Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2024

Kebijakan Probity Audit dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Audit, Kebijakan Probity Audit, Kriteria dan kualifikasi Probity Auditor, metodologi Probity Audit, Pelaporan dan tindak lanjut, dan Pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kebijakan Probity Audit dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Poso

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Poso

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2024/NO.

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA - PENGAWASAN / AUDIT INTERNAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Poso

Bidang

Halaman ini telah diakses 152 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Poso_10_2024_Kebijakan Probity Audit dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGADAAN BARANG/JASA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD.2024/NO.
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Kebijakan Probity Audit dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	bahwa pengadaan barang/jasa sangat dibutuhkan dalam memberikan pemenuhan nilai manfaat dan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pengembangan perekonomian serta peningkatan pelayananpublik demi terwujudnya ikesejahteraan masyarakat, yang harus dilaksanakan secara transparan, terbuka, dan adil, sehingga dapat tercapai efisiensi clan efektifitas pengadaan barang/jasa yang dapat dipertanggung jawabkan; bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa, diperlukan panduan dalam melakukan penilaian untuk memastikan bahwa prosesnya telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan (probity audit) sesuai ketentuan peraturan perundang-udnangan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui aparat pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah; Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Audit, Kebijakan Probity Audit, Kriteria dan kualifikasi Probity Auditor, metodologi Probity Audit, Pelaporan dan tindak lanjut, dan Pembiayaan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal . 10 Halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521