Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Singingi Tahun 2023 Nomor 1
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 21 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 14 Tahun 2005, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 56 tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, PP No. 35 Tahun 2023, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri No. 108 Tahun 2016, Permendagri No. 11 Tahun 2017, Permendagri No. 36 Tahun 2018, Permendagri No. 64 Tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kab. Kuantan Singingi No. 5 Tahun 2008, Perda Kab. Kuantan Singingi No. 3 Tahun 2010, Perda Kab. Kuantan Singingi No. 4 Tahun 2016, Perda Kab. Kuantan Singingi No. 5 Tahun 2021, Perbup Kuansing No. 9 Tahun 2009, Perbup Kuansing No. 37 Tahun 2014, Perbup Kuansing No. 38 Tahun 2014, Perbup Kuansing No. 64 Tahun 2020, Perbup Kuansing No. 59 Tahun 2021
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
913 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan kearsipan dan menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, maka pengaturan pengelolaan arsip dinamis harus disesuaikan
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Permendagri No. 78 Tahun 2021, Permendagri No. 80 Tahun 2015
Sistematika Perbup iini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pengelolaan Arsip Dinamis
3. Sumber Daya Manusia
4. Sarana dan Prasarana
5. Evaluasi dan Monitoring
6. Pelaporan
7. Pembiayaan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
16 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang kegiatan penyebarluasan
informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, perlu diadakan kerja sama dengan Perusahaan Pers. bahwa untuk terlaksananya efektifitas dan efisiensi hubungan Kerja sama dengan Perusahaan Pers, perlu dilakukan penataan dan penyusunan pedoman kerja sama dimaksud
UUD 1945, UU No. 40 Tahun 1999, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2002, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 61 Tahun 2010, Perpres No. 12 Tahun 2021, PermenPAN No. PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2011, PermenPANRB No. 55 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permenkominfo No. 8 Tahun 2019, Pergub. No. 19 Tahun 2021
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Bentuk Penyebarluasan Informasi Bentuk Penyajian Informasi
4. Persyaratan dan Kualifisikasi Teknis
5. Mekamisme Kerja Sama
6. Tim Verifikasi
7. Variabel dan Perhitungan Nilai Kriteria Poin
8. Harga Publikasi Informasi
9. Kewajiban Perusahaan Pers
10. Tata Cara Pembayaran
11. Sumber Pembiayaan
12. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
27 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif
ABSTRAK:
bahwa sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif ditentukan oleh kualitas perkembangan anak usia dini sejak janin sampai dengan usia 6 (enam) tahun. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan;
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 57 Tahun 2021, Perpres No. 60 Tahun 2013, Permendikbud No. 84 Tahun 2014, Permendikbud No. 137 tahun 2014, Permendikbud No. 146 Tahun 2014, PermendikbudRistek No. 16 Tahun 2022, KepmendikbudRistek No. 56 Tahun 2022
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
3. Strategi dan Sasaran
4. Tanggung Jawab
5. Gugus Tugas PAUD - HI
6. Pembiayaan
7. Penghargaan
8. Pembinaan dan Pengawasan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
14 Hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan huruf D. Pergeseran Anggaran, Ketentuan Umum huruf h. bahwa pegeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui ketetapan kepala daerah
UU 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 36 Tahun 2018, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 84 Tahun 2022, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Perda Kab. Kuansing No. 3 Tahun 2010, Perda Kab. Kuansing No. 2 Tahun 2024, Perbup. Kuansing No. 71 Tahun 2022
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 71) diubah sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 2 diubah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 1.523.036.724.408 bertambah sebesar Rp.142.707.347.717 sehingga menjadi Rp. 1.665.744.072.125
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
69 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan huruf D. Pergeseran Anggaran, Ketentuan Umum huruf h. bahwa pegeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui ketetapan kepala daerah
UU 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 tahun 2005, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 36 Tahun 2018, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 84 Tahun 2022, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Perda Kab. Kuansing No. 2 Tahun 2024, Perbup. Kuansing No. 71 Tahun 2022
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 71) diubah sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 2 diubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 1.523.036.724.408 bertambah sebesar p.142.707.347.717 sehingga menjadi Rp. 1.665.744.072.125.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
463 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan E-Learning Dalam Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara, Pengembangan Kompetensi merupakan
hak setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara. bahwa agar pelaksanaan hak Pegawai Aparatur Sipil Negara berjalan lebih efektif dan efisien, perlu dikembangkan metode penyelenggaraannya, disamping dengan metode tatap muka. bahwa E-learning merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan untuk pengembangan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 101 Tahun 2000, Permendagri No. 2 Tahun 2013, Perka BKN No. 7 Tahun 2013, Perka BKN No. 8 Tahun 2013, Perka LAN No. 9 Tahun 2003, Perka LAN No. 10 Tahun 2003, Perka LAN No. 11 Tahun 2003
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Fungsi, Tujuan, Karakteristik dan Penerapan
3. Pendidikan dan Pelatihan
4. Kursus, Penataran, Seminar dan Pengembangan Kompetensi Lainnya
5. Penyelenggara
6. Penjaminan Mutu dan Pelaporan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan Dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium pada PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium BLUD RSUD Teluk Kuantan, perlu disesuaikan
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2019, PermenPAN No. PER/02/M.PAN/1/2007, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda No. 4 Tahun 2016, Kepbup. No. Kpts.369/VIl/2014 Tahun
2014
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 23), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa dalam usaha menindaklanjunti ketentuan Pasal 7
(4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, yang cepat, mudah, terjangkau, aman,
nyaman, perlu diselenggarakan Mal Pelayanan Publik
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 96 Tahun 2012, Perpres No. 97 Tahun 2014, PermenPANRB No. 92 Tahun 2021, Perpres No. 89 Tahun 2021, PermenPANRB No. 92 Tahun 2021, Permendagri No. 25 Tahun 2021, Perda Nomor 4 Tahun 2016, Perbup No. 54 Tahun 2021
Penyelenggaraan MPP bertujuan:
a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan;
b. meningkatkan daya saing dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah:
c. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaa, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik:
d. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan
e. meningkatkan kualitas layanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan, keamanan, dan kenyamanan serta bebas dari pungutan liar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
20
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan huruf D. Pergeseran Anggaran, Ketentuan Umum huruf h. bahwa pegeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui ketetapan kepala daerah
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 36 Tahun 2018, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 84 Tahun 2022, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Perda Kab. Kuansing No. 3 Tahun 2010, Perda Kab. Kuansing No. 2 Tahun 2022, Perbup Kuansing No. 71 Tahun 2022
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 71) diubah sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 2 diubah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.523.036.724.408 bertambah sebesar Rp.127.717.164.326 sehingga menjadi Rp. 1.650.753.888.734
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
506 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
