Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bcrsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2024; PP Nomor 14 Tahun 2024.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pedoman pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, Pembayaran, dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
4 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
bahwa keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat menganggu kegiatan publik;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosal yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
bahwa untuk tertib administrasi Pengelolaan Belanja Tidak Terduga perlu dilakukan pengaturan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan, dan Monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Poso Nomor 29 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
9 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Probity Audit dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa pengadaan barang/jasa sangat dibutuhkan dalam memberikan pemenuhan nilai manfaat dan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pengembangan perekonomian serta peningkatan pelayananpublik demi terwujudnya ikesejahteraan masyarakat, yang harus dilaksanakan secara transparan, terbuka, dan adil, sehingga dapat tercapai efisiensi clan efektifitas pengadaan barang/jasa yang dapat dipertanggung jawabkan;
bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa, diperlukan panduan dalam melakukan penilaian untuk memastikan bahwa prosesnya telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan (probity audit) sesuai ketentuan peraturan perundang-udnangan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui aparat pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Audit, Kebijakan Probity Audit, Kriteria dan kualifikasi Probity Auditor, metodologi Probity Audit, Pelaporan dan tindak lanjut, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Penyediaan Akses Internet bagi Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kualitas layanan publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso menyediakan akses internet bagi masyarakat dengan memberikan layanan berupa program "Wife Gratis Internet untuk Semua" dalam bentuk penyediaan WiFi tanpa biaya pada titik lokasi tertentu oleh layanan internet di seluruh wilayah Kabupaten Poso;
bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mendukung kelancaran implementasi program penyediaan internet tanpa biaya melalui program "PosoWiFi", perlu menetapkan pelaksanaan program perluasan akses internet bagi masyarakat dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 25 tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Penyelenggar, Kriteria penyelenggaraan, dan Pemanfaatan;
b. Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengembangan;
c. Lokasi pemasangan dan Penempatan;
d. Peran serta masyarakat;
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan wifi gratis;
f. Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
6 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi, belum mengakomodir kebijakan akuntansi secara keseluruhan;
bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan serta untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan akuntansi di daerah, perlu menyesuaikan kembali Peraturan Bupati terkait berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Maksud dan tujuan, Kebijakan akuntansi, dan Pengelolaan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Poso Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso
5 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak risiko yang dapat mengganggu pecapaian sasaran organisasi pemerintahan;
bahwa untuk melaksanakan pengelolaan risiko dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 60 tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pedoman bagi pejabat/seluruh pegawai negeri sipil di Daerah, untuk melakukan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pemeliharaan di lingkungan pemerintah daerah, mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, dan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Poso Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso
10 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penymipangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksannan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban dan pengawasan;
bahwa dalam proses penyelenggaraan pemerintahaan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pengendalian kecurangan dilingkungan pemerintah daerah sejak dini;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang secara khusus memuat pedoman rencana pengendalian kecurangan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 60 tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pedoman bagi penyelenggara Pemerintah untuk merencanakan pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman; Penjelasan 7 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
