Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara di Kabupaten Flores Timur perlu adanya pengaturan mengenai laporan harta kekayaan pejabat penyelenggara Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No 28 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 53 Tahun 2010; Instruksi Presiden No 10 Tahun 2016; Peraturan KPK No 07 Tahun 2016; SE Menteri PANRB No 5 Tahun 2012; SE Mendagri No 356/4429/SJ; SE Mendagri No 700/6597/SJ; SE Mendagri No 700/1590/57; SE KPK No SE-08/01/10/2016.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; IV. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; V. Pembinaan dan Pengawasan; VI. Sanksi; VII. Ketentuann Peralihan; VIII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Diktum KEDUA Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maka perlu adanya peraturan mengenai Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif dan efisien maka perlu adanya landasan yuridis terkait wewenang dan tanggung jawab bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri No 23 Tahun 2007; Permendagri No 28 Tahun 2007; Permen PAN No PER/04/M.PAN/03/2008; Permen PAN No PER/05/M.PAN/03/2008; Permen PAN No 09 Tahun 2009; Permen PAN No 19 Tahun 2009.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Piagam Pengawasan Intern; III. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
4 halaman; 9 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa dalam rangka mewujudkan tata cara pelaksanaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Flores Timur secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu mengatur standar operasional prosedur pelayanan pajak bumi dan bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 91 Tahun 2010; Perda Kab. Flores Timur No 12 Tahun 2007; Perda Kab. Flores Timur No 22 Tahun 2011.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Tata Cara Pelaksanaan; IV. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 22/P/M.KOMINFO/ 12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan Informatika; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/P/M.KOMINFO/ 12/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikan Nomor 27 /PER/M.KOMINFO/ 12/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Peraturan Bupati Flores Timur 19 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Standar Pelayanan Minimal; IV. Pembinaan dan Pengawasan; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017.
4 halaman; 13 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Peraturan Bupati Flores Timur 19 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Tata Kerja; IV. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017.
4 halaman; 15 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah rakyat di daerah secara adil dan merata, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah secara sistematis dan berkelanjutan; bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Program Nasional Agraria masih memiliki keterbatasan sasaran baik subjek maupun objek sehingga perlu mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah melalui Program Daerah Agraria; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Sasaran; IV. Ruang Lingkup; V. Penetapan Lokasi; VI. Pembentukan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah; VII. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis; VIII. Pembuktian Hak dan Pembukuan Hak Atas Tanah; IX. Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah; X. Pembiayaan; XI. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, penilaian serta evaluasi rencana dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pegawai dan organisasi secara keseluruhan di Daerah maka perlu dibentuk standar operasional prosedur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 70 Tahun 2016; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Asas, Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Prinsip Standar Operasional Prosedur; V. Manfaat Standar Operasional Prosedur; VI. Bentuk dan Format Standar Operasional Prosedur; VII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
6 halaman; 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 261 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; III. Pengendalian dan Evaluasi; IV. Ketentuan Peralihan; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Klinik Konsultasi Pengawasan di Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, peran dan layanan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam memberikan deteksi dini dan peringatan terhadap potensi penyimpangan dan konsultasi dalam perspektif pengawasan Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka perlu membentuk Klinik Konsultasi Pengawasan di Inspektorat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Klinik Konsultasi Pengawasan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Struktur Organisasi; Pendistribusian Tugas; Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017.
5 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Flores Timur serta untuk mendukung stabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Flores Timur;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung Jawab; Keanggotaan; Sekretariat; Rapat; Pendanaan; Tata Cara Penugasan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
