Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pereneanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2025.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No 29 Tahun 1959, UU NO 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 53 Tahun 2023, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri NO 70 Tahun 2019, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagri No 18 Tahun 2020, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 59 Tahun 2021, PERDA No 3 Tahun 2002, PERDA No 4 Tahun 2002, PERDA No 9 Thaun 2019, Perwako No 2 Tahun 2024.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, RKPD, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2024
Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 16, BD 2024 (16)
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Perangkat Daerah/Unit Kerja selaku pencipta dan pengelola arsip perlu melakukan penyusutan dan penyelamatan arsip daerah sebagai bukti autentik penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang harus dijaga dan dikelola dengan baik, serta dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya pedoman penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 43 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 28 Tahun 2012, Perka ANRI No 19 Tahun 2012, Perka ANRI No 37 Tahun 2016, PERDA Kota Gorontalo No 1 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pemindahan arsip, pemusnahan arsip, penyerahan arsip statis, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Gorontalo Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis
ABSTRAK:
Bahwa untuk arsip dinamis merupakan arsip yang masih digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi sehingga harus dikelola dengan baik dan benar, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadirya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak sehingga harus kelola dan dijaga keamanannya.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 43 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO 6 Tahun 2023, PP No 28 Tahun 2012, Permendagri No 78 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 135 Tahun 2017, Perka ANRI No 17 Tahun 2011, Perka ANRI No 19 Tahun 2012, Perka ANRI No 14 Tahun 2015, Perka ANRI No 22 Tahun 2015, PERDA Kota Gorontalo No 1 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akases arsip dinamis, unit pengolah, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Gorontalo Nomor 14 Tahun 2024
Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang Dan Standar Biaya Umum Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2025
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 14, BD 2024 (14)
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang Dan Standar Biaya Umum Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan patokan Besarnya ASB , SSH , dan SBU dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan besanya Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang, dan Standar Biaya Umum kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun 2025, serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, di daerah perlu menyusun regulasi yag mengatur tentang ASB , SSH , dan SBU.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No 29 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa klai diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP NO 27 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 19 Tahun 2016, Perpres No 33 Tahun 2020, Permendagri No 77 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang Dan Standar Biaya Umum Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2025 termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, analisis standar belanja, standar satuan harga barang, standar biaya umum, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang seita Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2024 berlaku sampai dengan Bulan Desember
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2024
PERWALI Kota Gorontalo No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERWALI Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 13, BD 2024 (13)
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa daiam rangka mengoptimaikan penyeienggaraan pemerintahan daerah perlu diiaksanakan kebijakan anggaran yang strategis sehingga dapat mengakomodir kebutuhan perangkat daerah yang berimplikasi pada tercapainya program dan kegiatan yang telah direncanakan dan untuk mendukung kebijakan anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No 29 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 109 Tahun 2000, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU NO 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 21 Tahun 2007, PP No 56 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 71 Tahun 2010, PP No 2 Tahun 2012, PP No 18 Tahun 2017, PP No 2 Tahun 2018, PP No 56 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, PP No 63 Tahun 2019, Permendagri No 62 Tahun 2017, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 15 Tahun 2023, PERDA No 9 Tahun 2023, Perwali No 32 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwali No 6 Tahun 2024
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2024
Pencabutan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo.
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 12, BD 2024 (12)
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo.
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 44Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini sehingga perlu dilakukan pencabutan.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, Pasal 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018.
Dalam peraturan Pencabutan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
Terdiri dari 3 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangsm Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 70 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, PERDA Kota Gorontalo No 10 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2024
PERWALI Kota Gorontalo No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Pasal yang mengatur tentang klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan.
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerab Kot a Gorontalo Tabu n 2022
Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berLaku
Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Serta Besaran Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Yang Digunakan Untuk Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 10, BD 2024 (10)
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Serta Besaran Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Yang Digunakan Untuk Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi, maka untuk melaksanakan ketentuan pasal 7, tentang besaran presentase NJOP yan digunakan untuk perhitungan PBB-P2 , perlu diatur Klasifikasi dan Penetapan NJOP serta besaran persentase NJKP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 35 Tahun 2023, PERDA No 1 Tahun 2024.
Dalam peraturan ini diatur tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Serta Besaran Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Yang Digunakan Untuk Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, besaran persentase nilai jual kena pajak (NJKP), klasifikasi dan penetapan objek pajak, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2024
Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 9, BD 2024 (9)
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, Permendagri No 79 tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, sistematika, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
Terdiri dari 5 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2024
Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo Tahun 2024
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 8, BD 2024 (8)
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasa l 4 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, Permendagri No 79 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo Tahun 2024 ketentuan umum, maksud dan tujuan, kedudukan renstra BLUD, susunan dan sistematika, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
Terdiri dari 5 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
