Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyesuaikan dengan kondisi
pembangunan daerah dan sesuai hasil evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Darah (RKPD)
sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, menunjukan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan yang meliputi ketidaksesuaian dengan asumsi
prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
daerah dan keuangan daerah, rencana program,
kegiatan dan sub kegiatan RKPD serta keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan serta
perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu
indikator perangkat daerah;
b. untuk menciptakan sinergi antara prioritas dan
sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024
dengan prioritas program dan sasaran pembangunan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, maka
Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende
Tahun 2024 perlu ditinjau kembali;
c. bahwa perubahan dimaksud dilakukan dalam rangka
menjamin konsistensi dan sinergitas antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan dan pelaksanaan;
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2024.
Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024, diubah.
4 halaman; 101 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 27 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa1 18 Peraturan Daerah
Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Ende Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran
2023.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peratuaran Pemerintah Pengganti Undang - undang
Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ende Tahun Anggaran 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2024.
3 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 26
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 149 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia Tahun Nasional;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Bab 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2024.
6 halaman; 234 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 25 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 25
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan instruksi menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, kepala
Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025 - 2026 yang
menetapkan Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-
2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026;
c. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025 - 2026 akan digunakan oleh Kepala Perangkat
Daerah sebagai pedoman untuk pelaksanan program dan
kegiatan dalam bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun
2025-2026;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023
ten tang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi daerah dengan periode
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
berakhir pada Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ketentuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 - 2026; Bab 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2024.
6 halaman; 61 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 24 Tahun 2024
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Mencabut
Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ende
Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende
Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Ende
Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende
Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende
Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ende
Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende
Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Ende
Pasal 27 Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende
Pasal 14 Peraturan Bupati Norn or 42 Tahun 2021 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ende
Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende
Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende
Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende
Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende
Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende
Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende
Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ende
Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende
Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ende
Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende
Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende
Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ende
Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Ende
Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Ende
Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende
Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende
Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende
Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Ende
Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende
Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende
Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende
Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan
tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan efisien
maka perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
b. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui
penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi
yang dinamis, lincah dan profesional;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanan Birokrasi, perlu penyesuaian sistem
kerja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Mekanisme Kerja; Bab 3. Proses Bisnis; Bab 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
1. Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ende;
2. Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
3. Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Ende;
4. Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
5. Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende;
6. Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ende;
7. Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende;
8. Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Ende;
9. Pasal 27 Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende;
10. Pasal 14 Peraturan Bupati Norn or 42 Tahun 2021 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ende;
11. Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende;
12. Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende;
13. Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende;
14. Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende;
15. Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende;
16. Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende;
17. Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ende;
18. Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende;
19. Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ende;
20. Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende;
21. Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende;
22. Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ende;
23. Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Ende;
24. Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Ende;
25. Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende;
26. Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende;
27. Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende;
28. Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Ende;
29. Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende;
30. Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende;
31. Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende;
32. Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 halaman; 59 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 23 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 23
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa1
273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti
Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang
Undang-Undang dan
Cipta Kerja menjadi
menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi
Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah
berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom
baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Ren can a Strategis Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah; Bab 3. Maksud dan Tujuan; Bab 4. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika; Bab 5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis; Bab 6. Pengendalian dan Evaluasi Renstra; Bab 7. Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2024.
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 halaman; 79 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Induk Pengembangan Geopark Kelimutu - Ende Tahun 2024 - 2034
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1)
huruf a Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi
Nasional Pengembangan Taman Bumi (geopark) Indonesia
Tahun 2021 - 2025 perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Induk Pengembangan Geopark Kelimutu
- Ende Tahun 2024 - 2034.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 15 Tahun 2020
tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengembangan
Taman Bumi (Geopark) Tahun 2021-2025.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tema, Visi dan Misi; Bab 3. Perlindungan Geopark Kelimutu - Ende; Bab 4. Pendidikan di Kawasan Geopark Kelimutu - Ende; Bab 5. Pemanfaatan Geopark Kelimutu-Ende Secara Berkelanjutan; Bab 6. Indikasi Program Pengembangan; Bab 7. Kelembagaan; Bab 8. Ketentuan Lain-Lain; Bab 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2024.
15 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembanguana Daerah bagi Daerah dengan
masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah
otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende
Tahun 2025- 2026.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah; Bab 3. Maksud dan Tujuan; Bab 4. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Bab 5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis; Bab 6. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Kabupaten Ende; Bab 7. Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2024.
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 halaman; 78 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi dan menjawab berbagai kebutuhan yang sedang terjadi di daerah dan tuntutan regulasi pengelolaan keuangan pada Tahun Anggaran 2024, maka perlu dilakukan perubahan anggaran yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Ende Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diubah
32 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkatl Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendaiian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sertaTata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah; Bab 3. Maksud dan Tujuan
Bab 4. Renstra Dinas Perikanan; Bab 5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis; Bab 6. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Kabupaten Ende; Bab 7 Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 halaman; 52 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat