Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 50
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun 2025-2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah; Bab 3. Maksud dan Tujuan; Bab 4. Renstra Kecamatan Nangapenda; Bab 5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis; Bab 6. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis; Bab 7 Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2024.
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Ten tang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 halaman; 48 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 49 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 49
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Ende Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah maka
perlu mencabut Peraturan Bupati Ende Nomor 31
Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ende;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Ende tentang Pencabutan Peraturan Bupati
Ende Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Pencabutan Peraturan Bupati Ende Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2024.
Peraturan Bupati Ende Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende, dicabut
2 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 48 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 48
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Ende tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Tentang Kebijakan Keuangan Negara
Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang - Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 37
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Daerah dan Evaluasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
9 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 47 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 47
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan menindaklanjuti
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan
kepala daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah; Bab 3. Maksud dan Tujuan; Bab 4. Rencana Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Bab 5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis; Bab 6. Pengendalian dan Evaluasi Renstra; Bab 7. Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2024.
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 halaman; 55 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 46 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 46
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguana Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat lJ Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkatl Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah; Bab 3. Maksud dan Tujuan; Bab 4. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah; Bab 5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis; Bab 6. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Kabupaten Ende; Bab 7 Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2024.
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 halaman; 48 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 45 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 45
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, dan menikdaklanjuti
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah
dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende Tahun
2025-2026.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah; Bab 3. Maksud dan Tujuan; Bab 4. Renstra Kecamatan Ende Tengah; Bab 5. Penyusunan dan Penetapan Renstra; Bab 6. Pengendalian dan Evaluasi Renstra; Bab 7. Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 halaman; 49 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 44 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 44
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum
terhadap Hak Atas Tanah masyarakat bagi bidang tanah yang
belum ada hak atas tanahnya, perlu dilakukan kegiatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
b. bahwa di daerah masih banyak bidang tanah yang belum ada
hak atas tanahnya sehingga perlu dilakukan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap;
c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan
pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di
daerah pada kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Pembebasan BPHTB; Bab 4. Persyaratan Pembebasan BPHTB; Bab 5. Pengawasan; Bab 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.
5 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 43 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 43
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende Tahun 2025-2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -undang dan Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah; Bab 3. Maksud dan Tujuan; Bab 4. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Bab 5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis; Bab 6. Pengendalian dan Evaluasi Renstra; Bab 7 Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 halaman; 51 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 42 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 42
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ende
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ende sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ende;
b. bahwa Peraturan Bupati Ende Nomor 49 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Ende tidak sesuai kebutuhan organisasi
saat ini serta untuk meningkatkan efektifitas,
profesionalisme, dan kinerja pelayanan di bidang
urusan perhubungan di Kabupaten Ende maka perlu
dilakukan penyesuaian kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Ende ten tang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ende.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana ieiah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan
Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang
ienyeienggarakan Urusan Pemerintahan
Bidang Perhubungan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ende sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
engan reraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kedudukan; Bab 3. Susunan Organisasi; Bab 4. Tugas dan Fungsi; Bab 5. Jabatan; Bab 6. Tata Kerja; Bab 7. Pembiayaan; Bab 8. Ketentuan Peralihan; Bab 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.
Peraturan Bupati Ende Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 41 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 41
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dan
menikdaklanjuti lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala
Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah; Bab 3. Maksud dan Tujuan; Bab 4. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja; Bab 5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis; Bab 6. Pengendalian dan Evaluasi Renstra; Bab 7. Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2024.
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Ende Tahun 2019 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 halaman; 40 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
