Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 38, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan
sinergisitas antara perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024 sebagai dokumen tahunan daerah;
b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan terhadap asumsi prioritas pembangunan daerah,
kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana
program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
berkenaan, sehingga perlu menyusun dokumen Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2024.
4 halaman; 100 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri atas : a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah;dan c. Pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut APBD dimaksud dalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024.
5786 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2024
Struktur Organisasi - Air, Sistem Penyediaan Air Minum
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 38, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62017
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 30 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 54 Th. 2017; Perda No. 4 Th. 2021
PERGUB ini mengatur mengenai pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2024.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021
2 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Museum
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan museum perlu ditingkatkan dengan
kualitas berstandar internasional sebagai salah satu
unsur pendukung pembangunan kebudayaan dan
status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. bahwa untuk mencapai kualitas pengelolaan museum
yang berstandar internasional, diperlukan adanya
pedoman agar pengelolaan museum di Daerah Istimewa
Yogyakarta dapat berjalan seiring dinamika paradigma
baru;
c. bahwa agar memiliki kepastian hukum, maka
pengelolaan museum Daerah Istimewa Yogyakarta perlu
diatur dalam Peraturan Gubernur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan
Museum;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2012; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelindungan Koleksi; Pengembangan Koleksi; Pemanfaatan Koleksi; Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2024.
Jumlah Halaman: 44 HLM;
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu disusun tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya pemenuhan pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah, sebagai pedoman pelaksanaan bagi semua pihak, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan badan usaha sehingga perlu diganti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terbaru;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980;Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012;Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2015;Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017;Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018;Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019;Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021;Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2013;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2016;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL;SPM PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL;BANTUAN SOSIAL;BAKTI SOSIAL;PENDANAAN;KOORDINASI DAN KERJA SAMA;PERAN SERTA MASYARAKAT;PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
35 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2024
Pengelolaan Keuangan Negara / DaerahAir, Sistem Penyediaan Air MinumStandar / Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I, Tahun 2007
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007
Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah - Air, Sistem Penyediaan Air Minum - Standar / Pedoman
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 37, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62016
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, maka Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 perlu diganti dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 122 Th. 2015; Permendagri No. 70 Th. 2016; Permendagri No. 71 Th. 2016 stdd Permendagri No. 21 Th. 2020; Perda No. 4 Th. 2012
PERGUB ini mengatur mengenai penetapan tarif batas atas dan batas bawah; kebijakan umum penetapan tarif; mekanisme, prosedur perhitungan, dan penetapan tarif; serta pembinaan dan pengawasan penyediaan air minum
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2024.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021; dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021
17 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 37 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan ditetapkannya Pergub ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Perda Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 dan sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 19 Tahun 2022; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 4 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Provinsi Riau No. 9 Tahun 2022; Perda Provinsi Riau No. 4 Tahun 2023; Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2023; Perda Provinsi Riau No. 12 Tahun 2024; Pergub Riau No.59 Tahun 2022; Pergub Riau No. 60 Tahun 2022.
Pergub ini mengatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, yang memuat tentang Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 yang terdiri atas: a. Pendapatan; b. Belanja; dan c. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2024
Pergub Prov. Jawa Tengah No. 30 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran
penatausahaan keuangan pada Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024; bahwa dengan adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indoesia Nomor 423 tanggal 25 November 2024
tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus NonFisik
Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan
Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2024,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Tambahan
anggaran dari Pemerintah Pusat sehingga Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2024; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2024;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2024.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2024 diubah.
172 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 37 Tahun 2024
Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 37, BD 2024 (37)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka:
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor termasuk didalamnya Ketentuan Umum, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024.
Terdiri Atas 7 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37 Tahun 2024
Peraturan Gubemur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun
2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor
844)
Tentang indikator kinerja utama pemerintah provinsi kepulauan riau tahun 2021-2026 - perubahan atas peraturan gubernur kepulauan riau nomor 26 tahun 2022
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026, maka
perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2022 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2021-2026.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.13 Tahun 2019; Perpres No.29 Tahun 2014; Permendagri no.86 Tahun 2017; Permen PAN RB No.PER/09/M.PAN/5/2007; Permen PAN RB No.88 Tahun 2021; Permen PAN RB No.89 Tahun 2021; Perda Prov.Kepulauan Riau No.4 Tahun 2021; Perda No.2 Tahun 2024
Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2022 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2021-2026, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2024.
Peraturan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2022 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2021-2026
19 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
