Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
untuk meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga. Peraturan Bupati Lingga Nomor 19 Tahun 2021
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga tidak sesuai dengan perkembangan
organisasi, Peraturan Perundang-undangan dan
perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Lingga tentang Tata Naskah Dinas.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.31 Tahun 2003; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.28 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Perpres No.95 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.120 Tahun 2018; Permendagri No.1 Tahun 2023; Peraturan ANRI No.5 Tahun 2021; Perda Kab.Lingga No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Lingga No.2 Tahun 2020; Pergup Kepulauan Riau No.52 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Tata Naskah Dinas, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, dan seterusnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 19 Tahun 2021
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lingga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
76 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 maka peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2022 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebaagimaan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; PP No. 66 Tahun 1951; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 35 Tahun 2012; Permenkum dan HAM No. 20 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenkum dan HAM No. 40 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2015; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Permendagri No. 4 Tahun 2021; Per ANRI No. 5 Tahun 2021; Per ANRI No. 5 Tahun 2021; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dnegan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Purwakarta No. 2 Tahun 2022; Perbup Purwakarta No. 50 Tahun 2014; Perbup Purwakarta No. 199 Tahun 2020; Perbup Purwakarta No. 135 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang meliputi Ketentuan Umum, Asas dan Prinsip, Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatangan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
26 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tanggal 3 April 2024 Nomor 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kode Wilayah Kearsipan Surat/Naskah Dinas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas yang fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kode Wilayah Kearsipan Surat/Naskah Dinas Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep;
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendididkan;
17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
18. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
20. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
21. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
22. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
23. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
24. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
25. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
26. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
27. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
28. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
29. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
30. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
31. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
32. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
33. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. MOH. ANWAR Kabupaten Sumenep;
34. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
35. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 67 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep;
36. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 68 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep;
37. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;
38. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep;
39. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep;
40. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
41. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kode Wilayah Kearsipan Surat/Naskah Dinas Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kode Wilayah Kearsipan Surat/Naskah Dinas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang memuat perubahan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
mengubah Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kode Wilayah Kearsipan Surat/Naskah Dinas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penciptaan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan desa yang autentik, terpercaya, memiliki
kepastian, dan dapat dipertanggungawabkan melalui penyelenggaraan tata naskah dinas;
b. bahwa pengaturan tata naskah dinas memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektivitas atas penyelenggaraan tata naskah
dinas baik yang diselenggarakan secara elektronik maupun non elektronik.
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, dalam
hal pemerintah daerah kabupaten belum menetapkan tata naskah dinas untuk desa, Bupati menetapkan tata naskah dinas untuk desa dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017
Ketentuan Umum,Jenis,susunan dan bentuk naskah dinas,pembuatan naskah dinas,pengamanan naskah dinas,
pejabat penandatangan naskah dinas,pengendalian naskah dinas,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
-
-
77 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 ( Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 23) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di
lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan
perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1991; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Pergub Lampung No. 14 Tahun 2023; Perda Lampung Barat No. 8 Tahun 2016; Perbup Lampung Barat No. 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Naskah Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2024.
76 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2009, UU No. 12 tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 1 Tahun 2023, Surat Gubri No. 132/PEM-OTDA/1841, Perda No. 9 Tahun 2016
Jenis Naskah Dinas terdiri atas:
a. Naskah Dinas arahan;
b. Naskah Dinas korespondensi; dan
c. Naskah Dinas khusus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.
20 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamasa Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu didukung dengan Peraturan yang mengatur Tata Naskah yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengadministrasian setiap kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana administrasi;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peratura Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Mamasa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga, perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.11 Tahun 2002; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.28 Tahun 2012; Peraturan ANRI No.5 Tahun 2021; Permendagri No.1 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Naskah Dinas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Jenis, Susunan, Dan Bentuk Naskah Dinas; Pembuatan Naskah Dinas; Pengamanan Naskah Dinas; Papan Nama; Pejabat Penandatangan Naskah Dinas; Pengendalian Naskah Dinas; Pembinaan Dan Pengawasan; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2024.
Peraturan Bupati Mamasa Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa
21 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang
cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan
tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya,
merniliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan,
sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik; bahwa untuk mendukung terwujudnya tertib
administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah
Daerah, perlu pedoman penyelenggaraan tata naskah
dinas pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah; bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun
2014 ten tang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan, sudah tidak sesuai
dengan perkembangan organisasi, peraturan
perundang-undangan, dan perkembangan teknologi
komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatangan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Papan Nama, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2014 dicabut.
99 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seluma Nomor 11 Tahun 2024
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024 NOMOR 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma;
b. bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundangundangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan
informasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan lambing Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Than 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1636);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2024.
Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
67 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1404
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2024.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
