Penanaman Modal dan InvestasiPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Seruyan No. 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
Mencabut
PERBUP Kab. Seruyan No. 31 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin pelayanan perizinan
dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah,
transparan, pasti dan terjangkau serta untuk
meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap
pelayanan publik khususnya dalam hal memperoleh
Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Seruyan,
dipandang
perlu mendelegasikan sebagian
kewenangan Bupati Seruyan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Seruyan. Berdasarkan Pasal 11 ayat
(3) dan ayat
(4)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
menyebutkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dan
menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh
Kabupaten/Kota, Bupati/Wali kota memberikan
Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan
yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan
Dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Seruyan sudah tidak sesuai
lagi dengan kondisi saat ini dan kebutuhan hukum
masyarakat maka perlu dilakukan penggantian.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5
Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
AZAS PELAYANAN;
BAB IV
RUANG LINGKUP;
BAB V
PENDELEGASIAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN;
BAB VI
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN;
BAB VII
TIM TEKNIS;
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB IX
TATA KERJA DAN PELAPORAN;
BAB X
PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN;
BAB XI
PEMBIAYAAN;
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN;
AB XIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 31 Tahun 2016)
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan
pencapaian target pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah, Pemerintah Daerah dapat
memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan
dan penghargaan atas kinerja tertentu. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan
bahwa instansi pelaksana pemungut pajak dan
retribusi daerah dapat diberikan insentif apabila
mencapai kinerja tertentu;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH;
BAB III
PENERlMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAN RETRIBUSI;
BAB IV
SUMBER DAN BESARAN INSENTIF;
BAB V
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGUNGJAWABAN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seruyan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomro 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kab. Seruyan Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kab. Seruyan Nomor 4 Tahun 2016.
Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 terdiri atas:
1. Pendapatan
2. Belanja , dan
3. Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif Pelayanan Medis Tenaga Kesehatan Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2016
tentang Pemberian Insentif Pelayanan Medis Tenaga
Kesehatan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Seruyan terdapat beberapa ketentuan yang dipandang
perlu penyesuaian dengan ditetapkannya Peraturan
Bupati Seruyan Nomor 30 Tahun 2016 dan perubahannya
ten tang Standar Bia ya Um um Tahun Anggaran 2017
sehingga perlu diubah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013
Ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Pelayanan Medis Tenaga Kesehatan Honorer di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor14 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dalam Tahun
berjalan, dimana menunjukan adanya ketidaksesuaian
keadaan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah,
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan
daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas
daerah, maka perlu dilakukan perubahan. Sesuai pasal 9 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017 disebutkan perubahan
RKPD Tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; eraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017; eraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun
2014; eraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017
(Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 14
)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017
(Berita
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 33), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017
(Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 14
)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017
(Berita
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 33), diubah
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2017
PERBUP Kab. Seruyan No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Kabupaten Seruyan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi
peningkatan SDM dan produktivitas, oleh karena itu
perlu menyelenggarakan
Pelayanan
Kesehatan
berkualitas sesuai standar yang menjangkau lapisan
masyarakat secara
adil dan merata dengan
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di
Puskesmas dan jaringannya. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan
kesehatan dasar gratis masyarakat dibebaskan dari
pungutan retribusidi Puskesmas dan jaringannya;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
SASARAN;
BAB IV
JENIS PELAYANAN;
BAB V
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS;
BAB VI
PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN;
BAB VII
TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS;
BAB VIII
PEMBIAYAAN;
BAB IX
PEMBINAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Biaya Instalasi Material dan Upah Untuk Instlatir Tenaga Listrik Di Kabupaten Seruyan Daya 450 VA - 5500 VA
ABSTRAK:
bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat
penting dan strategis dalam rangka menunjang
penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan
pelayanan umun guna meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat, sehingga diperlukan upaya
peningkatan mutu dan penyediaan tenaga listrik secara
merata dan bermanfaat agar terwujud pelayanan
ketenagalistrikan yang baik dan prima;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2008
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ASAS DAN TUJUAN;
BAB III
RUANG LINGKUP PENGATURAN;
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT;
BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI PEMERINTAH
DAERAH;
BAB VI
BIAYA INSTALASI MATERIAL DAN UPAH UNTUK
INSTALATIR DI KUALA PEMBUANG;
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa pembiayaan untuk Perjalanan Dinas harus sesuai
dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan negara/daerah, agar Perjalanan
Dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib,
efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung
jawab. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang terakhir
dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor
31 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Seruyan
(Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016
Nomor 2)sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi
penyelenggaran pemerintahan saat ini, sehingga perlu
dilakukan penggantian;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
33/PMK.02/2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.05/2012; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-22/PB/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
BAB III
JENIS PERJALANAN DINAS;
BAB IV
SURAT PERINTAH TUGAS DAN
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS;
BAB V
PENGGOLONGAN;
BAB VI
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERIKSAAN;
BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN;
BAB VIII
PERJALANAN DINAS PINDAH;
BAB IX
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB X
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA
PERJALANAN DINAS;
BAB XI
TUNJANGAN PERJALANAN TETAP;
BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS;
BAB XIII
PENGENDALIAN INTERNAL;
BAB XIV
KETENTUAN LAIN LAIN;
BAB XV
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Seruyan Nomor 31 tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2014 Nomor 31
)yang terakhir dirubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 2)dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 8 Tahun 2017
PERBUP Kab. Seruyan No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD
Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018 yang memuat
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas
Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan
Pendanaan untuk Tahun 2018 yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program
Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2018 berdasarkan ketentuan Pasal 264
ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11
Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 63 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH;
BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH;
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SMS Center
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan,
dipandang perlu melaksanakan pengelolaan pengaduan
pelayanan publik secara tertib, tepat, cepat dan dapat
dipertanggung jawabkan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dibentuk
wadah penyaluran aspirasi, pengaduan, dan kritik
terkait pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Seruyan.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; eraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN;
BAB III
TUGAS DAN WEWENANG;
BAB VI
MEKANISME KERJA SMS CENTER;
BAB VII
PEMBIAYAAN;
BAB VIII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
