Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Kepada Desa di Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD Tahun 2015 No. 199
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar desa, peningkatan pelayanan dasar dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, perlu adanya stimulan melalui Alokasi Dana Desa;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kerjasama Antar Desa Di Kabupaten Katingan;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
1. Ketentuan Umum;
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
3. Rumusan Penentuan Besarnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
4. Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
5. Pelaksanaan Program Kegiatan dan Penyaluran;
6. Pengelola Alokasi Dana Desa
7. Petugas Pendamping Alokasi Dana Desa;
8. Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
9. Perjalanan Dinas Pemerintah Desa dan BPD;
10. Penghargaan dan Sanksi;
11. Pembinaan dan Pengawasan; dan
12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2015.
Mencabut Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Kepada Desa di Kabupaten Katingan
20 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2015
Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Standarisasi Pelaporan Realisasi Fisik Kegiatan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BD Tahun 2015 No. 198
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Standarisasi Pelaporan Realisasi Fisik Kegiatan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Bab VI Pasal 46 ayat 3 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pernbangunan Daerah perlu ditetapkan Standarisasi Laporan Realisasi Fisik kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan di Kabupaten Katingan;
bahwa Standarisasi Laporan Realisasi tersebut di atas digunakan sebagai dasar perhitungan realisasi fisik kegiatan;
bahwa berdasarkan regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah rnaka dipandang perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Katingan dirnaksud;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015;
Mengubah ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, Ketentuan Bab II Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2015.
Mengubah Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Standarisasi Pelaporan Realisasi Fisik Kegiatan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Kabupaten Katingan.
13 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD Tahun 2015 No. 197
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, maka perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengellolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
1. Ketentuan Umum;
2. Pemungutan, Pembayaran dan Tempat Pembayaran;
3. Pengembalian Retribusi;
4. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
5. Pemanfaatan Penerimaan Retribusi; dan
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2015.
9 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2015
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD Tahun 2015 No. 195
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat suatu Pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembuntukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pementukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 20212 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desaa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan No 3 Tahun 2008 tentang Pembagiann Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2066 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Daalam Negeri Nomor 32 Tahu 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dari Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Opersional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Pemberian bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun ANGGARAN 2015;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara daann Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahu 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommor 1 Tahun 2014 entang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Upah Minumum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Tengah;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kelangkaan Profesi Bagi Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daetah (PFP2UPD) dan Auditor pada;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboraturium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitrarian, Administrator Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis Optisien, Terafis Wicara, Okupasi Terafis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Gigi dan Teknisi Elektormedis di Wilayah Kabupaten Katingan;
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
Keputusan Bupati Katingan Nomor 030/422/KPTS/IX/2014 tentang Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan Keperluan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahung Anggaran 2015;
Peratran Bupati Kaatingan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015;
1. Ketentuan Umum; dan
2. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
Mengubah Peraturan Bupati Katingan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015
22 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2015
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD Tahun 2015 No. 194
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidiaya Tanaman;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perunang-undangan;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam pengawasan sebagaimana telah siubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Taun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barrang Dalam Pengawasan;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenang Pemerintah Kabupaten Katingan;
Peratura Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.140/2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida;
Peraturan Mentari Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompok tani;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasa Formula Pupuk An-Organik;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukunh Ketahanan Pangan;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 Tentang Pembentukan Pokja Perumusan Kebijakan Pupuk;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Ecceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahu Anggaran 2015;
1. Ketentuan Umum;
2. Jenis Pupuk Bersubsidi;
3. Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi;
4. Realokasi Pupuk Bersubsidi;
5. Penyaluran Pupuk Bersubsidi;
6. HET dan Kemasan Pupuk Bersubsidi;
7. Pengawasan dan Pelaporan; dan
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
Mencabut Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014
44 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2015
Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014
Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Katingan Katingan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Besaran Uang Persedia.an Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD Tahun 2015 No. 193
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Besaran Uang Persediaan, Mekanisme Ganti Uang dan Tambahan Uang Satuan Kerja Pangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa sesuai Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubag dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undqang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
Undqang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan;
Peraturran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapaa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Mekanisme Uang Persediaan;
3. Tambahan Uang (TU) Uang Persediaan;
4. Ketentuan Lain; dan
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
Mencabut Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Katingan Katingan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
