Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 44 Tahun 2024

Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Pembebasan BPHTB; Bab 4. Persyaratan Pembebasan BPHTB; Bab 5. Pengawasan; Bab 6. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Ende

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Ende

Tanggal Penetapan

09 September 2024

Tanggal Pengundangan

10 September 2024

Tanggal Berlaku

10 September 2024

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 44

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Ende

Bidang

Halaman ini telah diakses 96 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Ende No. 44 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perolehan-bea-pembebasan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 44
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
ABSTRAK:	a. bahwa untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap Hak Atas Tanah masyarakat bagi bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya, perlu dilakukan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; b. bahwa di daerah masih banyak bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya sehingga perlu dilakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di daerah pada kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Pembebasan BPHTB; Bab 4. Persyaratan Pembebasan BPHTB; Bab 5. Pengawasan; Bab 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024. 5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521