Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat masih terdapat beberapa ketentuan yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010; ; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun; Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 61 Tahun 2021;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 61) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu- melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan MenterI Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 78 Tahun 2023; Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2024;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 13), diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan MenterI Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 78 Tahun 2023; Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2024;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 5), diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan dan administrasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) Bab dan 16 (enam belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pengelompokan Kemampuan Keuangan Keuangan Daerah; Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan DO; Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban DO; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Lamp II
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Ini Berisi 3 (tiga) Bab dan 5 (lima) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;
UUD 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Tata Cara Pemberian Tunjangan 3. Pembayaran. 4. Pendanaan 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kepenghuluan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 perlu menetapkan Perbup tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kepenghuluan Tahun Anggaran 2024
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kab. Rokan Hilir No. 9 Tahun 2023, Perda Kab. Rohil No. 1 Tahun 2024, Perda Kab. Rohil No. 2 Tahun 2024, Perbup Rohil No. 38 Tahun 2023, Perbup No. 1 Tahun 2024
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pengalokasian
3. Penyaluran
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembagian dan Pengalokasian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) PP No. 43 Tahun 2014 perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Pengalokasian Alokasi Dana Kepenghuluan setiap kepenghuluan Tahun Anggaran 2024
UUD 1945, UU NO. 53 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Perpres No. 130 Tahun 2022, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, PMK No. 146 Tahun 2023, Perda Kab. Rohil No. 9 Tahun 2023, Perda Kab. Rohil No. 1 Tahun 2024, Perda Kab. Rohil No. 2 Tahun 2024, Perbup Rohil No. 31 Tahun 2020, Perbup Rohil No. 38 Tahun 2023, Perbup Rohil No. 78 Tahun 2023, Perbup Rohil No. 1 Tahun 2024
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Tata Cara Pembagian
3. Pengalokasian
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
12 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penyusunan APBD Kepenghuluan TA 2024
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 20 Tahun 2018
Pedoman Penyusunan APNKep Tahun Anggaran 2024, meliputi:
1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan kepenghuluan dan RKP Kepenghuluan
2. Prinsip penyusunan APBKep
3. Kebijakan penyusunan APBKep
4. Teknis penyusunan APBKep
5. Hal khusus lainnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
41 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
bahwa sistem penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatus Sipil Negara serta adanya perubahan nomenkaltur dan penambahan perangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, berdampak pada mekanisme penilaian dan pembayaran
tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan penyesuaian.
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 94 Tahun 2021, PermenPANRB No. 34 Tahun 2011, PermenPANRB No. 39 Tahun 2013, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 6 Tahun 2021, PermenPANRB No. 6 Tahun 2022, Perda Kab. Rokan Hilir No. 11 Tahun 2016, Perbup Rohil No. 35 Tahun 2019, Perbup Rohil No. 8 Tahun 2022, Perbup Rohil No. 38 Tahun 2023
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 5):
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah
3. Lampiran IV dan Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
