Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 25
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2009, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 19 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 36 Tahun 2018, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Permendagri No. 84 Tahun 2022, Perda Kab. Kuantan Singingi No. 3 Tahun 2010, Perda Kab. Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2024
PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 12 Tahun 2019, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.518.625.078.981,00 (satu triliun lima ratus delapan belas milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
1213 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 memuat sasaran, prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2008, Perpres No. 72 Tahun 2021, Inpres No. 4 Tahun 2022, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 59 Tahun 2021, Permen PPN/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2024, Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021, Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, Perda Kab. Kuantan Singingi No. 4 Tahun 2021
Maksud disusunnya Peraturan Bupati tentang RKPD
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 adalah untuk
menjadi pedoman dalam pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada RKP Tahun 2025, sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025. Tujuan dari penyusunan RKPD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS dan Peraturan Daerah tentang APBD serta RKA-Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 23
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pembuatan Jalur
Tradisional Di Kabupaten Kuantan Singing
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pencapaian target RPJMD Tahun 2021 terutama dalam mewujudkan pelestarian budaya di Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya. bahwa untuk melaksanakan kewajiban pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial. Budaya dimaksud perlu dukungan seluruh unsur masyarakat termasuk desa. bahwa untuk terlaksananya dukungan tersebut Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan bantuan keuangan khusus kepada desa dalam bentuk pembuatan jalur tradisional yang dilaksanakan desa di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Peremendagri No. 52 Tahun 2007, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permenparekraf No. 9 Tahun 2021, Perda Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2021, Perbup Kuantan Singingi No. 16 Tahun 2023
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
a. Ketentuan Umum
b. Sumber Dana dan Besaran serta Penanggulangan Bantuan Keuangan Khusus
c. Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Bantuan
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
e. Monitoring dan Evaluasi
f. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) di Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
penduduk Kabupaten Kuantan Singingi, perlu
diselenggarakan pelayanan kegiatan dalam satu
sistem Jaminan Kesehatan secara terpadu. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam memenuhi tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU. 40 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 72 Tahun 2012, Perpres No. 82 Tahun 2018, Permenkes No. 28 Tahun 2014, Perda Kab. Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016
Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) di Kabupaten Kuantan Singing. Tujuan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengelolan Jaminan Kesehatan Seluruh penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi. Jaminan Kesehatan diperlukan bagi seluruh peserta PBI dan non PBI yang
berdomisili di daerah untuk pelayanan Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 255/IX/2022 tanggal 28 September 2022 menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Badan Layanan Umum Daerah. bahwa melaksanakan pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah, menyatakan pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber diluar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepada Daerah
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Permenkes No. 43 Tahun 2019, PerLKPBJ Pemerintah No. 5 Tahun 2021
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi UPTD Puskesmas yang melaksnakan sistem pengelolaan keuangan BLUD dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa yang bersumber dari luar Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah: untuk menjamin ketersedian barang / jasa yang lebih bermutu,lebih murah, proses pengadaan sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2024.
13 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2024
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 12 Tahun 2019, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018
Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024
meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten
dengan kewenangan desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
c. kebijakan Penyusunan APBDesa;
d. teknis Penyusunan APBDesa;
e. hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2014.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwe dalam rangksa optimalisasi penyelenggaraan
Program jaminan Ketenagakerjaan pada setiap pekerja
yang berada di Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya,
perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan
pekerja yang berada di Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa] 3 Undang-Undang
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan
ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas
kéterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas
sektoral pusat dan daerah.
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 86 Tahun 2013, PP No. 44 Tahun 2015, PP No. 45 Tahun 2015, PP No. 46 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2021, Perpres No. 109 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permenaker No. 5 Tahun 2021, PMK No. 215 Tahun 2021, PMK No. 216 Tahun 2021, PMK No. 91 Tahun 2023
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2.Program dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
3. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
4. Program Perlindungan Pekerja Rentan
5. Pembinaan dan Pengawasan
6. Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
19 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Program Pemberdayaan Pemangku Adat dan Perangkat Adat di Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, tugas dan peran serta pemangku adat dan perangkat adat untuk memaksimalkan pemberdayaan adat di Kabupaten Kuantan Singingi, dipandang perlu adanya dukungan bantuan keuangan khusus kepada pemangku adat dan perangkat adat di setiap desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah
Daerah menetapkan peruntukan dan pengelolaan
bantuan keuangan yang bersifat khusus dan
untuk melaksanakan ketentuan pada Lampiran
Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 52 Tahun 2007, Permendagri 52 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Prov. Riau No. 14 Tahun 2018, Perbup Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Sumber Dana, Besaran dan Sasaran Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus
4. Mekanisme Pencairan
5. Pelaporan dan Pertanggungawaban
6. Pembinaan dan Pengawasan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat
(4) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Kuantan Singingi No. 2 Tahun 2024
Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar; dan
b. Alokasi Proporsional.
Alokasi Dasar adalah Alokasi Dana Desa dibagi secara merata kepada seluruh desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Alokasi Proporsional adalah Alokasi Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi yang dibagi secara proposional dengan memperhatikan kebutuhan Biaya penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD setiap desa selama satu tahun anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2024
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018
Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024
meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten
dengan kewenangan desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
c. kebijakan Penyusunan APBDesa;
d. teknis Penyusunan APBDesa;
e. hal khusus lainnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
