Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Pakaian Dinas, Serta Ketentuan Izin Dan Cuti Bagi Aparat Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37A Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa, mengamanatkan bahwa ketentauan mengenai Hari Kerja, jam kerja, kartu identitas, pakaian dinas, izin, dan cuti bagi aparat Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Pakaian Dinas, serta Ketentuan Izin dan Cuti bagi Aparat Pemerintah Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Pakaian Dinas, Serta Ketentuan Izin Dan Cuti Bagi Aparat Pemerintah Desa yang meliputi Hari Kerja dan Jam Kerja, Pakaian Dinas, Ketentuan Izin dan Cuti, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
47 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kewibawaan, kedisiplinan, ketertiban, dan keseragaman penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, perlu adanya pedoman baru mengenai pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu;
b. bahwa Peraturan Bupati Dompu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pengawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu;
UU Nomor 69 Tahun 1985; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terkahir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 94 Tahun 2021; Permendagri Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Musyawarah Nasional IX Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor KEP.06/MUNAS.IX/I/2022; Perda Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2019
Dalam perbup ini diatur mengenai pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Dompu, yang meliputi PDH, PDL pada perangkat daerah tertentu, PDH camat dan lurah, PDL camat dan lurah, PDU camat dan lurah, dan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2022.
Peraturan Bupati Dompu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu
69 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Atribut Kerja Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa di tetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diuah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun2019; Undang-Undang Nomor 6 taun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebgaiamna tealh diubah beberapa kali terakir dengan Peratiran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana tealh diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana tealh diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020;
Peraturan ini terdiri atas 5 (lima) bab dan 18 (delapan belas) pasal diantarnya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pakaian Dinas; Atribut Pakaian Dinas; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
Lampiran: 20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 37 Tahun 2022
PAKAIAN - DINAS - DI - LINGKUNGAN - BADAN - PENANGGULANGAN - BENCANA - DAERAH - KABUPATEN - CIANJUR
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BD Kab. Cianjur Tahun 2022 No 160
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 8 tahun 2021, perlu untuk meningkatkan citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara serta membangun identitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.
UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala BNPB No. 15 Tahun 2014; Perda Kab. Cianjur No. 6 Tahun 2019; Perda Kab. Cianjur No. 18 Tahun 2021; Perbup Cianjur No. 72 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pakaian Dinas, Atribut Pakaian Dinas, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 30 Tahun 2022
PERBUP Kab. Sukamara No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
Peraturan Bupati Sukamara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, diperlukan pedoman tentang pakaian
dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukamara;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, dan Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020
tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sukamara
1. Ketentuan Umum;
2. Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil;
3. Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas;
5. Pendanaan;
6. Pembinaan dan Pengawasan;
7. Ketentuan Lain-lain; dan
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Sukamara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
61 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Daerah yang mengatur Pakaian Dinas ASN Pemerintah Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan PerundangUndangan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 5 Tahun 2014;UU No. 12 tahun 2011;UU No. 23 tahun 2014;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 74 Tahun 2005;PP No. 94 Tahun 2005;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permendagri No. 11 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, meliputi :
a. PDH;
b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
c. PSL;
d. PDL camat dan lurah;
e. PDU camat dan lurah; dan
f. pakaian seragam Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2022.
56 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu mengatur penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan tentang
Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
Dasar Hukum: Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil; Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah Daerah Perjanjian Kerja; Atribut Dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Pakaian Dinas Khusus; Pendanaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Lain- Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2022.
46 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan budaya daerah sebagai salah satu budaya kerja Aparatus Sipil Negara melalui penggunaan pakaian adat sebagai pakaian dinas Aparatus Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sehingga Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatus Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu diubah.
UU No. 5/2003; UU No. 5/2014; UU No. 23/2014 yang terakhir diubah dengan UU No. 9/2015; PP No. 11/2017 yang terakhir diubah dengan PP No. 17/2020; Permendagri No. 11/2020; Perda No. 11/2015; Perbup No. 27/2021
Peraturan bupati ini menetapkan penambahan dua angka pada pasal 1 yaitu angka 13 dan angka 14 yang menerangkan definisi pakaian dinas harian batik khas belitung timur dan pakaian dinas adat belitung timur; penambahan dua huruf pada pasal 5 yaitu huruf c dan huruf d yang menambahkan PDH pakaian adat dan PDH batik; perubahan pada Pasal 8 yang menetapkan jadwal penggunaan PDH; dan perubahan pada Pasal 10 yang menetapkan tata cara PDH.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatus Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
5
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2022
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD. No. 2022/11, LL Kab Raja Ampat: 10 hal
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan disiplin dan indentitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu ditetapkan pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu diatur penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di Lingkungan Pemerintah Raja Ampat.
Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat meliputi:
a. PDH;
b. PDH camat dan lurah;
c. PDL pada perangkat daerah tertentu;
d. PDL camat dan lurah;
e. PSL;
f PDU camat dan lurah;
g. pakaian seragam batik KORPRI; dan
h. pakaian dinas khusus;
i. Pakaian Olahraga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2023.
Lamp 42 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 111 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 111, BD Kab. Indramayu Tahun 2021 No 111
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari dan Jam Kerja serta Pakaian Dinas Kuwu dan Pamong Desa di Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
