Peraturan Bupati (Perbup) tentang Disiplin Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Pamong Kalurahan merupakan panutan bagi masyarakat Kalurahan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari harus dapat menjadi teladan bagi kehidupan
masyarakatnya; bahwa untuk mewujudkan Pamong Kalurahan yang
berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten,
harmonis, loyal pada tugas dan tanggung jawab, adaptif,
dan kolaboratif, perlu diatur ketentuan disiplin Pamong
Kalurahan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pamong Kalurahan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong
Kalurahan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 81 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pamong
Kalurahan;
bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021
tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan, sudah tidak
dapat memenuhi kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu
dicabut;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7
Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewajiban, Larangan, Dan Hukuman Disiplin; Mekanisme Pemberhentian Pamong Kalurahan; Penunjukan Pelaksana Tugas; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Bantul Nomor
81 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan
Jumlah halaman : 15 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 68 Tahun 2024
PERBUP Kab. Bantul No. 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur
Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2
Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4),
Pasal 10 ayat (7), Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal
37 ayat (6), Pasal 41 ayat (7), Pasal 42 ayat (2), Pasal 46 ayat
(4), Pasal 47 ayat (5), Pasal 55 ayat (7), Pasal 73 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2
Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Lembaga Pelatihan Kerja; Pemagangan; Pelindungan Terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia; Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; Penghargaan Kepada Pemberi Kerja Yang Mempekerjaan Penyandang Disabilitas; Perluasan Kesempatan Kerja; Tata Cara Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Perusahaan Alih Daya; Pembinaan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur; dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur;
Jumlah Halaman: 27 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 67 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi
Daerah Pemeliharaan Eliminasi Malaria Tahun 2025-
2029
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mencapai salah satu tujuan
pembangunan daerah yang berkelanjutan dapat
dilakukan melalui pemenuhan hak asasi manusia di
bidang kesehatan, khususnya melalui pemeliharaan
eliminasi malaria;
bahwa dalam rangka mewujudkan pemeliharaan
eliminasi malaria yang berkelanjutan, diperlukan
strategi dan rencana aksi secara terarah, efektif,
efisien, dan implementatif yang sistematis dan
terkoordinasi yang dilaksanakan dengan kerja sama
lintas program, lintas sektor, dan masyarakat;
bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam
pelaksanaan pemeliharaan eliminasi malaria, perlu
disusun rencana aksi daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2022;
Materi Pokok: Rencana Aksi
Daerah Pemeliharaan Eliminasi Malaria Tahun 2025-
2029
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 38 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 66 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024;
Materi Pokok: Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Jumlah Halaman: 22 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 63 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan Transportasi
Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi
Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017;
Materi Pokok: Tunjangan Transportasi
Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 3 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 62 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017;
Materi Pokok: Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 3 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 61 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Masterplan Smart
City
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa guna mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan
taraf hidup masyarakat Bantul yang bermartabat
diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif,
inklusif, efektif, dan efisien dengan pembangunan Daerah
berbasis Smart City;
bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta
pembangunan berkelanjutan perlu disusun Masterplan
Smart City disesuaikan dengan perencanaan strategis dan
perkembangan kondisi daerah;
bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 189 Tahun 2021
tentang Masterplan Smart City Kabupaten Bantul sudah
tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024;
Materi Pokok: Masterplan Smart
City;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 189
Tahun 2021 tentang Masterplan Smart City Kabupaten Bantul (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 189)
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 1244 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 60 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul 50 Tahun
2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung
Tunai Dana Bagi Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa terdapat perbedaan daftar calon penerima Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau pada saat perencanaan anggaran
dengan saat pencairan yang disebabkan mobilitas calon
penerima sangat dinamis, sehingga diperlukan landasan
hukum untuk pelaksanaannya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa
kali diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55
Tahun 2024; Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2024;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Tembakau
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor
50);
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Tembakau
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor
50);
Jumlah Halaman: 3 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 59 Tahun 2024
PERBUP Kab. Bantul No. 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencabutan 5 (lima) Peraturan Bupati Bantul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Bantul, Peraturan Bupati Bantul
Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa,
Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia di
Kabupaten Bantul, Peraturan Bupati Bantul Nomor 59
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan, dan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17
Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara sudah tidak
sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan di
atasnya sehingga perlu dicabut;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2024.
MEncabut a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 130);
b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia di Kabupaten Bantul (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 119);
d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 59); dan
e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan
Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 69),
Jumlah Halaman: 2 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Tahun
2025-2029
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Tahun 2025-2029;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Materi Pokok: Renstra BLUD UPTD Labkesda memuat rencana pengembangan layanan, strategis dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, dan rencana keuangan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2024.
Jumlah Halaman: 3 hlm. Lampiran: 41 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
