Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 344 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Sistem Kerja pada Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

2024pb3323026.pdf

sistem kerja - penyederhanaan birokrasi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD.2024/NO.26

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Kerja pada Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi

ABSTRAK:

bahwa untuk menciptakan birokrasi yang profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyesuaian sistem kerja; bahwa dalam rangka penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis dan lincah diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja pada Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Mekanisme Kerja, Proses Bisnis dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2024.
47 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokasi

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Banyumas No. 54 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 99 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 98 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 97 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 96 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 94 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 92 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 90 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 89 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas
Perbup Kab. Banyumas No. 88 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 87 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 86 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 85 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspekorat Daerah Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 84 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 109 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B Pendidikan Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 108 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 107 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 106 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 105 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 104 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 103 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 102 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 101 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 100 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 95 Tahun 2021
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021

Download file:

Peraturan-Nomor-23-Tahun-2024.pdf

sistem kerja - penyederhanaan birokrasi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD.2024/No.24

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokasi

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja; bahwa untuk penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada Instansi Pemerintah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Mekanisme Kerja, Proses Bisnis, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 95 Tahun 2021 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 96 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 101 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021Peraturan Bupati Banyumas Nomor 105 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 106 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 109 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2023 dicabut.
24 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 22 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Rokan Hilir No. 77 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Download file:

Perbup No. 22 Tahun 2024 ...intah Kab. Rohil.pdf

Reformasi-Birokrasi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD. 2024/No. 22

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

ABSTRAK:

Bahwa masih terdapat beberapa ketentuan yang belum diatur dalam Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, sehingga Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir beserta perubahannya perlu dilakukan perubahan kembali.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 77 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2023;
Beberapa ketentuan dalam Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 80), diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2024.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2024

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Brebes Nomor 112 Tahun 2020

Download file:

perbup Brb 20_2024.pdf

road map reformasi birokrasi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD.2024/NO.20

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; bahwa Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pemerintah daerah yang telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023; bahwa untuk mencapai sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi dibutuhkan panduan yang digunakan sebagai Gerakan dalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Reformasi Birokrasi sebagaimana disusun dalam Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026. Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tertuang dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 112 Tahun 2020 dicabut.
39 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2022

Download file:

2024pb3317019.pdf

road map reformasi birokrasi

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2024/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyesuaian Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak serta fokus pelaksanaan reformasi birokrasi dan penajaman indikator reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 20222026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 5, perubahan Pasal 6, penghapusan ayat (1) Pasal 8, perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8, perubahan Lampiran I dan Lampiran II.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2024.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2022 diubah.
5 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Sistem Kerja Aparatuir Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mencabut sebagian

Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2021
Peraruran Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 72 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 74 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 Tahun 2021
Pcraturan Bupati Jepara Nomor 76 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2021
Peraturan BupatiJepara Nomor 78 Tahun 2021
Peraruran Bupati Jepara Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 81 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 83 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 84 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 85 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 86 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 87 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 88 Tahun 202 l
Peraturan Bupati Jepara Nomor 90 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2022

Download file:

PERBUP_No_17_Th_2024_11zon.pdf

sistem kerja - penyederhanaan birokrasi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD.2024/NO.17

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Kerja Aparatuir Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan birokrasi yang cepat dan transparan, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja dalam rangka penyederhanaan birokrasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada lnstansi Pemerintah Unruk Penyederhanaan Birokrasi, setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Mekanisme Kerja, Proses Bisnis, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
Bebarapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2021, Peraruran Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 74 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 76 Tahun 2021, Peraturan Bupali Jepara Nomor 77 Tahun 2021, Peraturan BupatiJepara Nomor 78 Tahun 2021, Peraruran Bupati Jepara Nomor 79 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 81 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 82 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 83 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 84 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 85 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 86 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 87 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 88 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 90 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2022 dicabut.
54 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kupang Nomor 17 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2020-2024

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2020-2024

Download file:

Perbup Kupang No. 17 Tahun 2024.Pdf

Peraturan-atas-perubahan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2024 Nomor 155

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayaguna I Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Bi okrasi 2020-2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2020-2024; b. bahwa dalam rangka penyesuaian pengaturan berdasarkan hasil evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pelaksahaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2023, maka perlu merubah Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2020-2024; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud I dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2020-2024.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan I Nusa Tenggara Timur; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; 5. Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2020-2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2020-2024

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2024.
Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2020-2024, diubah
3 halaman; 27 halaman lampiran

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 17 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

Perbup No. 17 Tahun 2024 ttng Pedoman SAKIP.pdf

SAKIP

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD. 2024/No. 17

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 30 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Ini Berisi 3 (tiga) Bab dan 5 (lima) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pedoman SAKIP; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
Lamp I

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026

Abstrak

Standar/Pedoman Reformasi Birokrasi

Download file:

Perbup Morowali_15_2024_I...erja Utama Pemda.pdf

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD.2024/NO.015

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026

ABSTRAK:

bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; bahwa dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan Daerah yang berfokus kepada pencapaian kinerja pembangunan, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pembangunan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/O9/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kineda Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: a. penyusunan perencanaan jangka menegah pada PD; b. penyusunan perencanaan tahunan dan Anggaran; c. penyusunan dokumen penetapan/perjanjian Kinerja; d. pengukuran Kinerja; e. penyusunan pelaporan akuntabilitas Kinerja; f. evaluasi Kinerja instansi Pemerintah; dan g. pemantauan dan pengendalian Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Nomor 11 Tahun 2O2O lentang Indikator Kinerja Utama 2Ol8-2O23 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor 01 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 Halaman; Lampiran 9 Halaman.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Bengkalis No. 9 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis

Download file:

PERBUP NOMOR 14 - 2024.pdf

Reformasi-Birokrasi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD. 2024/No. 14

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis

ABSTRAK:

Bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung Ccapaian sasaran pembangunan yang berdaya saing belum optimal sehingga perlu dilakukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2022;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 9) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT