Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Transmigrasi Pada Unit Permukiman Transmigrasi Mekar Sari Dan Batu Jangkih Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18.a Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi Pajak dan Retribusi;
b. bahwa untuk mendukung penerbitan sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha bagi transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Mekar Sari dan Batu Jangkih
Kabupaten Lombok Tengah perlu memberikan kemudahan bagi warga transmigran berupa pengurangan pembayaran pajak BPHTB;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Transmigran pada Unit Permukiman Transmigrasi Mekar Sari dan Batu Jangkih Kabupaten Lombok Tengah.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 .
Pemberian pengurangan ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. tercatat sebagai transmigran yang mendapatkan sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha;
b. menyampaikan surat permohonan;
c. foto copy SPPT terakhir atau sandingannya; dan
d. foto copy Kartu Tanda Penduduk/ surat keterangan domisili dari desa/kelurahan.
Tata cara permohonan dan penyampaian hasil keputusan pengurangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
7 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Satu Data Lombok Tengah
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat; mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi,dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir,terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten melalui Satu Data Lombok Tengah; .
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Satu Data Lombok Tengah;
Dasar Hukum:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020;
peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022;
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2022.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. penyelenggaraan Satu Data Lombok Tengah;
b. portal Data Lombok Tengah;
c. manajemen Hak Akses;
d. partisipasi; dan
e. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
15 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pendaftaran,Pelaporan, Pembayaran Dan Pengawasan Pajak Daerah Secara Online Di Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran, pelaporan Mengingat dan pembayaran pajak yang dilaksanakan secara cepat,efektif dan efisien, perlu memanfaatkan kemajuanteknologi informasi secara online sehingga dapat mempermudah pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan transaksi pajak daerah
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, Pembayaran dan Pengawasan Pajak Daerah Secara Online di Kabupaten Lombok Tengah.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014;
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup pendaftaran,
pelaporan, pembayaran dan pengawasan Pajak Daerah secara
online terhadap jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati dan yang dibayar sendiri berdasarkan
penghitungan oleh Wajib Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
18 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Di Kabupaten lombok Tengah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Menimbang:
bahwa untuk tertibnya pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada desa Tahun Anggaran 2023 , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020.
Nomor 73 Tahun 2020
Mengatur antara lain:
1. Pengalokasian BKK;
2. Sasaran BKK;
3. Penyaluran dan Penggunaan BKK;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengengdalian Administrasi Pembangunan Di Kabupaten lombok Tengah
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah yang memenuhi prinsip 5 (Tuna} T yaitu Tepat Waktu Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Sasaran ,Tepat Manfaat maka aspek pengadaan barang/ jasa dan pengendalian administrasi pembangunan memegang peranan penting dan oleh karena itu perlu menyusunan peraturan bupati yang menjadi instrumen dalam pengendalian kegiatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa Dan Pengendalian Administrasi Pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah;
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintang Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah meliputi:
a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
b. pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan.
Ruang lingkup tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:
a . lampiran I tentang pengadaan barang/jasa;
b. lampiran II tentang pengendalian administrasi,
monitoring, evaluasi dan pelaporan dan petunjuk
pengisian format; dan
c. lampiran III tentang Panduan Penggunaan Aplikasi
Pelaporan Menggunakan E-Monev Pemerintah
Kabupaten Lombok Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Pengasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara secara merata dan berkeadilan serta untuk meningkatkan produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, perlu memberikan Tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lombok Tengah;
b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Nomor
5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah perlu disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sehingga perlu diganti;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan
Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022.
TPP dimaksudkan sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai ASN yang didasarkan pada landasan pertimbangan dan kebijaksanaan yang ajeg, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
24 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Data Dan Informasi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya manusia perlu sinergitas pengkoordinasian perangkat daerah/unit kerja dan penyesuaian dengan kebutuhan organisasi, serta peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Aparatur Sipil Negara.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Petaruran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022.
Dalam Perbup ini diatur tentang susunan organisasi UPTD PUSDATIN ASN, meliputi:
a . Kepala UPTD
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017;
Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 42 Tahun 2022.
Susunan Organisasi UPTD PALD, terdiri dari:
a. Kepala UPTD PALD;
b. Sub Bagi.an Tata Usaha; dan
c. Pelaksana/Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan struktur organisasi UPTD PALD tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
