Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bebas dari penularan penyakit, memperoleh pelayanan kesehatan, serta bebas dari diskriminasi dan stigmatisasi;
b. bahwa Tuberkulosis di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan
kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
c. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penanggulangan
Tuberkulosis serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2024-2026;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 40 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2022; UU No 17 Tahun 2003; Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2024; Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2022; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2022; Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2024;
Dalam Pergub ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2024-2026. Dalam rangka koordinasi Percepatan Penanggulangan TBC Gubernur membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC. Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
a. Perangkat Daerah terkait;
b. instansi vertikal;
c. lembaga keagamaan;
d. organisasi profesi; dan
e. organisasi kemasyarakatan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
7 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 35, BD Tahun 2024 No. 35
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan dengan baik, mencapai sasaran, serta berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah.
(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan:
a. acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah untuk memfinalkan rancangan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
b. pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS Tahun Anggaran 2025.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2024.
1318 halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 35 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengurangan atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan dan/atau Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya Serta Pembebasan Sanksi Administrasi.
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan ditetapkannya Pergub ini adalah untuk pemutakhiran data objek pajak dan wajib pajak kendaraan bermotor khususnya menjelang akan diberlakukannya penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu menstimulasi wajib pajak dengan memberikan keringanan dalam bentuk Pembebasan dan/atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Terutang dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya Serta Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 19 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 35 Tahun 2023; Perpres No. 5 Tahun 2015; Perda Provinsi Riau No. 2 Tahun 2024.
Pergub ini mengatur tentang Pengurangan atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan dan/atau Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya Serta Pembebasan Sanksi Administrasi, yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Pengurangan atas Pokok PKB dan Pembebasan dan/atau Pengurangan BBN-KB Penyerahan Kedua dan Seterusnya Serta Pembebasan Sanksi Administrasi; Bab III. Waktu Pelaksanaan; Bab IV. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2024.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 35, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 035
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Percepatan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Tuberkolosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. bahwa penanggulangan human immunodeficiency virus, acquired
immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, malaria dan
penyakit menular lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
masih jauh dari target;
b. bahwa untuk mencapai target yang telah ditetapkan perlu
upaya percepatan penanggulangan human immunodeficiency
virus, acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis,
malaria dan penyakit menular lainnya;
c. bahwa upaya percepatan penanggulangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penanggulangan
Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency
Syndrome, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular
Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Repubilik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Upaya Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya; Bab 3. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Bab 4. Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan; Bab 5. Koordinasi, Jejaring Kerja, Kemitraan dan Kerja Sama; Bab 6. Sumber Daya Kesehatan; Bab 7. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 8. Pembiayaan; Bab 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
21 halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024
ArsipSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor
607)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan panduan bagi
perangkat daerah dalam membuat klasifikasi
keamanan dan hak akses arsip serta untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak
berkepentingan, maka perlu menetapkan pedoman
pengelolaan arsip dinamis. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta untuk
pengelolaan arsip dinamis yang efisien dan efektif,
pencipta arsip membuat sistem klasifikasi keamanan
dan akses arsip. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
Lingkungan Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2010; PP No.28 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; Perka ANRI No.17 Tahun 2011; Permendagri No.83 Tahun 2022; Perda Prov.Kepri No.3 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor
607), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
216 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 35 Tahun 2024
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 35, BD 2024 (35)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk Dalam Rangka:
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 9Gayat (5), Pasal 30 ayat (S5), Pasal 43 ayat (3), Pasal 47 ayat (S5), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 77 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Petunjuk Pelaksanaan Pajak, Petunjuk Pelaksanaan Retribusi, Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Aja, Pokok Retribusi Dan/Atau Sanksinya, Pemeriksaan Pajak Dan Retribusi, Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi, Sinergi Pemungutan Opsen, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024.
Terdiri Atas 118 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Lisensi Arsitek
ABSTRAK:
Hasil karya arsitektur dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga
memberikan perlindungan kepada masyarakat juga terhadap karya arsitektur itu sendiri. Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, mengatur bahwa setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki lisensi. Diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat penyelenggaraan Lisensi Arsitek. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lisensi Arsitek.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2017; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 15 tahun 2021; UU No. 16 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018
1. Ketentuan Umum; 2. Lisensi Arsitek; 3. Tata Cara Penerbitan Lisensi; 4. Kewajiban dan Hak Pemilik Lisensi Arsitek; 5. Arsitek Asing; 6. Sanksi Administrasi; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Pembiyaan; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
17 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 34, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 74004
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi usaha kesehatan sekolah/madrasah sesuai hasil monitoring dan evaluasi pada sekolah/madrasah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah perlu diubah dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 20 Th. 2003; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 17 Tahun 2023
PERGUB ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018, yaitu Pasal 1 diubah; Pasal 5 diubah; Pasal 6 diubah; Pasal 7 diubah; Pasal 8 diubah; Pasal 9 diubah; Pasal 12 diubah; Pasal 14 diubah; Pasal 17 diubah; Pasal 18 diubah; Pasal 26 ayat (3) dihapus; dan Pasal 27 diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2024.
PERGUB ini mengubah Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018
10 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Induk Pergaraman Daerah Tahun 2024-2027
ABSTRAK:
a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan garam
sekaligus pemenuhan garam produksi dalam
negeri baik oleh petambak garam maupun
badan usaha perlu upaya percepatan
pembangunan pergaraman;
b. bahwa dalam rangka upaya percepatan
pembangunan pergaraman yang terencana
secara menyeluruh, terarah, dan
berkelanjutan maka perlu optimalisasi
pemanfaatan potensi garam dan ketersediaan
prasarana dan sarana pergaraman, serta
peningkatan konsistensi komitmen, minat,
dukungan, dan keterlibatan aktif kelompok
petambak garam sehingga diperlukan;
c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang
Percepatan Pembangunan Pergaraman
Nasional, pemerintah daerah yang ditetapkan
sebagai sentra ekonomi garam rakyat harus
menyusun rencana induk pergaraman dalam rangka mendukung percepatan pembangunan
pergaraman nasional;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk
Pergaraman Daerah Tahun 2024 – 2027;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang–Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022;
Materi Pokok: Pendahuluan; Kondisi Umum Lokasi Pergaraman; Kondisi Eksisting Prasarana dan Sarana Pergaraman; Kebutuhan dan Pasokan; KOndisi Pasar Garam; Arah Kebijakan dan Strategi; Rencana Aksi Pembangunan Pergaraman Daerah; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran: 203 HLM
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 34 Tahun 2024
Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 34, BD/2024/NO.34
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tipe B dan Trans Perkotaan pada Dinas Perhubungan.
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor AJ.208/1/16/DRJD/2023 hal Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum Trans Banjarbakula tanggal 23 Oktober 2023;bahwa semakin meningkatnya penggunaan layanan angkutan umum perkotaan dan tertatanya sistem layanan angkutan sesuai standar di Aglomerasi Perkotaan Banjarbakula;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 035 Tahun 2023;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TERMINAL TIPE B DAN TRANS PERKOTAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI;TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS;TATA KERJA;JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN;PENDANAAN;KETENTUAN LAIN-LAIN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
