Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, BD.2024/NO.45, Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarakan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 40 Tahun 2014; PP No 2 Tahun 2001; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 18 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pengasuransian BMD. Diatur mengenai ketentuan umum; ruang lingkup; pejabat pengelola Barang Milik Daerah; pelaksanaan; pendanaan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2024.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Utara Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan Tenaga Kerja, terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, serta untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi tenaga kerja yang melakukan Pekerjaan, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, diperlukan Jaminan Sosial melalui kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
bahwa sebagai upaya untuk mendukung dan peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Morowali Utara, dipandang perlu untuk menetapkan dan menyempurnakan suatu kebijakan daerah yang memberikan perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
bahwa sebagaimana Diktum Kedua angka 2 huruf a Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 12 tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. program dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
b. peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
c. manfaat jaminan dan prosedur klaim;
d. program perlindungan pekerja rentan;
e. pembinaan dan pengawasan;
f. pendanaan; dan
g. sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
17 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2024 Nomor 151
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Universal Health Coverage Bagi Penduduk Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan cakupan dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Kupang serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, maka perlu Menyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Universal Health Coverage Bagi Penduduk Kabupaten Kupang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Universal Health Coverage Bagi Penduduk Kabupaten Kupang.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang;
4. Peraturan Bupati Kupang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Dinas kesehatan Kabupaten Kupang.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tujuan dan Sasaran; Bab 3. Ruang Lingkup; Bab 4. Penyelenggara dan Pemberi Jaminan Kesehatan; Bab 5. Kepesertaan Jaminan Kesehatan; Bab 6. Pelayanan Kesehatan; Bab 7. Pembiayaan; Bab 8. Pengawasan, Pengendalian dan Peran serta Masyarakat; Bab 9. Ketentuan Peralihan; Bab 10. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2024
PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DI KABUPATEN SAROLANGUN
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD 2024 (7)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Di Kabupaten Sarolangun
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengembangan perkebunan sawit, perlu memberikan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan kelapa sawit melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit, pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah minimal dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Kabupaten Sarolangun
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Program dan Kepesertaan, Besaran Bantuan dan Jangka Waktu, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
8
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Honorarium Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw
ABSTRAK:
Bahwa setiap Pegawai honorarium yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw, wajib memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan kerja dan kematiannya. Kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditunjang melalui alokasi anggaran daerah sebagai proteksi perlindungan terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka alokasi anggaran bagi peserta perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 1 Tahun 2024.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk melindungi para honorarium dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Tambrauw dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian. Program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi program JKK dan program JKM.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2024.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 66 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah.
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
b. bahwa jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-BA.02.07/121/2023 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan tanggal 7 Nopember 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 tentang Pembentukan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Tahun 2003 nomor 22; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 679 tahun 2020; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;
JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH denga sistematika: KETENTUAN UMUM; JADWAL RETENSI ARSIP; KETETNTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2023.
6 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 573
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkup Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa setiap Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang
bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah berhak
memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai
upaya perlindungan terhadap dirinya dan keluarganya
dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan
kerja yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan,
dan kesejahteraannya;
b. bahwa agar pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan
dapat terlaksana secara optimal, efektif dan akuntabel,
perlu diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada
Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di
lingkungan Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati ten tang Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara
di Lingkup Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminana Kematian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5715);
8. Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 ten tang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program J aminan Kehilangan
Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6649);
10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program J aminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 247).
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Maksud, Tujuan dan Sasaran
BAB III Ruang Lingkup
BAB IV Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BAB V Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BAB VI Iuran dan Tata Cara Pembayaran
BAB VII Kerjasama, Koordinas dan Pembiayaan
BAB VIII Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
BAB IX Sanksi Administratif
BAB X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 52 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023 Nomor 279
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage (JKN UHC) Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 40 Tahun 2023 dan dipandang perlu untuk melakukan penyederhanaan persyaratan kepengurusan
kepesertaan BPJS Kesehatan pada segmen PBPU dan BP Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga, sehingga perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No. 17 Th. 2003; UU No. 31 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 40 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 17 Th. 2023; Kepmenkes No. 40 Th. 2012
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Lingga Nomor 40 Tahun 2023, yaitu Pasal 1 ditambahkan 1 angka yakni angka 17; Pasal 6 ayat (2) diubah; dan Lampiran I diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Lingga Nomor 40 Tahun 2023
7 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 45 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kepulauan Meranti No. 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Dengan Menggunakan Kartu Tanda Penduduk Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti
Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu penghentian program berobat gratis dengan
menggunakan KTP yang ditanggung oleh Jaminan kesehatan Daerah (Jamkesda).
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 49) dan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Daerah dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 109), dicabut dan nyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2023/NO.38, LL Kab. Kubu Raya : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial Kader terhadap resiko yang timbul, diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021;
Ketentuan Umum; Jenis Program; Kepesertaan dan Persyaratan Penerima Program; Tata cara Pendaftaran; Besaran dan Pembayaran Iuran Peserta; Manfaat dan Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan; Tata Cara Pelaporan dan Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja; Pembiayaan; Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
2 Halaman dan 7 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
