Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2015

Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa; 3. Rumusan Penentuan Besarnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; 4. Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; 5. Pelaksanaan Program Kegiatan dan Penyaluran; 6. Pengelola Alokasi Dana Desa 7. Petugas Pendamping Alokasi Dana Desa; 8. Pertanggungjawaban dan Pelaporan; 9. Perjalanan Dinas Pemerintah Desa dan BPD; 10. Penghargaan dan Sanksi; 11. Pembinaan dan Pengawasan; dan 12. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

04 Maret 2015

Tanggal Pengundangan

04 Maret 2015

Tanggal Berlaku

04 Maret 2015

Sumber

BD Tahun 2015 No. 199

Subjek

STANDAR / PEDOMAN - DANA DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 30 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Katingan No. 8 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Kepada Desa di Kabupaten Katingan

ALOKASI DANA DESA
2015
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD Tahun 2015 No. 199
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar desa, peningkatan pelayanan dasar dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, perlu adanya stimulan melalui Alokasi Dana Desa; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kerjasama Antar Desa Di Kabupaten Katingan; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa; Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 1. Ketentuan Umum; 2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa; 3. Rumusan Penentuan Besarnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; 4. Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; 5. Pelaksanaan Program Kegiatan dan Penyaluran; 6. Pengelola Alokasi Dana Desa 7. Petugas Pendamping Alokasi Dana Desa; 8. Pertanggungjawaban dan Pelaporan; 9. Perjalanan Dinas Pemerintah Desa dan BPD; 10. Penghargaan dan Sanksi; 11. Pembinaan dan Pengawasan; dan 12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2015. Mencabut Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Kepada Desa di Kabupaten Katingan 20 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2015

Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT