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Depati Bahrin
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2021; Permendagri No. 79 Tahun 2018; dan Perda Kab. Bangka No. 9 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur tentang: Pengadaan pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dari profesional lainnya; persyaratan; pengangkatan dan pemberhentian; batas usia dan masa kerja; dan hak dan kewajiban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2024.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu
menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; dan Perda Kab. Bangka No. 6 Tahun 2022.
Perbup ini mengatur tentang sistem akuntansi pemerintah daerah dan cara penyajian laporan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktivitas kinerja serta kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Perda Kab. Bangka No. 9 Tahun 2016; dan Perbup Bangka No. 10 tahun 2019.
Perbup ini mengatur tentang: Prinsip, kriteria, dan penerima TPP ASN; parameter besaran dan perhitungan TPP ASN; indikator penilaian TPP ASN; pemotongan TPP ASN; pembayaran TPP ASN; tata cara permintaan pembayaran TPP; dan penganggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
14 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 77 Tahun 2020; dan Perda Kab. Bangka No. 6 Tahun 2022.
Perbup ini mengatur tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Bangka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Bangka No. 23 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2024; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Bangka No. 8 Tahun 2023; Perbup Bangka No. 61 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang: Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; mekanisme pembayaran; dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas dalam penyediaan tempat hunian yang layak sesuai tata ruang rumah susun sederhana sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 13 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023; Permen PUPR No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Bangka No. 14 Tahun 2009; dan Perda Kab. Bangka No. 7 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang: Pengelolaan rumah susun sederhana sewa; status kepenghunian, pengurus warga, persyaratan, hak kewajiban dan larangan; pemanfaatan rusunawa; perhitungan tarif sewa; pemberian pengurangan. keringanan, atau pembebasan tarif sewa pengelolaan rusunawa; dan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2024.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
Dalam rangka menjalankan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik dan mewujudkan peningkatkan kualitas pelayanan publik secara keberlanjutan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 89 Tahun 2021; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Permen PANRB No. 92 Tahun 2021; dan Perda Kab. Bangka No. 9 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur tentang: lokasi MPP; penyelenggaraan MPP; organisasi penyelenggara; pengintegrasian dan lingkup layanan; sumber daya manusia; pendanaan; dan monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2024.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
