Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mamuju;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.28 Tahun 2012; Peraturan Arsip Nasional No.5 Tahun 2021; Permendagri No.1 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Jenis, Susunan Dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatangan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 7 Tahun 2023
69 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 17 Tahun
2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan
perundang-undangan, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Perpres No. 95 Tahun 2018, Permendagri No. 1 Tahun 2023, PermenPANRB No. 15 Tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PerKAN No. 2 Tahun 2014, Perda No. 1 Tahun 2021
Jenis Naskah Dinas terdiri atas:
a. Naskah Dinas arahan;
b. Naskah Dinas korespondensi; dan
c. Naskah Dinas khusus.
Naskah Dinas arahan terdiri atas:
a. Naskah Dinas pengaturan;
b. Naskah Dinas penetapan; dan
c. Naskah Dinas penugasan.
Naskah Dinas terdiri atas:
a. Perda;
b. Perkada; dan
c. Peraturan DPRD.
Naskah Dinas penetapan terdiri atas:
a. Keputusan Kepala Daerah;
b. Keputusan DPRD;
c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2024.
79 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 29 Tahun 2024
Kepegawaian, Aparatur NegaraPelimpahan Kewenangan / Penugasan Pejabat Negara / Penugasan BUMNPedoman Penulisan / Tata Naskah Dinas
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Grobogan No. 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegaaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
Mengubah
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik
merupakan suatu keharusan dalam menjalankan fungsi
pemerintahan sehingga memudahkan dalam pencapaian
tujuan organisasi; bahwa agar fungsi pemerintahan berjalan optimal, perlu
diJakukan penyederhanaan birokrasi sehingga pemerintahan
berjalan lebih efektif dan efisien sehingga mempercepat dalam
pemberian layanan pemerintahan; bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pernerintahan,
maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian
Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang
Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diroaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian
Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang
Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Orobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2024.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 27 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup
efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas
pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki
kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga
terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
dari korupsi, kolusi, dan nepostisme;
bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas
administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan
Pemerintah Daerah;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Pati
Nomor 69 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Pati Nomor 26 Bupati Pati Nomor 87 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati
Nomor 69 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sudah tidak sesuai
sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
yang meliputi
Jenis, Susunan, Dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2024.
Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Pati Nomor Nomor 1 Tahun 2019 dicabut.
89 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Perbup Rohil No. 33 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rohil sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan administrasi, perlu penyeragaman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemkab. Rohil
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Perpres No. 95 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PerArsipNas No. 5 Tahun 2021, Permendagri No. 1 Tahun 2023
Sistematika Perbup ini adalah:
1. Ketentuan Umum
2. Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas
3. Pembuatan Naskah Dinas
4. Pengamanan Naskah DInas
5. Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas
6. Pengendalian Naskah Dinas
7. Pembinaan dan Pengawasan
8. Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2024.
73 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 25 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemkab Paser. Perbup Paser No. 17 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemda sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan ANRI No. 5 Tahun 2021; Permendagri No. 1 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD Tahun 2024 No. 22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi dan
efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di
ingkungan Pererintah Kabupaten Barito Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009
tentang Kearsipan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Arsip Nasional Indonesia Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Selatan.
1.Ketentuan Umum;
2.Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas;
3.Pembatan Naskah Dinas;
4.Pengaman Naskah Dinas;
5.Pejabat Penandatangan Naskah Dinas;
6.Pengendalian Naskah Dinas;
7.Pembinaan dan Pengawasan;
8.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
74 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2024
PERBUP Kab. Batang No. 55 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa tata naskah dinas merupakan sarana dalam
menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan
menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat
dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme; bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efisiensi,
dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di
lingkungan pemerintah daerah; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Nomor
62 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62
Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sudah tidak
sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan
perundang-undangan, dan perkembangan teknologi
komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatangan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2024.
Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2014 dicabut.
69 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 597
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan
efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan
serta peningkatan pelayanan publik, perlu
penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan
pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara;
b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 76
Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi,
peraturan perundang-undagan, dan perkembangan
tekologi komunikasi dan informasi sehingga perlu
diganti dan disesuaikan dengan peraturan perundangundangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
tentang Pembentukan Daerah dan Undang- Undang
tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor IJ Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Norrror 4689j;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas
BAB III Pembuatan Naskah Dinas
BAB IV Pengamanan Naskah Dinas
BAB IV Pejabat Penandatanganan Naskah DInas
BAB VI Pengendalian Naskah DInas
BAB VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2024.
72 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD Tahun 2024 No. 715
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundangundangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeah Kabupaten Gunung Mas.
1. Ketentuan Umum;
2. Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas;
3. Pembuatan Naskah Dinas;
4. Pengamanan Naskah Dinas;
5. Pejabat Penandatangan Naskah Dinas;
6. Pengendalian Naskah Dinas;
7. Pembinaan dan Pengawasan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
69 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
